Bapemperda DPRK Teluk Bintuni Serap Aspirasi Warga, Penyempurnaan Ranperda Pangan Lokal Pemberdayaan Petani dan Nelayan
TELUK BINTUNI, gardapapua.com – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRK Kabupaten Teluk Bintuni, Ayor Kosepa,S.H., menegaskan, bahwa Konsultasi Publik terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Prakarsa DPRK bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan ruang partisipasi yang bermakna bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam Konsultasi Publik Dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Prakarsa DPRK yang digelar di Bintuni, pada Jumat (13/11/2026).
Adapun dua Ranperda yang menjadi fokus pembahasan, yakni:
– Pertama, Ranperda tentang Perlindungan Pangan Lokal dan Pengembangan Usaha Kampung Berbasis Komoditas Lokal.
– Kedua, Ranperda tentang Perlindungan, Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar Ikan.
Kedua Ranperda ini berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat Teluk Bintuni. Di kampung, kebun, pesisir, dan laut, masyarakat bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus menopang perekonomian daerah.
“Kita memiliki kekayaan pangan lokal, hasil pertanian, serta potensi perikanan yang besar. Namun, potensi itu harus diikuti dukungan nyata yakni pada akses sarana produksi, pengolahan hasil, pemasaran, penguatan usaha kampung, dan perlindungan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat,”Ujar Ketua Bapemperda DPRK Teluk Bintuni, Ayor Kosepa,S.H.
Oleh karena itu, melalui prakarsa usul inisiatif DPRK dalam dua ranperda di maksud, mengharapkan lahirnya peraturan daerah yang tidak hanya baik di atas kertas, melainkan benar-benar dapat dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ketua Bapemperda, Ayor Kosepa lalu menjelaskan, bahwa Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar konstitusional bagi pemerintahan daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Dalam pembentukannya, setiap Raperda harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, antara lain kejelasan tujuan, kelembagaan pembentuk yang tepat, kesesuaian jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan.
“Kita juga harus memperhatikan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014,”Paparnya
Dengan demikian, Kata dia, bahwa ketentuan yang disusun mempunyai dasar kewenangan yang jelas dan dapat dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni.
Konsultasi publik hari ini juga menegaskan bahwa pelaksanaan harmonisasi bukan sekadar kegiatan seremonial. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Partisipasi yang bermakna mencakup tiga hak. Yaitu hak untuk didengarkan pendapatnya; hak agar pendapatnya dipertimbangkan; serta hak untuk memperoleh penjelasan atau jawaban atas pendapat yang disampaikan.
Karena itu, DPRK mengundang masyarakat bukan hanya untuk mendengar paparan, tetapi juga untuk menyampaikan pengalaman, persoalan, kebutuhan, dan usulan yang nyata.
“Kami ingin mendengar suara petani tentang kesulitan mengembangkan usaha. Kami ingin mendengar nelayan, pembudi daya ikan, pengolah dan pemasar ikan mengenai sarana, pengolahan, dan akses pasar,”Tegas Ketua Bapemperda.
“Kami juga ingin mendengar perempuan, masyarakat adat, dan pelaku usaha kampung mengenai pangan lokal, pengetahuan tradisional, dan peluang ekonomi masyarakat,”Tambahnya.
Selain itu, DPRK juga mengharapkan pandangan OPD terkait agar rancangan pengaturan ini selaras dengan tugas pemerintahan, program pembangunan, serta kemampuan pelaksanaannya di daerah.
Seluruh masukan dicatat dan perlu dipertimbangkan secara sungguh-sungguh. Tidak semua usulan harus diterima, tetapi setiap masukan patut memperoleh perhatian dan penjelasan yang layak dalam proses penyempurnaan Ranperda nantinya.
Adapun setelah memasuki proses pembentukan Perda, kepentingan yang harus diutamakan adalah kepentingan masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni secara keseluruhan.
“Jika ada ketentuan yang belum jelas, mari kita perjelas. Jika ada kebutuhan masyarakat yang belum terakomodasi, mari kita sampaikan. Jika ada rumusan yang perlu disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah, mari kita rumuskan secara tepat dan bertanggung jawab,”Ajak Ketua Bapemperda, Ayor Kosepa.
Keberhasilan Perda kelak tidak hanya diukur dari penetapannya, tetapi dari pelaksanaannya dan manfaat yang diterima masyarakat.
Melalui konsultasi publik ini, DPRK Teluk Bintuni berharap agar kedua Ranperda tersebut dapat disempurnakan menjadi regulasi yang kuat, implementatif, dan benar-benar melindungi pangan lokal, petani, nelayan, serta pelaku usaha kampung di Kabupaten Teluk Bintuni.
[Ian/Red]
