Ini Beberapa Poin Usulan Terkait Ranperda APBD 2025 Yang Disampaikan Fraksi Gabungan DPR Papua Barat
MANOKWARI, gardapapua.com — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat melaksanakan Rapat Paripurna masa sidang ketiga (III) tahun 2024, dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi papua barat, tentang anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2025.
Kegiatan rapat paripurna ketiga tahun 2024 ini, dilaksanakan bertempat di Ballroom Aston Niu, Manokwari, Papua Barat, pada selasa (17/12/2024) malam.
Paripurna ketiga ini dipimpin oleh Ketua DPR PB Orgenes Wonggor, S.IP, yang didampingi Wakil Ketua II Syamsudin Seknun, S.Sos., S.H., M.H serta dihadiri Pj. Gubernur Papua Barat, Drs. H. Ali Baham Temongmere,M.T.P, dan perwakilan jajaran forkopimda dan pimpinan OPD di lingkup Pemprov Papua Barat.
Dalam kesempatan itu, diketahui bahwa terdapat beberapa rangkaian usulan yang disampaikan dalam pandangan umum terhadap penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, oleh Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPR- PB) oleh Fraksi Gabungan DPR Provinsi Papua Barat yang dipimpin dan dibacakan juru Bicara, Rudi Sirua, S.E.
Dalam pemaparannya, diketahui Fraksi Gabungan DPR Provinsi Papua Barat, mengajukan sejumlah usulan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Beberapa poin penting yang disoroti antara lain, perlunya penambahan anggaran pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja untuk sektor yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, seperti pajak alat berat.
Mereka juga mendesak pemerintah untuk mempercepat pembangunan Bandara Rendani Manokwari dan meningkatkan fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit KJSU dengan target selesai pada 2027.
Fraksi Gabungan juga mengusulkan peningkatan sarana transportasi, seperti jalan menuju Bandara Siboru di Kabupaten Fak-Fak dan pembangunan jalan pantura ke Masni di Manokwari.
Selain itu, perhatian khusus diberikan pada infrastruktur di Kabupaten Fak-Fak, termasuk pembangunan Puskesmas, sekolah baru, dan saluran air bersih. Mereka juga menekankan pentingnya ketahanan pangan dan menyarankan penataan kawasan pasar Sanggeng Manokwari.
Fraksi Gabungan berharap agar Pemerintah Provinsi Papua Barat segera menanggapi isu-isu ini untuk memastikan keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dialog konstruktif antara pemerintah dan DPR diharapkan dapat menghasilkan anggaran yang lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran. [JW/RED]
