DaerahGarda NusantaraGarda Papua BaratGarda Teluk BintuniPolitikRegional

Gelar Musrenbang Otsus dan RKPD 2027, Bupati Yohanis Manibuy Tekankan tekankan Kolaborasi ‘SERASI’

TELUK BINTUNI, gardapapua.com — Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni sukses menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2027.

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Pertemuan Gedung Sasana Karya, SP3 Manimeri, Kantor Bupati Teluk Bintuni, pada Kamis (24/4/2026).

Dalam sambutannya, Bupati Yohanis Manibuy menegaskan bahwa arah pembangunan daerah pada 2027 harus sejalan dengan kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tahun tersebut menjadi tahun ketiga pemerintahan nasional dengan visi besar “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045” sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029.

Oleh sebabnya fokus pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni pada 2027, berangkat dari visi jangka menengah Tahun 2025-2029, yaitu: “Terwujudnya masyarakat yang sehat, energik, religius, dan andal menuju Teluk Bintuni yang smart dan inovatif.” Visi ini merupakan komitmen kolektif yang berupaya kami wujudkan melalui enam misi pembangunan.

Berdasarkan visi tersebut, tema pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2027 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri” menjadi penegasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni, bahwa pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata diukur dari besaran angka, tetapi berfokus pada percepatan peningkatan kualitas layanan dasar, penguatan ekonomi masyarakat, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan responsif.

Bupati Yohanis Manibuy,S.E.,M.H, menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan, tetapi juga oleh kekuatan sinergi dan kolaborasi pada semua sektor terkait. terlebih sebagai penguatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung  perencanaan pembangunan Kabupaten Teluk Bintun/yang lebih berkualitas dan berkelanjutan di masa depan.

“Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan baik Lembaga legislatif dan yudikatif, perangkat daerah, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat untuk bekerja secara terpadu dan saling mendukung,”Kata Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy,S.E.,M.H, dalam sambutannya.

Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk memastikan bahwa hasil pembangunan tidak hanya tercermin pada indikator makro, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di kampung-kampung, di distrik-distrik, serta oleh kelompok masyarakat yang selama ini masih berada pada kondisi tertinggal.

“Inilah proses teknokratis yang sangat penting dan menentukan kualitas pembangunan kita ke depan. Inilah wadah bagi kita untuk menyatukan langkah dan arah pembangunan, menyelaraskan prioritas, dan memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan benar-benar lahir dari kebutuhan riil masyarakat,”Ucap Bupati Yohanis Manibuy.

Kata Bupati, bahwa dalam perspektif rencana pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan terhadap kebutuhan kelompok masyarakat lokal, Pemerintah daerah memprioritaskan keberpihakan kepada Orang Asli Papua yang harus ditempatkan sebagai prinsip utama dan menjadi arus utama (mainstream) dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah.

Oleh karena itu, pelaksanaan Musrenbang Tahun 2027 ini, menjadi momentum untuk memperkuat integrasi berbagai sumber pendanaan pembangunan, khususnya Dana Otonomi Khusus, ke dalam kerangka perencanaan yang utuh, terarah, dan berorientasi pada hasil.

Sebagai salah satu instrumen kunci dalam mendukung percepatan pembangunan daerah, perencanaan dan penganggaran Dana Otsus wajib berorientasi pada outcome, bukan semata-mata output, sehingga Dana Otsus benar-benar menjadi instrumen fiskal yang efektif dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni secara berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

“Untuk maksud inilah maka Bappenas dan BP3OKP Papua Barat sudah hadir bersama kita. Mohon agar Ibu Direktur Regional 3 Bappenas dan Ibu Kepala BP3OKP Papua Barat untuk mengawal agar program pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni benar-benar sesuai prioritas dan tepat sasaran, serta turut memastikan arah pembangunan daerah ini tetap sesuai dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan selaras pula dengan kebijakan pembangunan nasional,”Pinta Bupati.

Sementara dalam beberapa tahun terakhir, lanjut Bupati, telah ada progress yang cukup signifikan di berbagai sektor pembangunan di Kabupaten Teluk Bintuni, antara lain, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dalam rangka membuka akses wilayah, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta mulai tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai distrik. Namun demikian, tak dipungkiri, bahwa secara objektif, perlu juga diakui bahwa tantangan pembangunan daerah ini ke depan masih cukup besar dihadapi oleh Pemerintah Daerah.

Hal ini ditandai dengan masih adanya disparitas antar wilayah, angka kemiskinan dan pengangguran yang memerlukan penanganan lebih terstruktur, belum meratanya kualitas sumber daya manusia, serta meningkatnya tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang harus dikelola secara lebih hati-hati.

“Kondisi ini menuntut adanya lompatan kualitas dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan daerah,”Terang Bupati.

Untuk itu kedepannya, Bupati Yohanis Manibuy berharap agar skema perencanaan pembangunan harus disusun secara terintegrasi, mencakup keterpaduan lintas sektor, lintas wilayah, serta lintas sumber pembiayaan, sehingga efektivitas pelaksanaan program dapat ditingkatkan secara signifikan, sinergi kebijakan dapat diperkuat, serta potensi duplikasi kegiatan dapat diminimalkan.

“Dalam konteks penyusunan dan penyempurnaan dokumen RKPD, saya menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah agar perlu menaruh perhatian serius terhadap aspek-aspek fundamental, seperti sinkronisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketepatan analisis kapasitas fiskal daerah, ketajaman dalam mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan, serta konsistensi dalam menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam program kerja yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah secara komprehensif,”Jelas Bupati.

Dengan demikian, harapan Bupati, RKPD yang dihasilkan benar-benar menjadi dokumen perencanaan yang menyeluruh, implementatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni.

“Sejalan dengan itu, kami mengharapkan arahan Bapak Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, khususnya dalam penguatan tata kelola keuangan daerah, terutama terkait peningkatan kualitas perencanaan, dan penganggaran, pengawasan pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni. Kehadiran dan arahan Bapak sangat penting bagi kami guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil pembangunan,”Tukas Bupati.

Sembari menambahkan, bahwa melalui Musrenbang ini, kiranya dapat menghasilkan program yang tidak hanya baik di atas kertas, tetapi benar-benar dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, sebesar-besarnya.

“Akhirnya, mari jadikan forum ini sebagai ruang untuk menyatukan komitmen, memperkuat arah kebijakan, serta memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang kita kerjakan, dapat mewujudnyatakan Teluk Bintuni menjadi daerah yang lebih baik dan berkembang serta mampu mensehahterakan Masyarakat,”Tandasnya. [Ian/Red]

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *