Pemkab Sorsel Gelar Sosialisasi LHKPN

TEMINABUAN, gardapapua.com —Pemerintah kabupaten Sorong Selatan menggelar sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
melalui Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan, yang digelar di Hotel Mratuwa Sesna, Teminabuan, Sorsel, Jumat, (14/06) belum lama ini.

Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiuli,SE dalam arahannya mengatakan, bahwa merupakan suatu kewajiban bagi seorang ASN atau penyelenggara negara pemerintahan untuk melaporkan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN di tahun 2018.

Terkait LHKPN ini, didasarkan atas peraturan KPK No 7 tahun 2018 pasal 4 yang mengamanatkan agar pemerintah atau penyelenggara wajib hukum untuk melaporkan harta kekayaannya kepada negara. hal ini bertujuan untuk penataaan pejabat negara atau pemerintah dalam rangka menyampaikan harta kekayaan untuk menguji kejujuran penyelenggara negara.

Untuk itu diharapkan kita semua sesuai dengan kesepakatan pemerintah kabupaten kota seluruh provinsi Papua Barat dalam Deklarasi Teminabuan pada rapat kerja Bupati seluruh Provinsi Papua Barat baru baru ini secara khusus pada point yang ke sebelas yang berbunyi Kepatuhan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh KDH/WKDH, ASN/PNS yang wajib lapor di Provinsi Papua Barat masih rendah, sebagaimana data kepatuhan pelaporan LHKPN per tanggal 24 April 2019 oleh KPK, dan telah kita sepakati bahwa Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota akan menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2018 bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pejabat/ASN yang wajib lapor di masing-masing daerah paling lambat bulan Juni Tahun 2019 .

” Mengacu pada hal diatas maka kita yang wajib lapor segera melaporkan melalui aplikasi yang dipersiapkan baik secara online maupun secara manual,”Ucap Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiuli,SE

” Kita semua diharapkan tidak boleh takut untuk melaporkan harta kekayaan kita karena tahun ini merupakan tahun pencegahan berarti kita dipaksakan untuk mengisi pelaporan ini dan di tahun 2020 mendatang akan ditegakan sebagai tahun penindakan yang akan dikenai dengan sanksi jika tidak dipatuhi,”Tambahnya

“Yang wajib mengisi LKHPN adalah Bupati,Wakil Bupati ,Anggota DPR,Kepala Badan/Dinas,Eselon III,Eselon IV,Bendahara dan Para Auditor Inspektorat,”Ungkapnya menambahkan.

Dimana sampai saat ini, terang Bupati Anggiluli, bahwa Kabupaten Sorong Selatan belum ada yang menyampaikan atau melaporkan LHKPN. Sehingga diharapkan dalam 1 minggu kedepan harus segera menyelesaikan laporan LHKPN ini sesuai batas yang ditentukan yaitu pada tanggal 30 Juni 2019 ini.

” Marilah kita sama sama mempersiapkan data yang dibutuhkan dan segera menyampaikan laporan LHKPN ini,”Tandasnya.

Sekedar diketahui, Hadir dalam acara ini Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli,SE, Wakil Bupati Sorong Selatan Drs Martinus Salamuk, Pimpinan OPD, Pejabat Eselon III, Eselon IV, Para Bendahara, serta sejumlah Inspektur dilingkungan Pemerintahan kabupaten Sorong Selatan. [EB/Red]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *