Samaun Dahlan : Teluk Bintuni Daerah Penghasil Migas, Porsinya Harus Adil, Masyarakat Harus Nikmati
TELUK BINTUNI, gardapapua.com — Partai Golkar menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan agar manfaat ekonomi dari kekayaan migas di Teluk Bintuni benar-benar dirasakan oleh masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.
Pernyataan itu disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat, Samaun Dahlan, dalam Musyawarah Daerah V DPD Partai Golkar Kabupaten Teluk Bintuni, pada Jumat (21/8/2026).
“Teluk Bintuni adalah salah satu daerah penghasil migas paling strategis di Indonesia. Karena itu, Golkar akan memperjuangkan agar manfaat ekonomi migas benar-benar sampai kepada masyarakat adat pemilik hak ulayat,”Kata Samaun Dahlan.
Ditengah keterbatasan Fiskal, Samaun mengajak semua pihak melihat kondisi Teluk Bintuni secara realistis. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan penyesuaian belanja pemerintah, kebutuhan masyarakat justru terus meningkat.
Dalam kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dinilai telah berupaya maksimal memanfaatkan kewenangan dan sumber daya yang ada untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, mempertahankan daya beli, serta memastikan pembangunan tetap berjalan.
“Ini bukan pekerjaan mudah. Ketika ruang fiskal terbatas, pemerintah harus cermat menentukan prioritas. Mana yang didahulukan, mana yang ditunda, dan mana yang wajib berjalan karena menyangkut kebutuhan dasar rakyat,”Jelas Samaun.
Ia menekankan, efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, ia mengingatkan prinsip keadilan untuk daerah penghasil migas.
Samaun mengingatkan, gas bumi Teluk Bintuni menjadi tulang punggung industri LNG nasional dan menyumbang penerimaan besar bagi negara. Namun di balik itu, daerah penghasil juga menanggung beban sosial, lingkungan, perubahan tata ruang, hingga tekanan terhadap tanah ulayat.
“Oleh karena itu kita harus bicara tentang keadilan. Daerah yang menghasilkan dan daerah yang menanggung dampak harus memperoleh porsi yang adil. Keadilan fiskal tidak hanya soal siapa yang menerima manfaat, tetapi juga siapa yang menanggung beban,”Ujarnya.
Saat ini, lanjutnya, bahwa porsi pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Otsus Migas sendiri, masih menjadi persoalan. Dalam skema yang berlaku, Teluk Bintuni hanya mendapat porsi terbatas sebagai daerah penghasil, sementara sebagian besar dialokasikan ke provinsi dan daerah lain.
Bahkan dalam pembahasan revisi Perdasus, muncul kritik bahwa skema tersebut belum mencerminkan prinsip by origin dan belum berpihak kepada Teluk Bintuni sebagai daerah penghasil utama.
Atas dasar itu, DPD Golkar Papua Barat menyatakan sikap politiknya. Kepada jajaran Fraksi Golkar di DPRD Papua Barat, diinstruksikan segera menuntaskan dan mengawal revisi DBH.
“Saya ingin menyampaikan, Partai Golkar mendukung penuh perjuangan untuk mewujudkan pembagian DBH Migas Otsus yang lebih adil, proporsional, dan berimbang bagi Teluk Bintuni. Ini bukan tuntutan berlebihan. Ini adalah perjuangan untuk keadilan,”Ucap Samaun.
Ia juga menginstruksikan Fraksi Partai Golkar di DPR Papua Barat untuk secara aktif memperjuangkan revisi kebijakan pembagian DBH Migas.
“Kita tidak perlu berdebat siapa dapat lebih banyak. Yang kita butuhkan adalah formula baru yang lebih adil, dengan memperhatikan tiga hal: daerah penghasil, daerah terdampak, dan kepentingan pembangunan Papua Barat secara keseluruhan,”Tegasnya.
Samaun lalu menyebut, dalam situasi sulit seperti sekarang, yang dibutuhkan adalah kolaborasi. Pemerintah membutuhkan dukungan DPRD, masyarakat, dunia usaha, dan partai politik sebagai mitra kritis yang memberi masukan sekaligus pengawasan.
“Partai Golkar akan terus mendorong agar setiap kebijakan anggaran benar-benar diarahkan untuk kepentingan rakyat,”Bebernya.
Ia optimistis, jika seluruh elemen bersatu, Teluk Bintuni tidak hanya akan menjadi daerah terkaya sumber daya alamnya, tetapi juga terkuat sumber daya manusianya dan tertinggi tingkat kesejahteraannya.
Menutup sambutannya, Samaun berpesan, agar kepada keluarga besar Golkar Teluk Bintuni agar tetap menjaga persatuan, menjaga soliditas, dan jangan pernah jauh dari rakyat.
[Ian/Red]
