Jaring Balon Wakil Bupati, Petinggi MUI Manokwari Bakal Dicopot
MANOKWARI, gardapapua.com — Wakil Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Barat, Alfaris Labagu mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi secara organisatoris terhadap pimpinan MUI Kabupaten Manokwari.
Langkah itu dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan penjaringan calon wakil bupati Manokwari oleh MUI Manokwari yang mendapat kecaman sejumlah elemen umat karena dianggap mempolitisir ulama, agama dan umat.
“Apa yang dilakukan MUI Manokwari itu fatal. Kesalahan. Itu memang kesalahan. Jadi kami akan evaluasi. Bukan tidak mungkin akan dicopot, seperti ketua MUI di sebuah daerah yang juga dicopot dari jabatannya karena hal yang sama,” jelas Alfaris, kepada puluhan anggota dan alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI ) yang menggeruduk kantor MUI Papua Barat, Jumat (22/5).
Alfaris menjelaskan, sesungguhnya saat rapat itu terjadi MUI Papua Barat juga sudah memberikan teguran, termasuk dari wakil-wakil ormas yag diundang seperti NU dan Muhammadiyah. Sayangnya, MUI Manokwari meneruska agenda rapat.
Seorang peserta rapat yang dikonfirmasi menjelaskan bahwa ada 3 nama yang disodorkan oleh MUI saat itu. Yakni Mugiono, Aljabar Makatita dan Haji Abdul Fatah. Namun pada akhirnya mengerucut menjadi satu nama. Nama-nama itu bukanlah nama yang muncul dari floor, atau undangan (ormas-ormas Islam) tapi terkesan sudah disiapkan oleh inisiator rapat.
Sesepuh yang juga mantan Ketua Cabang Nahdatul Ulama (NU) Manokwari, Haji Mutarrom mengecam langkah MUI Manokwari tersebut. “Berpotensi memecah belah umat. Siapa yang jamin pilihan MUI itu akan didukung oleh umat. Selain itu politik bukan arenanya MUI,” kata Mutarrom.
Ketua MUI Manokwari maupun Papua Barat tidak ada di kantor MUI Papua Barat saat kantor mereka digeruduk aktivis HMI yang merupakan organisasi mahasiswa tertua dan terbesar di Indonesia.
Dalam aksi itu, Pjs. Ketua HMI Cabang Manokwari, Rahmad Djaya mendesak dicopotnya ketua MUI Manokwari dan perangkat organisasi yang mendukung pelaksanaan penjaringan calon wakil Bupati.
Mereka juga mendesak MUI Papua Barat agar menghentikan proses politisasi MUI dan Ulama yang dilakukan oleh MUI Manokwari. Rahmad hal sangat marah ketika berorasi, termasuk ketika menjelaskan latar belakang dan 5 fungsi utama MUI kepada Pengurus MUI yang menerima mereka.
HMI dan organisasi yang menghimpun alumninya, KAHMÌ merupakan organisasi Islam yang tidak hadir pada rapat penjaringan calon bupati yang digelar oleh MUI Manokwari.
Sementara Alfaris Labagu sebelum menerima poin-poin aspirasi Mahasiswa memberi jaminan bahwa MUI Papua Barat akan tegas meminta MUI Manokwari menghentikan proses penjaringan calon wakil bupati Manokwari.
Disepakati juga bahwa forum dialog akan digelar sehari setelah idul fitri sebagai momen bagi MUI Manokwari untuk meminta maaf kepada umat Islam. [Rls/Red]
