Pandangan Umum Fraksi Demokrasi Gerakan Nasional, Ingatkan Persoalan Layanan Air Bersih dan Pemerataan Infrastruktur
TELUK BINTUNI, gardapapua.com – Fraksi Demokrasi Gerakan Nasional memandang pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2025, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi merupakan momentum untuk mengevaluasi sejauh mana pembangunan daerah telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni.
Anggota Komisi A DPRK Teluk Bintuni dari Fraksi PDI Perjuangan, Ma’dika, yang berkesempatan membacakan pandangan umum Fraksi Demokrasi Gerakan Nasional memaparkan dengan tegas, bahwasannya LKPJ merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran.
“Perlu kami tegaskan, bahwa Fraksi Demokrasi Gerakan Nasional memandang pembahasan LKPJ bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi merupakan momentum untuk mengevaluasi sejauh mana pembangunan daerah telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni,”Ujar Madika.
Fraksi Demokrasi Gerakan Nasional onal menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni atas penyampaian LKPJ Tahun Anggaran 2025 sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami juga memberikan penghargaan kepada seluruh aparatur pemerintah yang telah bekerja dalam melaksanakan program pembangunan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi,”Paparnya.
Namun demikian, apresiasi tersebut tidak mengurangi fungsi konstitusional DPRK dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, Fraksi Demokrasi Gerakan Nasional memberikan beberapa catatan penting sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.
Berdasarkan LKPJ Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah menyampaikan bahwa realisasi Pendapatan Daerah mencapai sekitar Rp. 2,62 triliun atau 86,81 persen dari target yang ditetapkan. Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sekitar Rp.102,7 miliar atau 93,77 persen dari target. Meskipun capaian PAD cukup baik terhadap target, Fraksi menilai bahwa kontribusi PAD terhadap keseluruhan pendapatan daerah masih relatif kecil sehingga ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat masih cukup tinggi.
Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan baru, peningkatan pelayanan perpajakan daerah, pengelolaan aset yang produktif, serta pengembangan potensi sektor perikanan, pertanian, perkebunan, pariwisata, dan usaha mikro, kecil dan menengah.
“Bukan hanya soal angka. Yang paling penting, pembangunan harus sampai ke kampung dan distrik. Masyarakat pesisir dan pedalaman harus merasakan manfaatnya,” Ucap Ma’dika, saat menjadi juru bicara Fraksi.
Dalam pandangan umum fraksi-fraksi di dewan perwakilan, Fraksi Demokrasi Gerakan Nasional mendesak pemerintah daerah untuk serius memastikan ketersediaan air bersih yang layak serta mempercepat pembangunan infrastruktur yang merata hingga ke daerah-daerah terpencil dan tertinggal.
Mengingat persoalan layanan air bersih dan pembangunan infrastruktur masih menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat. Dimana infrastruktur sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Jalan, jembatan, listrik, telekomunikasi, dan terutama air bersih yang mana harus jadi prioritas percepatan pembangunan daerah.
Fraksi juga mendorong agar pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi benar-benar menyentuh masyarakat di distrik-distrik pedalaman maupun pesisir. Pemerataan pembangunan merupakan wujud keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Dalam bidang infrastruktur, Fraksi memberikan perhatian khusus terhadap pemerataan pembangunan antarwilayah. Kami masih melihat adanya kesenjangan pembangunan jalan, jembatan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan transportasi antar distrik. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur,”Tuturnya.
Menurut Fraksi, keterisolasian wilayah masih menjadi penghambat utama. Arus barang, jasa, dan pelayanan publik belum lancar karena jaringan antar distrik belum memadai.
“Air bersih adalah kebutuhan dasar. Di banyak kampung, warga masih kesulitan mendapatkan air layak. Ini harus segera dijawab Pemda,”Tutur Ma’dika.
“Target kami jelas adalah mendukung perwujudan Teluk Bintuni maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan. Dengan infrastruktur yang merata dan air bersih untuk semua, itu bukan lagi mimpi,”Tambahnya. [Ian/Red]
