BKKBN PB Gelar Talkshow Upaya Percepatan Penurunan Stunting dan Penanganan Kemiskinan Ekstrim di Provinsi Papua Barat

MANOKWARI, gardapapua.com — Dalam upaya meningkatkan gerakan Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting, Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua Barat, melaksanakan forum koordinasi dengan pihak terkait menghadirkan para insan pers di wilayah Papua Barat.

Pelaksanaan kegiatan tersebut, diramu dalam bentuk Talkshow Upaya Percepatan Penurunan Stunting dan Penanganan Kemiskinan Ekstrim di Provinsi Papua Barat bersama Bapak Pj. Gubernur Provinsi Papua Barat, Komjen Pol. (Purn) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si, dan unsur terkait di Manokwari, Jumat (23/6/2023).

Kepala BKKBN Perwakilan Papua Barat, Philmona Maria Yarollo, S.sos., M.Si mengatakan, bahwa dilaksanakannya Forum Koordinasi Jurnalis Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting adalah dalam rangka mengembangkan hubungan yang baik dengan media massa sebagai mitra penyebaran informasi Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Papua Barat, dapat semakin maksimal dilaksanakan.

Pemerintah pusat sendiri, terang Philmona, telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dengan target penurunan stunting yang signifikan dari kondisi 24,4 % pada tahun 2021 menjadi 14 % pada tahun 2024.

Upaya  pencapaian target, telah ditetapkan sasaran dan strategi nasional melalui peraturan presiden (PP) nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, yang memuat Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) yang harus dilaksanakan oleh berbagai pihak diseluruh tingkatan daerah.

“Kami BKKBN Perwakilan Papua Barat dalam mendukung percepatan penurunan stunting dan dalam menindaklanjuti Perpres 72 tahun 2021 ada beberapa hal yang harus dikerjakan bersama. Terkait telah terbentuknya tim penurunan stunting baik ditingkat provinsi dan ditingkat kabupaten / kota, sebagaimana amanat Perpres telah dilaksanakan sejak tahun 2021, dan ditahun 2023 ini kita ingin target penurunan angka stunting ini bisa dikerjakan secara bersinergi,”Ujar Philmona Maria Yarollo, S.sos., M.Si.

Lanjut dia, juga mengapresiasi langkah dan gerak cepat Pj. Gubernur Papua Barat, Komjen Pol. (Purn) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si yang bersepakat atas penanganan permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem dilakukan bersamaan karena merupakan dua masalah yang saling berhimpitan.

“Kami juga apresiasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting oleh Pj. Gubernur. Dimana telah dibentuknya Satgas sebagai inovasi dan kebijakan pimpinan daerah serta ini langkah kongkrit bersama tim percepatan stunting yang telah dibentuk dalam bentuk bekerja secara cepat untuk penurunan stunting. Ada juga tim pendamping keluarga yang telah terbentuk. Dimana terdiri dari Bidan, kader PKK dan Kader penyuluh KB, dan telah tersebar sampai ditingkat perkampungan di wilayah papua barat,”Tuturnya

Dimana dengan terbentuknya tim dan satgas yang ada, salah satu langkah urgensu adalah dapat mengingatkan pentingnya mempersiapkan diri dengan matang sebelum melakukan pernikahan. Selain membuat kehamilan lebih sehat, persiapan dengan baik, dapat mencegah terjadinya stunting.

“Keluarga – keluarga di Indonesia harus bebas stunting. Sehingga terkait itu kita bersama sinergitas menyiapkan SDM yang berkualitas. Sehingga di tahun 2045 tepatnya 100 tahun indonesia, mampu menciptakan generasi berkualitas pula,”Ujar Philmona

Sementara itu, terungkap strategi dan komitmen pemerintah provinsi papua barat dalam menangani atau menekan angka stunting yang pada tahun 2022 -2023 masih berkisar di antara angka 30%.

“Tahun 2021 angka stunting kita papua barat berada di 26,7%, sedangkan 2022 menjadi 30,7%. Jadi ada kenaikan tiga koma sekian persen. Sehingga ditahun 2024 merubah menjadi 14%, sesuai dengan target yang diberikan pemerintah pusat itu tidak gampang. Kami tentu sudah mengawali dengan telah membuat peraturan gubernur (pergub). Selain itu telah membangun sinergitas dengan OPD terkait sebagai bentuk upaya bagaimana dengan kolaborasi yang telah terbangun bisa bersama menggenjot segera terkait penekanan akan menekan angka stunting dan kemiskinan ekstrim ini,”Ujar Pj. Gubernur Papua Barat, Komjen Pol. (Purn) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si.

Setidaknya ada 8 OPD terkait yang dibentuk dan bersama bergerak sebagai satgas tingkat provinsi untuk turut bersama menggerakan intervensi menekan angka stunting ini. Diantaranya, ada OPD yang bergerak membangun Sanitasi dan Rumah Layak Huni Jadi Poin Penting Pencegahan Stunting.

Tujuannya, melalui pendampingan tersebut, diharapkan ada perubahan mindset atau cara berpikir dari masyarakat untuk bisa lebih peduli dengan kesehatan keluarga.

“Jadi OPD terkait yang ditunjuk sebanyak 8 OPD itu adalah sebagai bentuk sinergitas dan mereka sebagai satgas untuk mendorong percepatan ini. Jadi mereka punya program dan sasaran. Seperti ada yang mempunyai tugas membangun rumah layak huni, sarana Mandi, Cuci, dan Kakus (MCK) /Jamban misalnya, serta ada yang menangani terkait tentang gizi dan kesehatan, ada yang terkait tentang ketahanan pangan dan sebagainya, inilah bentuk kolaborasi itu,”Papar Pj. Gubernur Waterpauw.

“Kami juga dorong para pemuda -pemudi, para kader di Posyandu, serta kami juga buat program mama angkat dan bapa angkat. Intinya kita hadirkan segala bentuk kebijakan ini dengan harapan agar nantinya generasi penerus kita itu mereka bisa sehat. Karena anak – anak ini generasi dan tulang punggung bangsa. Jadi selain upaya yang dilakukan pemerintah penting juga perhatian dan peran serta para orang tua. Orang tua jangan lemas -lemas dan tunggu -tunggu saja, mari kita kerja keras demi kesejahteraan anak – anak kita generasi emas bangsa ini,”Cetusnya menambahkan.

Waterpauw juga berharap, peran serta pihak swasta da investor juga penting dalam mendorong perhatian menanamkan kepedulian mendukung pemerintah provinsi papua barat dalam hal penanganan Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Papua Barat ini.

“Saya juga harap teman -teman swasta dan investor itu turut perhatikan dan tanamkan kepedulian menyelamatkan generasi emas bangsa ini khususnya di tanah papua, papua barat ini. Jangan cuma mau datang keruk hasilnya saja. Tapi harus memanusiakan juga, saya hinbau mari kita sama -sama kerjakan ini, agar di 7 kabupaten di Papua Barat saya yakin ini pasti bisa terealisasi dengan baik,”Tukasnya. [Ian/Red]