Refleksi Akhir Tahun 2021, Kemenkumham Siap Berinovasi Melayani Masyarakat ‘Semakin Pasti’
MANOKWARI, gardapapua.com — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Slamet Prihantara, mengikuti kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2021 Kementerian Hukum dan HAM.
Kegiatan yang dilaksanakan secara Virtual melalui Aplikasi Zoom meeting ini diikuti oleh 33 Kantor Wilayah dan Satuan Kerja di jajaran Kementerian Hukum dan HAM, juga turut diikuti oleh Jajaran Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi, JFT dan JFU di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat.
Agenda kegiatan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum dan Ham dilaksanakan pada, Rabu (29/12/2021), dimulai pukul 11.00 WIT s.d selesai (Live dari pusat) bertempat Aula 2 Kanwil Kemenkumham Papua Barat.
Tujuan Refleksi Akhir Tahun 2021 ini sebagai langkah perenungan untuk mengevaluasi diri. Sehingga jajaran Kemenkumham selama Tahun 2021 untuk kedepan mengintrospeksi kinerja agar dapat memacu semangat berkinerja lebih baik lagi, ditahun 2022 Kemenkumham semakin pasti.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang tetap bekerja dan produktif meskipun berada di tengah pandemi COVID-19.
Menurutnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) disepanjang tahun 2021 ini telah melahirkan banyak inovasi, baik dalam layanan publik maupun administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja yang berujung pada pulihnya ekonomi sebagai imbas dari pandemi.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), YasonnaH.Laoly menyebut transformasi digital disemua lini merupakan solusi ditengah kondisi yang penuh dengan tantangan ini.
“Tujuan kita melakukan transformasi digital adalah untuk merespon secara cepat situasi yang muncul sebagai dampak Covid-19 ini, salah satunya adalah kondisi menurunnya tingkat perekonomian masyarakat,”kata Yasonna dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2021 Kementerian Hukum dan HAM.
Lebih jauh Yasonna mengatakan, guna mendukung pemulihan ekonomi masyarakat melalui usaha mikro dan kecil agar memiliki daya saing, Kemenkumham telah mengeluarkan inovasi.
Beberapa diantaranya adalah dengan meluncurkan aplikasi perseroan perorangan dan melakukan pembaruan sistem pada Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (PDNKIK).
“Aplikasi perseroan -perorangan bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha secara perorangan dalam membuka usaha atau investasi, dan mendukung pemulihan ekonomi nasional,”ucap Laoly di Graha Pengayoman Kemenkumham, Rabu (29/12/2021)pagi.
“Kita juga melakukan pembaruan sistem pada PDNKIK yang bertujuan untuk perlindungan kekayaan intelektual diIndonesia,”Lanjutnya.
Tak hanya itu, beberapa sentra layanan juga diperbanyak dan dipermudah proses pelayanannya dengan otomasi digitalisasi, sehingga meminimalisir pertemuan antar manusia yang berpotensi penularan Covid-19.
Kemenkumham juga berperan dalam hal pengendalian pandemi Covid-19 dengan membuat kebijakan pembatasan warga negara asing yang masuk ke Indonesia, serta kebijakan pemberian asimilasi terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) untuk mengurangi kepadatan hunian lembaga pemasyarakatan. Hal ini terbukti dengan melewati tantangan dan goncangan Pandemic Covid-19 dengan baik hingga dititik penghujung akhir tahun.
Dimana pada kesempatan itu, Yasona mengungkapkan wujud bahwa akuntabilitas dan transaparansi selama kinerja pada tahun 2021, akan menjadi sebuah spirit di awal tahun 2022 dapat membuat janji kinerja.
“Kita tetap taat dengan prokes dan protap kesehatan. Karena covid ini belum selesai. Sehingga peemrintah masih terus meningkatkan tingkat vaksinasi covid-19 dengan lebih meningkat. Sebanyak 63 pegawai kemenkumham meninggal dunia karena Covid-19. Mari kita mendoakan mereka agar mendapatkan tempat terbaik disisi TUHAN yang maha kuasa. Dengan menerapkan protap dan prokes serta kepedulian diharapkan jajaran Kemenkumham dapat terus bersama menanggulangi wabah covid-19 ini,”Paparnya
“Mudah-mudahan dengan keberhasilam ini dapat terus melakukan upaya – upaya ini terus agar dapat bersama kita bisa kembali di kehidupan normal,”Tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Slamet Prihantara, kesempatan ini menyatakan ada beberapa catatan yang kiranya menjadi catatan semua pihak.
Dimana pada Anggaran Tahun 2021, tersisa 2 hari ini terkait hal administrasi melalui serapannya mempunyai manfaat bagi organisasi, dan menyiapkan di tahun 2022 bisa lebih baik lagi.
Tentunya dalam rangka refleksi akhir tahun ini memang ada beberapa evaluasi dan terlebih menjadi sebuah kebanggaan dan catatan khusus berkaitan dengan kinerja Kememkumham Papua Barat.
“Untuk kemasyakaratan tentu punya catatan yang baik dalam kurun waktu dari bulan Januari – Desember 2021 ini. Baik itu yang sifatnya pembinaan dan sinergitas dengan seluruh aparat penegak hukum dan keamaman. Kita juga jajaran kemenkumham wilayah papua barat, sangat bersyukur karena didalam tahun anggaran 2021 ini tidak ada hal yang terjadi luar bisa diluar kendali. Namun tentu tetap menjadi sebuah catatan dan evaluasi. Adapun sampai disaat ini sesuai usulan ada 403 warga binaan yang ada di seluruh Rutan / Lapas se-Papua Barat mereka telah mendapatkan pengurangan masa hukuman. Empat (4) orang diantaranya langsung bebas,”Paparnya
“Adapun di sisa dua (2) hari tersisa kami dari jajaran kemenkumham wilayah papua barat telah menginstruksikan juga kepada jajaran UPT/ Rutan / Lapas yang ada agar dalam menyambut nuansa acara atau kegiatan momentum lepas sambut tahun baru 2021/2022, agar segera menetralisirkan situasi keamanan dan kamtibmas,”Tandasnya. [Ian/Red]
