KPU Papua Barat Raih Penghargaan IKPA Kategori Terbaik Ketiga, Ini Pesan Michael Mote
Klik Link Tautan Dibawah Ini, Jangan Lupa Like dan Subscribe :
MANOKWARI, gardapapua.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat, berhasil meraih penghargaan sebagai Satuan Kerja Mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2021, kategori terbaik ketiga.
Tentunya hal ini sebagai lokomotif bagi terciptanya suatu tata kelola pelaksanaan anggaran yang berkualitas, KPU Papua Barat sebagai lembaga independen juga dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran satuan kerjanya agar dapat berjalan sesuai dengan target yang telah di rencanakan baik dari kepatuhan maupun dari sisi realisasi output.
Kepada gardapapua.com, saat ditemui diruang kerjanya, Michael Mote, SH. M. Hum, Rabu (25/8), selaku Sekretaris KPU Papua Barat mengungkapkan, bahwa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.
Dimana Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
Dalam keterangannya, pihaknya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat (654598) terpilih sebagai Satker dengan Nilai IKPA terbaik Ketiga periode semester I Tahun 2021, kategori pagu B diatas Rp. 6 Miliar S/D Rp. 12 Miliar.
Menurut Mote, penghargaan ini merupakan penghargaan yang tidak pernah diprediksi sebelumnya. Sebab hal ini baru terjadi dan menjadi motivasi baginya secara khusus dimasa tugasnya sebagai sekretaris KPU Papua Barat yang telah berjalan kurang lebih setahun ini.
” Harapannya ini dapat menjadi contoh dan motivasi kepada jajaran KPU se-papua barat yang membawahi 13 Satker di 12 Kabupaten / 1 Kota. Tentu tujuannya para jajaran Satker lainnya dalam lingkup KPU Kabupaten / Kota dapat juga melaksanakan tentang penilaian terkait pengelolaan dan pelaporan keuangan yang semakin benar dan akuntabilitas,”Ucap Sekretaris KPU Papua Barat, Michael Mote, SH. M. Hum, Rabu (25/8).
Tentu juga sebagai bentuk rasa percaya diri, sebab selama tiga tahun sejak terbit peraturan Menteri Keuangan Nomor 195 tahun 2018 tentang Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, pada tahun 2021 ini, KPU Papua Barat, berhasil membuktikan elektibilitas untuk mengukur seberapa baik kualitas pengelolaan anggarannya secara khusus dari keseluruhan indikator penilaian IKPA untuk pagu sebagaimana ditetapkan.
Ke depannya, Mote lalu berpesan agar tidak hanya Satker KPU Papua Barat saja yang mendapat penghargaan IKPA, tetapi juga Satker pada tingkat KPU Kabupaten / Kora di Papua Barat juga. Untuk itu, dirinya mengimbau dan berharap agar penyerapan dan pelaksanaan anggaran dapat diupayakan secara maksimal dengan standar IKPA, sebagaimana dimaksud.
“Kita akan maksimal lagi di tahun depan. Kita akan berada harus di posisi utama capaian keberhasilan penilaian ini. Sehingga saya mengajak para satker pada jajaran setiap KPU di Kabupaten / Kota agar mereka juga dapat membuat laporan, sistem pencairan dengan baik. Agar kesesuaian terhadap perencanaan pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi bisa dapat dilaksanakan dengan baik,”Tekad Mote. [Ian/Red]
