Berdialog dan Pantau Langsung ke Masyarakat, Komisi XII DPR RI – BPH Migas Pastikan BBM Subsidi di Teluk Bintuni Tepat Sasaran
TELUK BINTUNI, gardapapua.com – Pemerintah terus memperketat pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi agar tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak.
Demikian oleh Komisi XII DPR RI bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), saat melakukan pemantauan langsung dan dialog dengan masyarakat di Teluk Bintuni, dalam agenda kunjungan monitoring penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (JBT) jenis Solar dan BBM Khusus Penugasan (JBKP) jenis Pertalite, di wilayah Teluk Bintuni, pada senin (27/4/2027).
Berdasarkan pantauan awak media dilapangan, jajaran Komisi XII yang turun langsung melaksanakan monitoring pengawasan penyaluran BBM di Teluk Bintuni yakni, anggota DPR-RI Dapil Papua Barat, Alfons Manibui dan Charoline Makalew, yang didampingi langsung Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy dan jajaran Forkopimda. Selain itu, ada Anggota Komite BPH Migas dan Pembina Wilayah Papua dan Maluku, Bambang Hermanto, Sales Area Manager Pertamina Papua Barat, Arif Rohman Khakim, pihak GM PLN dan sejumlah staf terkait.
Inspeksi pemantauan langsung penyaluran dan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak, khususnya jenis BBM tertentu (JBT) dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP), dilaksanakan di SPBU Pertamina 86.983.07 Awarepi Teluk Bintuni, dan SPBU Kompak CV. Nurul Abadi, no.86-983.08, SP 4 Banjar Ausoy. Tim juga menyasar agen penyalur LPG di SP 5, Distrik Bintuni, guna memastikan penyaluran gas LPG berjalan sesuai ketentuan.
Dalam kunjungan tersebut, komunikasi langsung terhadap sejumlah Masyarakat dilayangkan oleh anggota Komisi XII DPR-RI, Alfons Manibui, sebagai bentuk mendapatkan tanggapan Masyarakat mengenai situasi pendistribusian BBM bersubsidi jenis pertalite berjalan sesuai ketentuan.
Sejumlah tim juga, terpantau melakukan pengecekan uji tera untuk memastikan kualitas dan kuantitas BBM yang disalurkan telah sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku, termasuk verifikasi prosedur operasional dan mekanisme distribusi yang diterapkan di lapangan oleh pihak pengelola SPBU.
Seperti diketahui, pengawasan langsung ke lapangan merupakan instrumen penting dalam menjaga agar distribusi BBM subsidi tepat sasaran. Pengawasan yang dilakukan di SPBU di area perkotaan teluk bintuni ini juga sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dari Pemerintah.
Dimana Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menjadi peran yang penting untuk memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan sekaligus menutup celah potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi. [Ian/Red]
