Gelar Musrenbang Otsus dan RKPD Tahun 2027, Pemprov Papua Barat Perkuat Transformasi Pembangunan Daerah yang Inklusif
MANOKWARI, gardapapua.com — Pemerintah Provinsi Papua Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 sebagai langkah menyusun arah pembangunan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Kegiatan yang berlangsung di Aston Niu Hotel Manokwari itu dibuka langsung oleh Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si dan diikuti unsur pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten, instansi vertikal, hingga berbagai pemangku kepentingan terkait. Musrenbang dijadwalkan berlangsung selama dua hari.
Dominggus menegaskan bahwa Musrenbang merupakan bagian penting dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
Forum ini merupakan momentum yang sangat strategis dalam mewujudkan Akselerasi transformasi pembangunan daerah yang inklusif merupakan komitmen strategis untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata, berkelanjutan, dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Selain itu, memastikan proses perencanaan pembangunan daerah berjalan secara terarah, terpadu, partisipatif, serta menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan berdampak nyata bagi kesejahteraan Masyarakat.
“Musrenbang yang kita laksanakan hari ini merupakan bagian penting dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam kerangka tersebut, pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan dengan memanfaatkan potensi lokal, inovasi serta daya saing daerah guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan,”Ucap Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan,M.Si.
Sejalan dengan tema RKP nasional tahun 2027, yaitu : Akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”, maka tema RKPD Provinsi Papua Barat tahun 2027 ditetapkan sebagai “Akselerasi dan pemerataan akses pelayanan dasar berkualitas serta pemberdayaan Masyarakat Adat dan hilirisasi ekonomi lokal dalam koridor otonomi khusus”.
Kata Gubernur, tema ini mencerminkan komitmen pemerintah provinsi papua barat untuk menghadirkan transformasi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, dengan menempatkan Orang Asli Papua (OAP) sebagai subjek utama pembangunan serta mendorong penguatan ekonomi lokal sebagai pengungkit pertumbuhan daerah.
“Sejalan dengan pelaksanaan otonomi khusus, Saya berharap kerangka pembangunan di Papua Barat mampu menjiwai paradigma pembangunan daerah, khususnya dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2027,”Harap Gubernur.
Oleh karena itu, semangat otonomi khusus harus terintegrasi dalam seluruh prioritas pembangunan sebagai upaya mewujudkan penghormatan, pemberdayaan, perlindungan dan peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).
Hal ini menegaskan bahwa otonomi khusus bukan sekedar kewenangan administratif, tetapi merupakan instrumen keadilan sosial yang harus diwujudkan secara nyata dalam kebijakan pembangunan.
Arah kebijakan pembangunan tahun 2027 difokuskan pada 7 (Tujuh) prioritas daerah yaitu :
1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar yang merata dan inklusif.
2. Percepatan penurunan kemiskinan penguatan perlindungan sosial, dan
3. Pemberdayaan dan penguatan ekonomi lokal berbasis sektor unggulan daerah.
4. Peningkatan kesempatan kerja dan penguatan peran UMKM serta kewirausahaan lokal.
5. Pengurangan ketimpangan wilayah melalui penguatan infrastruktur, penataan ruang dan konektivitas dasar.
6. Pembangunan masyarakat adat yang tangguh terhadap perubahan sosial, budaya, iklim dan pelestarian lingkungan.
7. Penguatan tata kelola pemerintahan dan sinergi pembangunan pusat – daerah.
Ketujuh prioritas tersebut harus dilaksanakan secara terpadu dan saling mendukung untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan di papua barat.
Oleh sebabnya, berbagai capaian kinerja pembangunan daerah menunjukan trend yang positif, namun masih mebghadapi sejumlah tantangan.
Indeks pembangunan manusia pada tahun 2025 tercatat sebesar 68,48 perseb meningkat dari 67,69 pada tahun sebelumnya dengan target mencapai 69,94 pada tahun 2027.
Tingkat kemiskinan menunjukan trend penurunan dari 21,66 persen pada tahun 2024 menjadi 20,66 persen pada maret 2025, dan kembali turun menjadi 19,58 persen pada september 2025, dengan target sebesar 17,58 persen pada tahun 2027, meskipun masih tergolong tinggi secara nasional.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi papua barat pada tahun 2025 tercatat sebesar 6,46 persen, namun belum sepenuhnya berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Hal ini tercermin dari meningkatnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,55 persen pada tahun 2025 dibandingkan 4,13 persen pada tahun 2024, yang menunjukan masih adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja yang inklusif, khususnya bagi generasi muda dan pencari kerja baru.
Sementara itu, rasio gini sebesar 0,374 menunjukan ketimpangan yang relatif moderat, namun tetap perlu diantisipasi dengan target penurunan menjadi 0,331 pada tahun 2027.
Berbagai capaian dan tantangan tersebut menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, berbasis data, serta berorientasi pada kebutuhan rill Masyarakat.
“Saya menekankan pentingnya penguatan integrasi perencanaan dan penganggaran melalui sistem informasi pemerintahan daerah, serta peningkatan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten agar pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,”Tegasnya.
“Saya juga mengajak seluruh peserta musrenbang untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan, saran, dan rekomendasi yang konstruktif demi penyempurnaan RKPD Tahun 2027,”Sambungnya menambahkan.
Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha akademisi, dan Masyarakat merupakan kunci utama dalam mewujudkan pembangunan papua barat yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. [Ian/Red]
