DPN MPI : Pembangunan Smelter PT. Freeport di Gresik, Dinilai Melukai Harapan OAP

MANOKWARI, gardapapua.com —-Pembangunan smelter PT Freeport di gresik menuai banyak kritik dari masyarakat, terutama di papua sebagai jantung eksploitasi dan eksplorasi tambang PT Freeport Indonesia. polemik ini muncul karena eksplorasi ada di timika papua namun lokasi smelternya malah di jawa timur, ini aneh dan membuat rakyat papua marah dan sangat kecewa dengan keputusan pemerintah pusat bersama PT Freepot. Ada kesengajaan rasa “ketidak-adilan” yang dipertontonkan oleh pemerintah pusat bersama PT. Freeport Indonesia dalam menentukan lokasi smelter tersebut.

Terkait itu, Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Ketua Umum Masyarakat Pertambangan Indonesia (MPI), Amin Ngabalin, secara kelembagaan DPN MPI mengharapkan agar hal tersebut seyogianya dapat dilakukan peninjauan ulang, terhadap keputusan pemerintah pusat bersama PT Freeport dalam menempatkan lokasi pembangunan smelter di Gresik Jawa Timur.

DPN MPI juga mensinyalir pemerintah melanggar kesepakatan KONTRAK KARYA terkait pembangunan smelter PT. Freeport Indonesia di Gresik-Jawa Timur.

Disebutkan, jika pertimbangan pemerintah pusat adalah terkait dengan IUPK berdasarkan PP No.1 tahun 2017 yakni mewajibkan lebih dulu hasil tambang diolah di Indonesia, itu sebabnya seluruh perusahaan tambang wajib membangun smelter sebelum melakukan aktifitas pertambangan maka pembangunan smelter di papua juga merupakan suatu keharusan, Bukan malah sebaliknya. Kami menilai Pemerintah pusat “Seakan-akan” tidak mau tau dan tidak mau berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk pembangunan smelter di papua. Ini ada apa sebenarnya yang terjadi? Lagi-lagi kami melihat pemerintah hanya mempertimbangan kepentingan pihak-pihak korporasi besar yang masuk dalam skema investasi yang lebih di utamakan, sedangkan harapan rakyat Papua untuk ikut andil dalam pembangunan smelter dikucilkan atau dipinggirkan. Ini jelas suatu sikap kebijakan otoriter dari pemerintah pusat dalam hal ini jokowi sebagai presiden RI dimasa pandemic dimana bangsa ini harus dibangun dengan kebersamaan bukan malah saling menyikut atau adu kuat.

Desain pembangunan smelter PT Freeport digresik sekaligus menegaskan bahwa Pulau Jawa lebih superior dan memilki privilage dibandingkan pulau papua. Slogan jokowi yang menyatakan bahwa membangun Indonesia dari timur dengan tujuan konsep desain pemerataan pembangunan dari timur hingga kebarat adalah sekedar janji belaka.

“pemerintah pusat saat ini tidak ubahnya seperti “colonial” gaya baru (menjarah dirumah sendiri), mengeruk kekayaan Papua lalu hasilnya di kelola di pulau jawa. sekali lagi saya katakan bahwa saya sebagai ketua umum DPN Masyarakat Pertambangan Indonesia menyatakan bahwa kebijakan tersebut sangat tidak tepat yang telah diambil bapak Presiden RI bersama PT. Freeport Indonesia,”Ucapnya.

Pada sisi rekruitmen tenaga kerja pada pembangunan smelter PT. Freport Menurutku, pembangunan smelter digresik Jawa Timur memberi efek positif bagi warga sekitar dengan potensi serapan tenaga kerja sebanyak 40.000 orang. Potensi serapan tenaga kerja yang cukup banyak ini harus diatur dengan baik agar rasa keadilan itu muncul ditengah-tengah masyarakat Indonesia. jangan sampai terkesan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk dalam skema rekruitmen tenaga kerja. Inijuga akan melahirkan masalah baru kedepan jika tidak diantisipasi sejak saat ini.

Sementara itu bagi industri, smelter PT Freeport Indonesia akan memberikan keuntungan bagi perusahaan pelayanan seperti perusahaan PT Meratus Line. Korporasi tersebut selama ini membawa konsentrat PT.Freeport Indonesia dari Papua ke PT Smelting, Gresik. jelas bagi kami (DPN MPI), dari sisi ekonomi memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar dalam hal ini adalah kota gresik sebagai pusat pembangunan smelter pada khususnya dan masyarakat jawatimur pada umumnya.

“Untuk itu kami mengkritik pemerintah terkait hal tersebut. Harus ada porsi serapan tenaga kerja masyarakat papua yang harus diporsikan pemerintah pusat bersama PT Freeport dalam hal rekruitmen tenaga kerja dan porsi kerja kemitraan teknis lainnya dilapangan seperti penyediaan transportasi angkutan hasil tambang dan lain sebagainya,”Ujarnya

Untuk memastikan hal tersebut diatas, kami DPN MPI (Masyarakat Pertambangan Indonesia) menyatakan sikap Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) yang harus dipenuhi oleh Bapak Presiden RI (Joko Widodo) bersama PT.Freeport Indonesia dan mitranya;
DPN MPI meminta untuk meninjau Kembali atau menganulir segala bentuk kebijakan Pemerintah Pusat terkait pembangunan smelter PT. Freport Indonesia di gresik jawa timur.

Meminta kepada Presiden RI/Bapak Joko Widodo untuk menyediakan dan memastikan adanya pembangunan smelter di tanah papua sebagai wujud menjaga hak-hak kesamaan hidup sesama warga Negara Indonesia. karena kami mensinyalir pembangunan smelter di gresik jawa timur belum sepenuhnya menampung kapasitas smelter yang di inginkan oleh PT.Freeport Indonesia.

Meminta kepada Presiden RI/Joko Widodo bersama jajarannya menjamin dan membuat Regulasi/Perpres baru terkait keterlibatan masyarakat papua terhadap pembangunan smelter dimanapun berada sebagai wujud menjaga rasa keadilan sesama anak bangsa tanpa terkecuali. [Rls/Red]