Kepala Suku Napitti, Imbau Proses Seleksi Anggota DPRP Provinsi Kaimana Harus Jelas dan Transparan
KAIMANA, gardapapua.com — Proses seleksi anggota DPRP Provinsi Papua Barat melalui jalur pengangkatan di Kabupaten Kaimana harus dilaksanakan dengan tahapan yang jelas dan transparan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Suku Napitti, Frans Amerbay, SE.MM, dalam pertemuan dan sosialisasi Pansel, Dewan Adat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaimana.
Menurut Frans, tahapan seleksi yang akan dimulai pada tanggal 2 Desember 2024 harus dipastikan memiliki prosedur yang jelas untuk menghindari kebingungan dan potensi masalah di masa mendatang.
“Kami perlu kejelasan tentang posisi Kesbangpol dan Dewan Adat dalam proses seleksi ini. Dewan Adat yang akan mengeluarkan surat rekomendasi, sementara kami, sebagai suku, juga perlu tahu posisi kami dalam proses ini. Semua harus jelas dan terstruktur dengan baik,”Ujar Frans Amerbay.
Dalam proses seleksi yang akan melibatkan delapan suku di Kaimana, Frans menekankan bahwa setiap suku dapat mengajukan rekomendasi nama calon, yang nantinya akan diseleksi oleh tim dari provinsi.
Namun, ia juga mengingatkan pentingnya memperhatikan kuota perempuan dalam seleksi. “Jika ada sepuluh orang yang mendaftar, harus ada perwakilan perempuan. Kami berharap seleksi ini bisa berjalan dengan adil dan tanpa masalah,”Tegasnya.
Selain itu, Frans menekankan pentingnya penyelesaian seleksi administrasi di tingkat Kabupaten, sementara seleksi terkait kesehatan dan kejiwaan dapat dilakukan di tingkat provinsi. Dari hasil seleksi, tiga nama terbaik yang telah disaring akan dikirim ke Provinsi untuk diproses lebih lanjut.
“Seleksi administrasi di Kabupaten harus diselesaikan terlebih dahulu. Yang bersifat teknis, seperti pemeriksaan kesehatan dan kejiwaan, bisa diselesaikan di provinsi. Setelah itu, tiga orang yang terpilih akan di kirim ke Provinsi untuk proses lebih lanjut,”Ucapnya.
Kepala Suku Napitti juga menegaskan bahwa ketegasan dan transparansi dalam proses ini sangat diperlukan untuk menghindari masalah di kemudian hari. “Jika tidak ada kesepakatan resmi dari semua pihak, ini bisa menjadi masalah. Jadi, semua harus jelas sejak awal,”Pungkas Frans Amerbay.
Dengan adanya kesepakatan dan pemahaman yang jelas antara Dewan Adat, Kesbangpol, dan masyarakat Kaimana, diharapkan proses seleksi anggota DPR Provinsi ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan perwakilan terbaik bagi masyarakat Kaimana. [JO/RED]
