Harmonisasi Ranperda Inisiatif DPRK, Bupati Teluk Bintuni Dukung Perlindungan Pangan Lokal Petani Wujudkan Nelayan Sejahtera Mandiri
TELUK BINTUNI, gardapapua.com – Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, hadir memberikan arahan dalam Kegiatan Harmonisasi dan Konsultasi Publik terhadap Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Usul Inisiatif DPRK Teluk Bintuni, pada Jumat (13/11/2026), bertempat di To Be Resto Bintuni.
Hal ini menegaskan peran kehadiran Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni untuk mendukung produk hukum regulasi daerah yang berpihak kepada masyarakat, melalui kelembagaan legislatif.
Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog strategis antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat, untuk memastikan setiap pasal yang dirumuskan tidak hanya memenuhi aspek yuridis, tetapi juga menjawab kebutuhan riil di lapangan.
Dalam sambutan dan arahannya, Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRK khususnya melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) sebagai alat kelengkapan DPRK yang mengambil prakarsa dalam penyusunan kedua Ranperda tersebut.
Menurut Bupati Yohanis Manibuy, bahwasannya inisiatif DPRK merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi legislasi sekaligus upaya menghadirkan kebijakan daerah yang responsif, terukur, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Inisiatif ini merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRK sekaligus upaya menghadirkan kebijakan daerah yang menjawab kebutuhan nyata masyarakat,”Ujar Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy.
Ia menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRK menjadi fondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
Dalam agenda ini, ada dua Ranperda yang menjadi fokus pembahasan dalam harmonisasi dan konsultasi publik tersebut, yakni :
– Ranperda tentang Perlindungan Pangan Lokal dan Pengembangan Usaha Kampung Berbasis Komoditas Lokal.
– Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasaran Ikan.
Kedua Ranperda tersebut dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan potensi dan kebutuhan pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun keberlanjutan lingkungan.
Kata Bupati, bahwasannya Kabupaten Teluk Bintuni telah lama dikenal memiliki kekayaan komoditas lokal yang bernilai tinggi, seperti sagu, buah merah, mangrove, serta hasil laut berupa ikan sembilan, kepiting, dan udang.
Potensi tersebut, menurut Bupati, perlu dikelola, dilindungi, dan dikembangkan secara sistematis melalui kepastian hukum, perlindungan kawasan produksi, penguatan kelembagaan usaha, serta perluasan akses pasar.
Melalui pendekatan tersebut, komoditas lokal diharapkan dapat memberikan nilai tambah ekonomi, mendorong tumbuhnya UMKM, dan berkembang menjadi produk unggulan kampung yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Potensi ini perlu dikelola, dilindungi, dan dikembangkan melalui kepastian hukum, perlindungan kawasan produksi, penguatan kelembagaan usaha, serta akses pasar, sehingga dapat memberikan nilai tambah ekonomi,”Jelas Bupati Yohanis Manibuy.
Demikian pula dengan sektor kelautan dan perikanan. Potensi perairan Teluk Bintuni sangat besar dan melibatkan mata rantai usaha yang luas, mulai dari nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hingga pemasar hasil perikanan pada wilayah perairan Teluk Bintuni.
Seluruh pelaku usaha tersebut membutuhkan perlindungan, pemberdayaan, dan kepastian hukum agar dapat bekerja secara aman, produktif, dan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih baik.
Bupati menegaskan, negara harus hadir untuk memastikan nelayan dan pelaku usaha perikanan tidak berjalan sendiri, melainkan mendapatkan dukungan kebijakan, pendampingan, serta perlindungan dari berbagai risiko usaha.
Sejalan dengan Visi Pembangunan 2025 – 2045 :
Arah kebijakan kedua Ranperda tersebut sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025–2045, yaitu “Kabupaten Teluk Bintuni yang Mandiri, Berdaya Saing, Maju, dan Berkelanjutan”.
Visi tersebut khususnya diwujudkan melalui kemandirian daerah dalam pengelolaan potensi sumber daya alam dan kreativitas masyarakat, untuk menciptakan nilai tambah ekonomi, memenuhi kebutuhan lokal, serta memperluas peluang pasar.
Karena itu, kedua Ranperda ini diharapkan menjadi instrumen kebijakan yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
Bupati Yohanis berharap, melalui kegiatan harmonisasi dan konsultasi publik ini, kedua Ranperda dapat dibahas secara teknokratis dan komprehensif, dengan memperhatikan substansi, kesesuaian peraturan perundang-undangan, serta kebutuhan riil masyarakat.
Untuk itu, partisipasi aktif narasumber, perangkat daerah, kelompok tani, nelayan, pelaku UMKM, tokoh masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam memberikan masukan, kritik konstruktif, serta solusi yang implementatif, sehingga regulasi yang dihasilkan tidak tumpang tindih dan benar-benar dapat dilaksanakan.
“Partisipasi aktif sangat diperlukan dalam memberikan masukan, kritik konstruktif, serta solusi yang implementatif, sehingga regulasi yang dihasilkan tidak tumpang tindih dan benar-benar dapat dilaksanakan,”Tegas Bupati.
Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni mendukung penyempurnaan kedua Ranperda ini agar memiliki landasan hukum yang kuat, arah pelaksanaan yang jelas, serta memberikan perlindungan dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dukungan tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama dalam mendorong kemandirian ekonomi, memperkuat potensi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud pembangunan Teluk Bintuni SERASI.
Di akhir sambutannya, Bupati menyampaikan harapan agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan menghasilkan rumusan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Semoga seluruh rangkaian kegiatan ini berjalan lancar dan menghasilkan rumusan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya Kabupaten Teluk Bintuni yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berkelanjutan,”Tutup Bupati Yohanis Manibuy.
[Ian/Red]
