Diduga Ada Jual Beli Proyek, Dua Dinas Di Raja Ampat Digeruduk Massa
WAISAI, gardapapua.com — Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Ikatan Pengusaha Asli (IPAR) Kabupaten Raja Ampat, selasa (18/6/2019) pagi, mendatangi kantor bupati raja ampat.
Kedatangan massa pendemo yang mayoritas adalah anak – anak pengusaha Papua Asli Raja Ampat menuntut agar Bupati Raja Ampat Abd. Faris Umlati, SE, dapat mengontrol kebijakan tentang keberpihakan kepada para pengusaha asli papua, dengan baik.
Sebab diduga, ada beberapa dinas pada lingkup pemerintahan pemda raja ampat, tidak melakukan kebijakan turut memberdayakan para pengusaha lokal asli papua, dan juga tidak transaparansi menyiarkan paket – paket pekerjaan dalam program pembangunan tahun anggaran 2019.
Para massa ini kemudian melakukan kunjungan aksi ke dinas Pemuda dan olahraga serta dinas Perikanan disertai aksi pemalangan, yang kemudian diterima langsung oleh Bupati Kabupaten Raja Ampat Abdul Faris Umlati SE, didampingi Sekretaris daerah Sekda Raja Ampat DR.Yusup Salim M,Si, Kepala dinas Perikanan Marthen LR Bartholomeus Imbir ST,M,Si dan Masat Pol PP Gulimat Sugeha.
Sesuai pantauan gardapapua.com, Ketua IPAR Raja Ampat, Bram Umpain saat menyampaikan pendapatnya tentang Aksi ini, bahwa hal tersebut adalah merupakan bentuk protes terhadap sejumlah SKPD, yang diduga melakukan praktek jual beli proyek tanpa adanya keterbukaan informasi publik, atau penyampaian kepada masyarakat.
” Kami merasa dirugikan, karena tidak ada transaparansi tentang paket – paket pekerjaan, kami minta bapak bupati dapat mengontrol dinas – dinas yang cara implementasian program anggaran dalam bemtuk paket – paket pada kedinasan seperti dinas Pemuda dan olahraga dan Dinas perikanan, harus tegas di kontrol baik, “Ucap Bram Umpain.
Adapun adanya aksi ini agar pemerintah daerah mengakomodir pengusaha Asli Raja ampat, sebagaimana yang di tuangkan dalam amanat Undang undang Otsus, dan Perpres sebagai bentuk kekhususan untuk anak asli Papua pada umumnya, dan lebih khusus pada Ikatan Pengusaha Asli Raja Ampat.
” Kami juga meminta dengan tegas kepada Bapak Bupati agar pembagian paket proyek merata dengan baik, agar tidak adanya kecemburuan namun sekiranya semua pengusaha papua di raja ampat dapat dibina baik, “Imbuhnya.
Menanggapi aksi tuntutan massa tersebut, Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati SE, menerima aksi tersebut dan memberikan waktu selama tiga hari untuk para kelompok massa masyarakat untuk memasukan sejumlah daftar Nama dan CV, dari perusahaan dimaksud.
Langkah-langkah yang harus di tempuh antara lain yakni, harus mempunyai perusahaan berakte CV atas nama sendiri dan terdaftar memiliki badan hukum. Sehingga dalam mengerjakan sejumlah paket proyek, maka kewajiban kepada pemerintah harus terpenuhi.
“Masa mau menang sendiri. Selain itu Ada kontraktor yang sering kerja proyek tapi tidak selesai dan tinggalkan utang, seperti yang pernah dirasakan saat pemerintah melakukan kunjungan kerja di kampung-kampung di Raja ampat ada laporan dari masyarakat, “Cecarnya
” Selaku Bupati saya sampaikan bahwa semua itu ada tahapannya dan perlu di ketahui sampai saat ini belum ada pembagian packet proyek,dan intinya yang punya legal Standing baru di akomodir,”Tambahnya menuturkan.
Sekali lagi jangan coba-coba ada yang palang-palang dinas, kalau mau palang naik keatas palang Ruangan Bupati “Tegas Bupati yang akrab di sapa AFU.
Usai mendengar jawaban langsung dari Bupati Ikatan Pengusaha Asli Raja Ampat ini, puas dengan berjabat tangan dengan Bupati di dampingi Sekda,
Terlihat Pantauan media ini massa pendemo akhirnya membubarkan diri dengan aman dan damai. [DM/Red]
