Finalisasi Hasil Tes CPNS 2018 Kaimana Jumat ini, Bupati : “Harus Ada Keterwakilan Yamor”

KAIMANA, gardapapua.com – Bupati Kaimana membenarkan bahwa hasil pengumuman seleksi CPNSD formasi tahun 2018 akan diumumkan secara serempak sebagaimana yang disampaikan Gubernur Papua Barat yakni pada tanggal 30 juli mendatang.

Adapun menanggapi hasil seleksi CPNSD formasi 2018 yang diumumkan meski tidak mencapai 80 persen keterwakilan dari 8 suku Asli di Kabupaten Kaimana sebagaimana kontradisi dengan hasil dari KEMENPAN RI yang menginginkan diumumkan melihat pada peringkat, namun minimal Kata Bupati, bahwa dirinya bersikeras harus ada keterwakilan dari 8 suku Asli, dan harus ada keterwakilan dari mereka yang berada di Yamor.

Demikian hal tersebut ditegaskan Bupati Kaimana Drs, Matias Mairuma, kepada wartawan usai mengikuti vidio confrance dengan Gubernur dan Biro kepegawaian Papua Barat di ruang rapat kantor bupati kamis (2/7/2020).

“Keputusan awal kami di papua barat, awalnya kita sepakat 80 persen untuk orang asli papua, dan 20 persen untuk non asli papua, sampai hari ini oleh kantor di Papua Barat kenyataannya belum selesai 100 persen, kalau untuk di Provinsi mereka sudah tetapkan formasi lebih awal, dengan cara itu mereka tidak kasih tahu kabupaten/ kota, dan tadi saya bilang pak gubernur kalau sekedar kita umumkan, saya bisa kirim hari ini, nah sekarang ini maslahnya ketika tes di buka baru menunjukan keberpihakan, misalnya formasi A untuk kabupaten/ kota itu belum ditentukan anak-anak papua, siapa yang anak papua itu harus jelas, berapa kali kita sudah dorong tetapi dari MENPAN maunya ikuti peringkat, mengingat waktu yang telah ditetapkan bagi 5 kabupaten/ kota di provinsi papua barat yakni pada tanggal 24 juli harus sudah dapat mengumpulkan berkas administrasinya, maka direncanakan pada jumat besok pemda kaimana akan memfinalisasi hasil kelulusan CPNSD formasi 2018, untuk selanjutnya menunggu diumumkan secara serempak, minimal harus ada keterwakilan dari masyrakat yang ada di Yamor” Ujar Bupati Kaimana Drs Matias Mairuma.

Oleh karenanya pada tes formasi 2019 dan 2020 yang akan direncanakan akan di buka untuk Provinsi Papua dan Papua Barat di Tahun 2021 mendatang sebelumnya harus di bicarakan formasi-formasi mana yang menjadi hak orang asli papua (OAP).

“Ini harus dibicarakan kalau tidak keterwakilan 80 persen untuk OAP sama dengan formasi yang sekarang ini,”Tambahnya mengakhiri komentarnya. [JO/RED]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *