Romilus Tatuta : Melalui Konsultasi Publik, DPRK Teluk Bintuni Jaring Aspirasi Masyarakat Perkuat Tatanan Perda Lindungi Petani-Nelayan Sejahtera
TELUK BINTUNI, gardapapua.com — Pimpinan dan Anggota DPRK Kabupaten Teluk Bintuni melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) melaksanakan Konsultasi Publik terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Kabupaten Teluk Bintuni, yakni tentang Pangan Lokal serta Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar Ikan.
Konsultasi publik merupakan salah satu tahapan penting untuk memboboti substansi peraturan daerah, yakni dengan menjaring aspirasi, usul, saran, dan masukan dari masyarakat selaku pelaku kegiatan secara langsung.
Ketua DPRK Teluk Bintuni, Romilus Tatuta, menegaskan bahwa masukan dan saran masyarakat amat sangat penting, agar ketika Raperda ditetapkan menjadi Perda, aturan tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
“Konsultasi publik terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD Kabupaten Teluk Bintuni, yaitu tentang pangan lokal, serta perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan,”Ucap Ketua DPRK Teluk Bintuni, Romilus Tatuta, dalam sambutannya, pada Jumat (13/11/2026).
Dalam pemerintahan, peraturan tersebut disebut Perda Prakarsa, sedangkan di DPRD disebut Perda Inisiatif. Dua rancangan tersebut telah digodok oleh Bapemperda sebelum dibawa ke ruang konsultasi publik.
Romilus menyampaikan bahwa Kabupaten Teluk Bintuni kaya dengan sumber daya alam. Lautnya kaya, tanahnya subur, dan hasil pertanian serta perikanannya melimpah.
Namun, ia mengajak semua pihak untuk jujur melihat persoalan di lapangan. Petani dan nelayan masih sering merugi saat panen raya karena harga jatuh, nelayan tidak melaut saat cuaca buruk, tidak ada bantuan cepat saat alat rusak, serta produk olahan yang sulit masuk pasar.
“Kita juga harus jujur bahwa petani dan nelayan kita masih sering merugi saat panen raya, harga jatuh, saat cuaca buruk nelayan kita tidak melaut, saat alat rusak tidak ada bantuan cepat, dan saat produk olahan sudah jadi, sulit masuk pasar,”Jelas Romilus Tatuta.
Oleh karena itu, DPRD bersama pemerintah berinisiatif menyusun Raperda tersebut. Tujuannya satu, negara dan daerah harus hadir untuk melindungi, bukan hanya saat panen berhasil, tetapi juga saat petani dan nelayan mengalami kesulitan.
Raperda ini mengatur perlindungan harga, asuransi, bantuan saat bencana dan gagal panen, pemberdayaan kelompok, akses modal, akses pasar, serta penguatan kelembagaan.
DPRD menegaskan tidak ingin Perda ini hanya dibuat di ruang rapat. Perda yang baik harus lahir dari mendengar suara rakyat. Karena itu, masyarakat diundang untuk menyampaikan apa yang dialami di lapangan, apa yang kurang dari Raperda ini, serta apa yang perlu ditambah, diubah, atau dihapus.
Seluruh masukan yang disampaikan akan dicatat oleh Sekretaris Bapemperda dan menjadi bahan penyempurnaan Raperda sebelum dibahas bersama Bupati dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
“Saya berharap diskusi hari ini berjalan terbuka, jujur, dan saling menghargai. Tidak ada masukan yang salah. Yang ada adalah pengalaman Bapak, Ibu yang sangat berharga untuk kami,”Harap Romilus Tatuta.
Ia pun menutup dengan ucapan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi masyarakat, serta ajakan untuk bersama mewujudkan petani dan nelayan yang terlindungi bagi Kabupaten Teluk Bintuni yang sejahtera. [Ian/Red]
