Minim Anggaran Hambat Kerja Pengawasan Pansus LKPJ DPR Papua Barat
KAIMANA, gardapapua.com — Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat dilapangan menghadapi kendala teknis.
Salah satunya, adalah keterbatasan dana dan anggaran yang tidak memadai dilaporkan menghambat kinerja Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2025 di beberapa daerah untuk melakukan peninjauan lapangan yang mendalam, sehingga telaah terhadap dokumen LKPJ tidak maksimal.
Ketua Pansus LKPJ DPR Papua Barat, Irsan Lie, mengakui bahwa efisiensi anggaran mempersempit ruang gerak tim yang bertugas sejak 28 April hingga 2 Mei 2026.
“Namun dengan ketersediaan anggaran yang ada, kami tetap berupaya mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap program pembangunan yang dibiayai APBD Provinsi,”Kata Irsan Lie di Kaimana.
Padahal kerja Pansus dalam pengawasan LKPJ Tahun Anggaran 2025, adalah wajib meninjau sejumlah realisasi pelaksanaan proyek pembangunan di tujuh Kabupaten di Provinsi Papua Barat.
Hal ini adalah agar keberhasilan pembangunan yang dipaparkan benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat. Selain itu, berbagai problem masyarakat adalah berharap hasil dari efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran oleh masing-masing OPD dilapangan dapat berdampak fungsi dan manfaatnya.
Berdasarkan pantauan wartawan di lapangan pada Kamis (30/4/2026), tim Pansus LKPJ DPR Papua Barat yang dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Irsan Lie bersama tiga anggota lainnya hanya mampu menjangkau sejumlah proyek yang berlokasi di wilayah perkotaan atau daerah yang dapat diakses melalui jalur darat.
Keterbatasan ini merupakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran dan proporsi anggaran yang tdk merata secara baik dalam melaksanakan tugas fungsi kedewanan.
Akibatnya, sejumlah proyek infrastruktur strategis yang tercantum dalam DPA Pemerintah Provinsi Papua Barat, seperti pembangunan jalan, talud pantai, hingga sarana air bersih yang berada di distrik-distrik terpencil tidak dapat ditinjau secara langsung.
Beberapa titik yang sempat dikunjungi tim di Kabupaten Kaimana meliputi, Pembangunan pemecah ombak di Kampung Trikora, Pekerjaan marka jalan pada ruas Poros Tangaromi, Proyek sarana prasarana di Sekolah Luar Biasa (SLB), Pembangunan di Kantor Samsat Kaimana sebagai sentra pendapatan daerah (PAD) dan Beberapa pekerjaan fisik lainnya di sekitar kota Kaimana.
Ia menjelaskan bahwa kondisi geografis Kaimana yang didominasi jalur laut menjadi tantangan besar. Banyak laporan dan keluhan masyarakat terkait program pembangunan di pelosok distrik yang membutuhkan transportasi laut, namun tidak dapat dijangkau karena keterbatasan anggaran tersebut.
“Padahal, pengawasan langsung ke pelosok sangat penting untuk memastikan asas manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat,”Tambahnya.
Meski demikian, Irsan menegaskan bahwa seluruh temuan di lapangan akan tetap dihimpun sebagai bahan evaluasi komprehensif. Setelah menyelesaikan agenda di Kaimana, tim Pansus dijadwalkan kembali ke Manokwari untuk melakukan sinkronisasi data dan klarifikasi hasil temuan lapangan dengan OPD terkait.
Selanjutnya, tim juga akan membahas temuan secara internal di tingkat Pansus, serta menyusun dokumen rekomendasi untuk diserahkan kepada unsur pimpinan DPR Papua Barat.
Rekomendasi tersebut nantinya akan diteruskan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai dasar perbaikan pelaksanaan pembangunan di masa mendatang. [JO/RED]
