Diduga Keterlambatan Penyerapan Anggaran, Pertumbuhan Ekonomi Rakyat Kecil Terhambat di Kaimana
KAIMANA, gardapapua.com — Kabupaten Kaimana, Papua Barat, saat ini tengah menghadapi tantangan serius dalam pembangunan ekonomi berbasis lokal akibat dari keterlambatan implementasi program fisik yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024, hingga kini belum berjalan dan berdampak keterlambatan.
Keterlambatan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 ini, dampaknya sangat terasa terutama pada daya beli masyarakat atau rakyat kecil yang menurun secara signifikan.
Berdasarkan penelusuran wartawan di lapangan, sejumlah pedagang seperti pedagang sirih – pinang, sayur – mayur, dan sejumlah lapak kios UMKM, sebagaian besar mengeluhkan ketidakstabilan pendapatan mereka akibat kurangnya aktivitas ekonomi dibandingkan modal pengeluaran mereka yang tidak sebanding dengan hasil penjualan yang belum stabil.
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat juga saat berbincang-bincang dengan wartawan, mengakui bahwa hingga saat ini hanya program rutin yang berjalan, sedangkan program pembangunan fisik yang diharapkan untuk memacu ekonomi lokal masih terkatung-katung. Proses lambatnya realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah sudah seperti menjadi permasalahan klasik yang terjadi setiap tahunnya.
Rusli Ufnia, seorang pemerhati pembangunan di Kabupaten Kaimana, Kepada wartawan Jumat (5/6/2024), saat menanggapi kondisi terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan lambatnya penyerapan anggaran di tahun 2024 ini mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi ekonomi yang lumpuh dan rendahnya daya beli masyarakat akibat minimnya sumber pendapatan rakyat ekonomi kecil dan UMKM tersebut.
“Program-program pemerintah yang seharusnya menggalakkan ekonomi rakyat masih belum terlihat, sehingga pertumbuhan ekonomi justru terkonsentrasi pada kelompok tertentu, terutama kontraktor. Kasihan rakyat kecil atau pedagang dalam skala kecil atau UMKM ini,”Cetus Rusli Ufnia.
Sejumlah sorotan juga dilayangkan kepada kepimpinan Bupati Kaimana, karena dinilai kurang fokus pada peningkatan menggerakan kegiatan yang berdampak pada perputaran ekonomi lokal.
Terlebih, keterlambatan dalam proses pembangunan fisik dan pelaksanaan program-program pemerintah didaerah menjadi pertanyaan besar dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah.
“Sementara nilai pertumbuhan ekonomi secara statistik mungkin tercatat naik, tetapi kita harus bertanya di sektor mana pertumbuhan itu terjadi. Apakah ekonomi masyarakat golongan menengah ke bawah atau justru golongan menengah ke atas yang lebih banyak merasakan manfaatnya?,”Tanya Rusli.
Sebagai tokoh muda dan pemerhati pembangunan di Kabupaten Kaimana, ia juga mengkritisi pelaksanaan janji politik yang dimasukkan dalam visi dan misi kepala daerah, yang belum sepenuhnya terwujud dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. “Visi dan Misi yang bagus harus diimbangi dengan pengelolaan yang efektif. Namun, realitas di lapangan, Kami rakyat kecil melihat bahwa pemda belum maksimal menunjukkan realisasi yang berpihak pada rakyat. Sehingga masih ada kesenjangan yang perlu diatasi,”Tambahnya.
Rusli juga menyoroti pentingnya peran OPD dalam menggerakkan sektor ekonomi lokal. “Kemampuan keuangan daerah menjadi pertanyaan, apakah cukup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan? Program-program dan potensi-potensi lainnya jangan sampai terabaikan,”Cetusnya.
Terakhir, ia menegaskan perlunya solusi konkret dari pemerintah daerah untuk memulihkan dan mempercepat roda ekonomi Kabupaten Kaimana. “APBD harus menjadi pendorong utama, tetapi sektor lain juga harus dikembangkan agar ekonomi lokal bisa berjalan lebih baik,”Pungkasnya.
Dengan tantangan yang dihadapi saat ini, masyarakat Kaimana berharap adanya perubahan yang nyata dan bukan sekadar perubahan figur kepemimpinan semata. “Kita tidak bisa hanya ‘ganti bupati’, tapi perlu perbaikan sistem yang menyeluruh untuk membangkitkan ekonomi daerah ini,”Tukasnya.
Pertanyaan-pertanyaan mengenai konsep kepemimpinan dan strategi pembangunan juga terus mengemuka. “Apakah seorang pemimpin harus mencari peluang di luar daerah untuk membangunnya? Konsep seperti ini patut dipertimbangkan dengan bijak, demi kemajuan Kabupaten Kaimana,”Tukasnya. [JO/RED]
