Didepan Menteri Investasi, Ketum BPD HIPMI Papua Barat Minta ‘Ruang Khusus’ Bagi Pengusaha Lokal
MANOKWARI, gardapapua.com — Mendorong peran pengusaha Muda lokal di daerah semakin maju, berkembang, dan siap berdaya saing dengan pengusaha luar dari daerah lainnya dalam bidang usaha apapun, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), BPD Provinsi Papua Barat meminta adanya ‘Ruang Khusus’ kepada pemerintah melalui pemangku kebijakan terkait.
Demikian hal itu diutarakan oleh Ketua Umum HIPMI BPD Provinsi Papua Barat, William Heinrich, di hadapan Bahlil Lahadalia, S.E, selaku Menteri Investasi Indonesia merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Kabinet Indonesia Maju Jilid II Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, yang juga berlatar belakang seorang Pengusaha, pada kegiatan rapat kordinasi percepatan investasi dan pelayanan perizinan Papua Barat, di Manokwari, Rabu (15/6/2022).
Ruang khusus yang dimaksud Ketum BPD HIPMI Papua Barat tersebut, adalah sebuah bentuk kesempatan, intervensi dan proteksi kepada kemampuan pengusaha anak muda di daerah, agar mereka menjadi yakin menjalankan bisnis usahanya.
“Pak Menteri, Kita ini rata – rata masih kalah di dukungan peralatan, SDM, dan juga finansial. Sehingga melalui ruang – ruang khusus itu, diharapkan dapat memacu pengusaha lokal ini mendapatkan suatu keyakinan untuk mengakses dukungan kemitraan atau perbankkan dalam hal pemenuhan hal – hal dimaksud. Saya contohkan saja hari ini telah banyak lahir pengusaha muda asal Kalimantan Selatan dan mampu bersaing ditingkat nasional, karena pemerintah disana memiliki proteksi dan kebijakan lebih terhadap para pengusaha lokalnya disana, kemudian dilakukan pembinaan dan diberikan ruang khusus (kesempatan,red) itu. Sehingga kita ingin di Provinsi Papua Barat juga harus terjadi,”Papar Ketum BPD HIPMI Papua Barat, William Heinrich.
William menerangkan, bahwa kehadiran sektor usaha dalam hal ini para Pengusaha sangat berperan akan pertumbuhan ekonomi, guna menyokong pendistribusian hasil-hasil pembangunan bangsa, secara khusus di daerah.
Terkait itu, diharapkan apa yang disuarakannya mendapatkan perhatian yang besar, baik dari pemerintah maupun masyarakat agar para pengusaha lokal di daerah, pada setiap wilayah di Provinsi Papua Barat dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya.
Tentu kebijakan pemerintah ke depan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh serta berkembangnya para pengusaha lokal untuk berani, dan keluar dari keterbatasannya disamping mengembangkan kemitraan dengan pelaku – pelaku usaha lainnya.
” Hipmi Papua Barat, kami minta agar kiranya ada proteksi khusus perihal pengembangan kepada pengusaha lokal. Kita harus sadari bahwa hari ini pengusaha lokal di papua barat disandingkan dengan pengusaha – pengusaha dari luar kita belum punya kelas. Makanya harus dibuat satu regulasi yang tertata sesuai aturan dan kebijakan keberpihakannya, agar ruang – ruang intervensi ini menjadi ruang lebih yang mampu mendorong dan memberikan kesempatan seluas – luasnya kepada kita, agar menjadi stigma tersendiri dalam proteksi lebih bagi kita, karena memang rata – rata pengusaha papua masih penuh dengan keterbatasan,”Ujar William Heinrich
Dimana melalui proteksi tersebut, diharapkan akan mendorong setiap pengusaha lokal di papua barat dapat mampu mengatasi hambatan dan tantangan Pengusaha Muda di daerah mengingat peran mereka sangat berpengaruh bagi keberlanjutan ekonomi daerah.
Ini menilik contoh seperti yang terjadi di wilayah daerah lainnya, Pemerintah mampu memberikan intervensi menyokong pengusaha – pengusaha muda lokal didaerah nya untuk lahir dan berkembang serta konsisten menjalankan usahanya.
” Jadi biar orang luar yang punya izin tambang, tapi kemudian Holding dan Pelabuhannya dikuasi oleh Pengusaha Lokal atau daerah. Jadi saya berharap di papua barat juga itu kedepan dalam pengelolaan setiap sumber daya pertambangan akan seperti itu,”Ujarnya
Sementara menyinggung pengelolaan kayu, William menegaskan, bahwa di Wilayah Papua Barat yang memiliki akses Logging seperti di wilayah kabupaten Kaimana, dan Teluk Wondama harusnya juga pemerintah tegas agar tidak ada lagi pengiriman kayu Log atau kayu gelondongan ke luar daerah di papua barat, tapi mestinya diolah di daerah agar itu berdampak juga dilapisan Masyarakat papua barat.
“Jadi kalau pemerintah tegas mulai dari Pusat sampai ke daerah. Karena kalau loyo – loyo maka segala peluang dan hal ini akan diambil oleh orang lain, dan pengusaha lokal didaerah tidak mendapatkan apa – apa,”Tukasnya.
Adapun beberapa saran dan penyampaian oleh Ketua HIPMI Papua Barat tersebut, diharapkan menjadi bentuk dukungan terhadap kebangkitan pengusaha muda yang lebih terampil dan menjadi energi terbaharui bagi anak-anak muda di Papua Barat yang mau berwirausaha secara mandiri, sebagai seorang pengusaha. [Ian/Red]
