Bappeda Papua Barat Sinergitaskan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon
MANOKWARI, gardapapua.com — Pemerintah Papua Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Barat, bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada (9/9/2020) di Manokwari, Papua Barat, menggelar kegiatan Workshop pengenalan model pembangunan berbasis sistem dalam menyusun rencana sektoral pembangunan rendah karbon di Provinsi Papua Barat.
Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Sekda Papua Barat, Drs. Nataniel Mandacan pada kesempatan itu, adalah bertujuan untuk bagaimana meningkatkan capaian implementasian pembangunan rendah karbon dapat berjalan dengan baik, di Provinsi Papua Barat.
Sehingga melalui Pengesahan Rencana Kerja (Logframe) PPRK Papua Barat dan Workshop Pengenalan Model Pembangunan Berbasis Sistem dalam Pembangunan Rencana Kerja Sektoral Pembangunan Rendah Karbon di Papua Barat, nantinya strategi ini dapat dicapai dengan baik.
“Pastinya hal ini dapat dicapai melalui strategi perencanaan yang baik, terintegrasi, dan terkoordinasi kepada para pihak,”Ucap Nathaniel D. Mandacan, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat pada acara tersebut.
Menurut Nataniel, melalui perencanaan strategis membuka ruang keterlibatan peran publik dan swasta dengan melibatkan pemangku kepentingan di daerah yang bisa berkontribusi dalam upaya pembangunan rendah karbon.
“Tugas utama kita adalah mewariskan mata air yang jernih bagi anak cucu kita. Jangan kita wariskan air mata bagi generasi yang akan datang,”Pesannya
Sementara itu, Alberth Nauw selaku Kabid Infrastruktur & Pengembangan Wilayah Bappeda Papua Barat menambahkan, bahwa tujuan pelaksanaan woorkshop itu juga guna melakukan pengumpulan data dan informasi sektoral serta menyusun dan merumuskan perencanaan kegiatan aksi mitigasi pada setiap sektor sebagai bahan utama penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD). Beberapa sektor yang dimaksud adalah sektor kehutanan, lahan gambut, pertanian, persampahan dan limbah, energi, transportasi, industri serta blue carbon.
Penyusunan RPRKD dilakukan melalui pendekatan terintegrasi, yang memperlihatkan hubungan timbal balik antar sektor serta memperhatikan aspek tata ruang.
Selain itu tujuan kegiatan ini adalah meresmikan sekaligus mengawali (kick off) berbagai kegiatan yang telah disepakati dalam log frame Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon di Provinsi Papua Barat sembari mengonsolidasikan rencana kegiatan per sektor implementasi PPRK.
Kesempatan yang sama, Medrilzam, selaku Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menegaskan bahwa Bappenas ingin mendorong pendekatan berbasis sistem yang dikaitkan dengan upaya mengamankan atau melindungi serta memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
“Perencanaan pembangunan rendah karbon sudah kita mulai dan berada dalam tahapan proses implementasi pembangunan rendah karbon di Papua Barat,”Ucapnya
Bappenas juga, menurut dia, ingin mendorong perubahan pola berpikir atau mindset pada saat menyusun perencanaan pembangunan dari tingkat nasional sampai daerah. Pembangunan harus dilihat dalam satu kesatuan utuh dan dilihat sebagai sebuah sistem sambil memberi penekanan pada unsur science.
“Pendekatan tentang sistem dan juga pendekatan spasial atau berbasis ilmiah ini betul-betul kami dorong di Bappenas, karena kami tidak ingin teman-teman di daerah di provinsi, kabupaten dan kota menyusun perencanaan pembangunan ini hanya berbasis persepsi semata,”Terang Medrilzam.
Kegiatan pengenalan Model Pembangunan Berbasis Sistem dalam Penyusunan Rencana Sektoral Pembangunan Rendah Karbon di Papua Barat” pada 9-10 September 2020, yang dilaksanakan secara (offline) dan virtual itu juga terselenggara atas kerjasama Provinsi Papua Barat bersama WRI Indonesia, EcoNusa, CIFOR, dan The Asian Foundation ini telah melaksanakan pengesahan rencana kerja (logframe) PPRK Papua Barat.
“Jadi, diharapkan ke depan bukan hanya kita coba-coba di dalam melakukan permintaan pembangunan. Tetapi sejak awal kita sudah bisa melakukan kontrol terhadap berbagai dampak dari proses perencanaan dan kebijakan yang diputuskan,”Cetus Medrilzam. [Tim/Red]
