Waket DPR PB Tanggapi Keluhan Minimnya Anggaran 2025 dan Harapan Penambahan Oleh OPD
MANOKWARI, gardapapua.com — Wakil Ketua II DPR Papua Barat, Syamsudin Seknun, S.Sos., S.H., M.H, mengungkapkan keluhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait anggaran 2025 yang mengalami penurunan signifikan.
Syamsudin Seknun, saat ditemui wartawan di Hotel Swiss Bell Manokwari, pada Senin (16/12/2024) menjelaskan, bahwa dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, terdapat penurunan yang cukup besar pada postur belanja Papua Barat.
Anggaran yang semula lebih dari Rp. 5 triliun pada tahun 2024, pada 2025 diperkirakan hanya mencapai Rp 3,4 triliun. Penurunan ini, menurutnya, akan menyulitkan OPD dalam menyusun rencana kerja dan melaksanakan program-program yang telah direncanakan.
“Untuk postur belanja kita di Papua Barat pada 2025 terjadi penurunan, yaitu dari 5 triliun rupiah lebih di 2024 menjadi 3,4 triliun rupiah di 2025,”Jelas Syamsudin.
Menanggapi hal tersebut, Syamsudin berujar, bahwa dampak penurunan anggaran ini akan berdampak pada kemampuan OPD untuk menjalankan program mereka. “Rencana kerja mereka sudah ada, tapi untuk memasukkannya dalam penganggaran, mereka pasti kewalahan dan harus memprioritaskan program mana yang akan didanai terlebih dahulu,”Ujarnya.
Beberapa OPD yang terdampak, lanjut Syamsudin, telah menyampaikan aspirasi permintaan penambahan anggaran. Ia mencontohkan Biro Kesejahteraan Rakyat (Birokesra) misalnya, yang hanya mendapatkan anggaran sekitar Rp. 4 miliar untuk belanja rutin, yang dinilai tidak cukup untuk menjalankan program-program mereka.
Kondisi serupa juga terjadi pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa, yang hanya mendapatkan anggaran sekitar Rp 3,5 miliar, yang dianggap tidak memadai untuk pengadaan barang dan jasa selama setahun. Dinas Kesehatan pun turut mengeluhkan anggaran yang terbatas, dengan anggaran rutin sekitar Rp. 3 miliar, padahal idealnya anggaran minimal untuk kegiatan rutin mereka adalah Rp. 7 miliar.
Sebagai Wakil Ketua DPR Papua Barat yang juga menjabat sebagai Koordinator Komisi III, Syamsudin menilai, bahwa dengan penurunan anggaran yang cukup signifikan, sektor pembangunan di Papua Barat pada 2025 akan menghadapi tantangan besar.
“Oleh karena itu, kami berharap ada kebijakan perubahan yang bisa mengakomodasi kebutuhan OPD, seperti kemungkinan penambahan pendapatan melalui transfer dana atau penggunaan dana silvanya untuk membantu penyelesaian anggaran,”Harap Syamsudin.
Syamsudin yang juga merupakan anggota DPRD dari Partai NasDem Dapil III Kabupaten Teluk Bintuni berharap pemerintah dapat segera mengatasi masalah ini agar program-program penting di Papua Barat tetap dapat terlaksana dengan baik pada tahun 2025. [JW/RED]
