Garda Papua BaratGarda Teluk BintuniHeadline newsNasionalParlementariaPolitik

Fraksi Golkar Apresiasi WTP Dan Dorong Akuntabilitas APBD Teluk Bintuni Optimalkan PAD dan Kelola SILPA

TELUK BINTUNI, gardapapua.com – Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Teluk Bintuni menyampaikan Pandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna, pada Senin (27/7/2026).

Pandangan ini dibacakan sebagai bentuk pengawasan legislatif terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sesuai amanah Pasal 56 Ayat (1) huruf d UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ketua Fraksi Golkar DPRK Teluk Bintuni, Ayor Kosepa,S.H., menilai nota pengantar Bupati Teluk Bintuni mencerminkan komitmen membangun “Bintuni Baru” melalui tata kelola anggaran yang sinergis dan terukur.

Namun demikian dalam pandangannya, Fraksi Golkar mempunyai sejumlah catatan penting selain memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah atas capaian Opini Wajar Tanpa  Pengecualian (WTP) dari BPK untuk Laporan Keuangan Tahun 2025.

Diantaranya, Fraksi Golkar mendesak seluruh OPD dan pengguna anggaran menyusun RKA secara selektif, sistematis, dan selaras dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati (Yohanis Manibuy – Joko Lingara).

“Tujuannya agar program yang dihasilkan berkualitas dan tepat sasaran,”Ucap Ayor Kosepa.

Fraksi golkar, dalam pandangannya mendorong Pemda berinovasi menggali potensi pajak dan retribusi daerah untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat, serta mengelola Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) secara efektif.

Mereka juga menekankan penyerapan belanja harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fraksi Golkar mendorong percepatan program prioritas di bidang infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan.

Selain itu, menegaskan pentingnya sinergi antar perangkat daerah dan pengawasan ketat DPRD. Pengelolaan keuangan harus sesuai standar akuntansi pemerintahan dan bebas dari temuan berulang agar predikat WTP dapat dipertahankan.

Fraksi Golkar juga menyoroti titik berat pembangunan pada pendidikan, kesehatan, kemandirian ekonomi, dan pembukaan isolasi daerah. Sektor ini dinilai telah mengalami peningkatan signifikan dan harus tetap menjadi prioritas di APBD 2025 dan tahun-tahun mendatang.

“Dengan perbaikan kinerja internal, sasaran RPJMD lima tahun ke depan akan makin sejalan dengan visi daerah. Ini pasti memaksimalkan perubahan dan mendorong derajat kehidupan masyarakat Teluk Bintuni semakin maju dan mandiri,”Kata Ayor Kosepa.

Menutup pandangannya, Fraksi Golkar mengajak seluruh elemen untuk menyatukan tekad dan potensi.

“Mari satukan perbedaan untuk membangun daerah ini, menuju Teluk Bintuni SERASI impian kita bersama,”Tegasnya. [Ian/Red]

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *