Channel YoutubeDaerahGarda ManokwariUncategorized

Warga Kampung Wedoni – Manokwari, Minta Pemerintah Segera Pasang Penahan Ombak Cegah Abrasi

Klik Tautan Video Dibawah Ini :

MANOKWARI, gardapapua.com — Garis bibir pantai yang terletak pada salah satu ruas jalan trans papua, menghubungkan Kabupaten Manokwari – Mansel – Teluk Bintuni tepatnya di Kampung Wedoni, Distrik Tanah Rubuh, Kabupaten Manokwari kian berkurang akibat terkikis abrasi.

Bahkan hempasan gelombang laut ini sudah merusak sejumlah tanaman pepohonan dan juga bila naik air pasang, air laut, pasir dan bebatuan tak jarang hingga terhempas hingga di permukaan ruas badan jalan ini.

Untuk mencegah semakin parah, masyarakat setempat dalam bincang – bincangnya saat ditemui oleh awak media, Sabtu (7/12/2019), kemarin, meminta, agar pemerintah melalui instansi terkait segera mengambil langkah melihat akan hal itu.

” Intinya kami minta kepada pemerintah agar hal ini menjadi perhatian serius. Kami mau itu tolong tarung batu kotak seperti di kampung arowi pantai juga di kampung kami. Jangan asal bangun talut saja, ini gelombangnya dari laut lepas sehingga tetap abrasi akan terjadi jika tidak diperhatikan baik,” Ujar Deminaus Indouw, salah satu pemuda setempat saat disambangi ditengah kesibukannya membersihkan badan jalan dari pasir laut yang naik ke badan jalan secara swadaya.

Tentunya dengan maksud, agar pemerintah melalui instansi teknis yaitu PU, Balai Bina Marga, Balai Wilayah Sungai, segera bertindak dan merencanakan pemasangan talut penahan ombak di sekitar kawasan bibir pantai yang berada pada garis samudra pasifik itu, untuk mencegah terjadinya abrasi pantai yang kian meluas dan hampir memutuskan 1/2 badan jalan.

Apalagi, kondisi alam yang terus berubah secara fluktuatif, dimana dalam bulan – bulan musim ombak dan berangin, dikhawatirkan dapat berdampak buruk bagi keseimbangan ekosistem, dan juga mengancam warga sekitar yang tinggal di area kawasan ruas jalan kampung wedoni ini bila tidak segera diambil langkah solusi penanganannya.

Harapan serupa juga disampaikan oleh kepala suku Kampung Wedoni, Bpk. Deon Ruben Mandowen. kepada awak media, dia menyarankan, agar pada konstruksi bangunan pemecah gelombang atau yang lebih dikenal dengan pemecah ombak atau ‘breakwater’ baiknya dibangun dengan baik pada area kawasan bibir pantai dikampung wedoni dengan serius dan bukan sekedar menghabiskan anggaran negara yang berasal dari uang rakyat.

Hal itu menyikapi, sejak pengerjaan penanganan talut yang sudah berjalan sampai keempat kali tersebut pada kawasan bibir pantai sejak sekitar tahun 2009 hingga sekarang ini, belum dirasakan asas manfaatnya oleh warga setempat.

Dimana hingga menjelang pelaksanaan proyek keempat dilokasi sekitar kampung wedoni, warga setempat menilai bahwa prasarana yang dibangun dan berfungsi untuk memecahkan ombak atau gelombang dengan menyerap sebagian energi gelombang, belum terlaksanakan dengan baik.

“Tahun – ketahun itu nanti begitu sudah tetap pasti hancur lagi kalau asal dikerjakan. Ini khan jalan umum. Kami mau itu kedepan taludnya itu dibangun koko dan kuat dan ada pemecah gelombang itu seprti batu kotak yang di arowi itu, bukan talud atau gorong – gorong biasa begitu,”Ujar Deon Ruben Mandowen.

Dia yang mengakui sebagai pemilik hak ulayat setempat berpendapat bahwa terkait apa yang telah dikerjakan melalui program proyek di kampung wedoni itu hanya bersifat sementara. Sehingga meminta presiden joko widodo dan kementerian pusat melakukan kajian lagi jika hendak adanya anggaran program proyek yang dikerjakan lagi, maka kali ini yang kelima kalinya harus bermutu dan berkualitas.

“Saya ini sudah beberapa kali menyarankan pihak terkait lalu saya bilang, kalau masih kerja pakai cara lama kasian itu tetap jalan akan putus. Karena tidak ada penanganan serius. Harus ada batu talut dan taruh batu kotak atau batu tahu dilaut disitu. Karena kuatnya abrasi pantai dikwatirkan pasti ruas jalan ini akan terputus jika tidak serius,”Paparnya

Dengan demikian, jika kedepan diperhatikan dengan baik, masyarakat juga berharap agar pemerintah pusat dalam hal ini presiden joko widodo dan jajaran kementeriannya turut memperhatikan bentuk aspirasi masyarakat bawah yang kesemuanya tentu kembali kepada masyarakat terhadap segala bentuk asas manfaatnya. [TIM/RED]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *