Jawab Pandangan Umum Fraksi, Bupati Komitmen Perkuat PAD dan Dorong Pemerataan Infrastruktur Daerah
TELUK BINTUNI, gardapapua.com – Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy,S.E.,M.H., menyampaikan jawaban resmi Pemerintah Daerah atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRK terhadap Nota Keuangan dan Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025.
Penyampaian berlangsung dalam Sidang Paripurna Masa Sidang III Tahun 2026 di DPRK Teluk Bintuni, pada Selasa (28/7/2026).
Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, dalam kesempatannya mengapresiasi seluruh masukan, kritik, dan saran fraksi yang dinilai konstruktif untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, keuangan daerah, dan pelayanan publik.
Menjawab Fraksi NasDem, Bupati selaku Kepala Daerah mengakui, bahwa APBD masih didominasi dana transfer pusat dan provinsi. Untuk itu, Pemda berkomitmen memperkuat PAD melalui intensifikasi pajak dan retribusi, pemetaan potensi pendapatan, serta digitalisasi sistem pemungutan.
Pemerintah juga akan menerapkan Outcome-Based Budgeting. Dimana semua program wajib disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan visi-misi kepala daerah, RPJMD, RKPD, dan kebijakan nasional.
Pemda akan mengkaji pemberian akses read-only SIPD, kepada anggota DPRK sesuai aturan. Seluruh kepala OPD juga diwajibkan hadir langsung dalam paripurna sebagai bentuk penghormatan kepada legislatif.
Kepada Fraksi Golkar, Bupati Yohanis Manibuy menegaskan komitmen mempertahankan Opini WTP dari BPK. Caranya dengan memperkuat tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.
Pemda juga akan meningkatkan perencanaan berbasis kinerja, mengoptimalkan PAD lewat digitalisasi, memperbaiki pengelolaan SILPA, serta memastikan belanja berdampak nyata pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Hal senada disampaikan kepada Fraksi PPP. Pemda akan berinovasi meningkatkan PAD, mempercepat realisasi anggaran, memperbaiki pertanggungjawaban OPD, mengoptimalkan SILPA, dan menjaga WTP agar Teluk Bintuni mendapat insentif fiskal dari pusat.
Menjawab Fraksi Partai Persatuan Indonesia, Pemda berkomitmen meningkatkan kualitas jalan di kota dan distrik, menata pohon di jalan protokol, serta memperkuat layanan kesehatan di RSUD Bintuni dan RS Pratama Babo melalui penambahan tenaga medis dan alat kesehatan.
Penanganan HIV/AIDS akan diperkuat lewat kerja sama lintas sektor hingga puskesmas dan posyandu. Di sektor ekonomi, Pemda akan mengembangkan koperasi, UMKM, dan BUMD agar mampu memasok kebutuhan perusahaan besar seperti BP LNG Tangguh dan Genting Oil.
Dimana, Pasar Rakyat Manimeri akan dioptimalkan. Sementara dukungan untuk UNIMUTU dan ITB akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Kepada Fraksi Partai Demokrasi Gerakan Nasional, Pemda berjanji merinci penyebab SILPA 2025, menindaklanjuti rekomendasi BPK, dan memaparkan program prioritas dengan capaian terbaik di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
Pengelolaan aset daerah akan dioptimalkan dan digitalisasi penerimaan diperkuat. Mekanisme akses SIPD bagi DPRK juga dikaji untuk mendukung fungsi pengawasan.
Menjawab Fraksi Otonomi Khusus, Pemda mendukung pelibatan aktif BP3OKP, MRP, DPRP, dan DPRK dalam Musrenbang Otsus. Pengelolaan Dana Otsus akan dipisahkan dari sumber dana lain agar lebih transparan.
Penyelesaian tapal batas Bintuni-Fakfak di kawasan Bomberay juga akan dipercepat melalui koordinasi dengan provinsi, pusat, dan pemangku adat. Usulan pembangunan Kantor Dewan Adat Papua Wilayah Bintuni akan dikaji sesuai kemampuan keuangan.
“Seluruh masukan fraksi adalah bahan evaluasi penting. Kami ingin tata kelola pemerintahan semakin akuntabel, transparan, partisipatif, dan menghadirkan pembangunan yang merata bagi seluruh masyarakat Teluk Bintuni,”Tegas Bupati Yohanis Manibuy menutup jawabannya. [Ian/Red]
