Teluk Bintuni dan Fakfak Raih Opini WTP, SOKSI Papua Barat : ‘Ini Komitmen Kader Golkar Wujudkan Tata Kelola Keuangan Yang Baik’
MANOKWARI, gardapapua.com — Dua Pimpinan kepala daerah, yakni Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Fakfak, diketahui mampu menorehkan capaian positif dalam pengelolaan keuangan daerah setelah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Adapun dua unsur kepala daerah tersebut merupakan kader terbaik Partai Golkar yakni, Bupati Fakfak Samaun Dahlan dan Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy, atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Papua Barat.
“Prestasi ini tidak hanya membanggakan Kabupaten Fakfak dan Teluk Bintuni, tetapi juga keluarga besar Partai Golkar dan SOKSI di Papua Barat. Dimana menjadi contoh dan bukti bahwa kader – kader Partai Golkar dalam kepimpinan mampu menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang baik, transparan, dan akuntabel,”Ujar Plt.Ketua Dewan Pimpinan Daerah (Depidar) SOKSI Papua Barat, Mozes Rudy F. Timisela, pada Senin (30/6/2026).
Rudy menilai, bahwa keberhasilan tersebut menunjukkan kualitas kepemimpinan kader Golkar yang mampu menghadirkan pemerintahan profesional, bertanggung jawab, dan dipercaya masyarakat maupun lembaga negara.
“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Fakfak dan Bupati Teluk Bintuni atas dedikasi dan kerja keras membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Opini WTP ini buah kepemimpinan visioner, kerja sama seluruh jajaran, serta komitmen melayani masyarakat dengan integritas,” kata Mozes.
SOKSI Papua Barat berharap prestasi ini dipertahankan dan menjadi motivasi bagi seluruh kepala daerah di Papua Barat.
Diharapkan kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan daerah, dan percepatan pembangunan terus ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat.
Opini WTP dari BPK merupakan predikat tertinggi untuk laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun sesuai standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
Sembari menambahkan, bahwasannya Opini WTP yang diberikan BPK RI tidak hanya menjadi simbol keberhasilan administratif semata. Lebih dari itu, opini tersebut mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik atau good governance. [Ian/Red]
