Waket Komisi IV DPR Papua Barat Apresiasi Penyusunan RAP-PD Masuk dalam Kebijakan APBD
MANOKWARI, gardapapua.com – Wakil Ketua Komisi IV DPR Papua Barat sekaligus Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Ferry M. Auparay,S.Sos, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Bappeda dalam mendorong penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas atau RAD-PD.
Apresiasi itu disampaikan saat pembahasan penyusunan RAD-PD Provinsi Papua Barat di Manokwari, pada Kamis (7/8/2026).
Ferry menilai penyusunan RAD-PD merupakan langkah strategis untuk memastikan pembangunan di Papua Barat berjalan inklusif, serta memberikan perlindungan, pelayanan, dan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas.
“Penyandang disabilitas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Papua Barat. Mereka memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan akses fasilitas publik,”Kata Ferry M. Auparay,S.Sos.
Ferry menegaskan RAD-PD tidak boleh berhenti pada dokumen perencanaan atau kegiatan seremonial. Dokumen tersebut harus diterjemahkan menjadi target yang konkret, indikator terukur, pembagian tanggung jawab antar OPD, serta dukungan pembiayaan yang jelas.
“Setelah ditetapkan, setiap OPD terkait harus mampu menerjemahkannya ke dalam program dan kegiatan sesuai tugas dan kewenangan. Dokumennya harus berujung pada tindakan. Harus jelas programnya, siapa yang bertanggung jawab, berapa anggarannya, kapan dilaksanakan, dan apa indikator keberhasilannya,”Tegasnya.
Yang terpenting, lanjut Ferry, manfaatnya harus benar-benar dirasakan langsung oleh penyandang disabilitas. Sebagai pimpinan Komisi IV, Ferry menekankan keberpihakan terhadap penyandang disabilitas harus terlihat dalam kebijakan penganggaran daerah.
Program pendidikan inklusif, layanan kesehatan ramah disabilitas, perlindungan sosial, peningkatan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, hingga pembangunan fasilitas publik yang aksesibel harus menjadi prioritas dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua Barat.
“Kalau kita serius mengatakan Papua Barat rumah bagi semua, maka keberpihakan itu harus dapat dilihat dalam perencanaan dan APBD. Jangan sampai kita punya RAD-PD yang bagus, tetapi tidak ada dukungan program dan anggaran,”Ujarnya.
Ia juga mendorong penerapan prinsip aksesibilitas secara bertahap pada kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan, sekolah, dan ruang pelayanan publik agar lebih mudah dan aman digunakan penyandang disabilitas.
Ferry menekankan pentingnya pelibatan langsung penyandang disabilitas dan organisasi mereka sejak tahap penyusunan, pelaksanaan, hingga evaluasi RAD-PD. Pemerintah perlu mendengar kebutuhan mereka, termasuk yang tinggal di kampung, wilayah pesisir, pegunungan, dan daerah terpencil.
“Jangan hanya berbicara tentang penyandang disabilitas, tetapi ajak mereka berbicara dan menentukan apa yang dibutuhkan. Kebijakan untuk mereka harus disusun bersama mereka,”Katanya.
Ferry menyatakan DPR Papua Barat melalui Komisi IV dan Fraksi Partai Golkar siap mendukung dan mengawal kebijakan yang melindungi serta meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas.
Pengawalan diperlukan agar implementasi RAD-PD berjalan konsisten, terukur, dan lintas sektor.
“Kami mendukung penyusunan RAD-PD. Mari kita kawal bersama agar tidak berhenti sebagai dokumen. Ukuran keberhasilannya adalah ketika penyandang disabilitas di Papua Barat benar-benar merasakan perubahan dalam pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan publik,”Ungkapnya.
Ia berharap RAD-PD menjadi momentum membangun paradigma baru. Penyandang disabilitas bukan semata penerima bantuan sosial, melainkan subjek pembangunan yang memiliki hak, potensi, dan kesempatan untuk berkontribusi bagi Papua Barat.
“Pembangunan yang maju bukan hanya dilihat dari infrastruktur, tetapi juga dari seberapa jauh negara memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal. Papua Barat harus menjadi provinsi yang inklusif, ramah disabilitas, dan berkeadilan,”Pungkas Ferry. [TIM/RED]
