Aspirasi RakyatDaerahGarda Papua BaratNasional

Berikut Mahasiswa di Tangerang – Banten Minta Pemerintah Evaluasi dan Lanjutkan Otsus Papua Jilid II

JAKARTA, gardapapua.com – Sejumlah aktivis dan mahasiswa Papua peduli pembangunan yang berada di wilayah Tangerang Banten, angkat bicara soal rencana besar pemerintah memberi konsentrasi penuh dalam pembangunan Papua dan Papua Barat. Mereka mendukung pelaksanaan Otsus Jilid II dengan catatan evaluasi harus dilakukan secara total.

Konfrensi Pers Pemuda Papua Peduli Pembangunan yang berlangsung selasa 15/9/2020 itu mengangkat tema “Otsus adalah masa depan Papua.

Aktivis Papua, Yafet Yahyan, dalam penyampaiannya mendesak pemerintah pusat agar Otonomi Khusus Papua Jilid II perlu dilanjutkan dengan catatan dievaluasi secara menyeluruh.

“Saya minta dana pendidikan ditingkatkan, Kesehatan dan ekonomi menjadi prioritas. Kami juga meminta kepada pemerintah agar seluruh mahasiswa mendapatkan Biasiswa secara merata, jangan mahasiswa afirmasi Papua saja yang dikasi anggaran Otsus, karena kami juga orang Papua yang punya hak yang sama untuk mendapatkan hal itu”, demikian ungkap Yafet yang berbicara soal pendidikan.

Selain itu juga Sabil Puarada, Mahasiswa UMJ asal Papua Barat mengatakan infrastruktur kesehatan, SDM/tenaga kesehatan serta anggaran kesehatan sangat penting, disamping itu sarana jalan menuju ke unit- kesehatan atau puskesmas harus diperbaiki.

Sementara itu Rajid Patiran, sebagai inisiator konfrensi pers saat itu meminta pemerintah tetap fokus membangun ekonomi rakyat Papua melalui UMKM dan membuka akses pasar, karna hasil sumber daya alam di Papua sangat berlimpah, namun tidak tersedia pasarnya.

Pada sisi lain, Rajid menegaskan kepada pemerintah pusat agar melanjutkan Otsus Jilid II dan evaluasi dengan melibatkan semua komponen masyarakat, Tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat dan mahasiswa untuk memberikan pertimbangan.

“Saya juga minta pemerintah evaluasi seluruh pasal dalam UU NO 21 Tahun 2001 Tentang Otsus Papua. Rajid juga mendukung penuh aparat penegak hukum untuk mengusut kasus korupsi di daerah”, ungkapnya. (tim-red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *