Ketum Kadin Wondama Tolak Pembangunan Smelter di Gresik, Ini Alasannya

WASIOR, gardapapua.com — Sejumlah pihak, terutama atas nama para pengusaha, dan Pemuda Asli Papua di Tanah Papua terus menggejolakan mosi ketidakpuasan dan penolakan terhadap pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di kawasan ekonomi khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur, yang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Presiden Joko Widodo, pada Selasa (12/10/2021).

Kali ini, datang dari Ketua Umum, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Kabupaten Teluk Wondama, Novie Marani.

Alasan penolakan yang dilontarkannya, tak lain karena menilai bahwasanya Pemerintah Pusat tidak menghargai sepenuhnya Kekayaaan Alam dan Intelektual Sumber Daya Manusia (SDM) di tanah papua.

Advetorial Kadin Teluk Wondama

“Apaalgi kini, banyak lulusan notabane anak – anak asli Papua dan yang lahir besar di tanah papua dari setiap universitas perguruan tinggi di tanah papua yang butuh lapangan kerja. Terus sejumlah daerah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang ada ditanah papua, kenapa tidak dimaksimalkan?,”Cetus Novie Marani.

Terkait alasan dan pandangannya, dia lalu meminta agar kedua putra terbaik Kepala Daerah di Dua Provinsi di Tanah Papua yakni Gubernur Papua dan Papua Barat, disusul setiap Kepala Daerah ditingkat Kabupaten /Kota untuk turut bersuara kepada Pemerintah Pusat.

Seyogiayanya, adalah agar bagaimana dari sekitar 40.000 tenaga kerja yang akan diserap atau dilibatkan dalam proses pembangunannya dapat melibatkan jumlah tenaga kerja, dari Tanah Papua. Sebab, semua yang dikeruk dan diambil hasil kekayaan alamnya adalah milik dan berada di Tanah Papua.

“Saya selaku Ketua Umum Kadin Teluk Wondama, juga anak Asli Papua meminta 2 gubernur dan seluruh bupati walikota ditanah papua, juga seluruh anggota DPRD, DPR/DPD RI untuk melakukan penolakan terhadap pembangunan Smelter di Gresik, dan pindah bangun di Tanah Papua, dan Wajib menyerap tenaga kerja asal tanah Papua, agar mengurangi jumlah angka pengangguran atas tanah ini,”Tegasnya.

Dimana menurut Novie, Pembangunan Smelter Freeport Indonesia di Gresik yang dalam nilai investasi menalan sekitar USD 3,5 miliar, atau setara Rp 42 triliun, berdasarkan data dari rilis sejumlah media itu, harusnya dapat dinikmati pemilik hasil kekayaan Alam Orang Asli Papua (OAP).

“Bahwasannya jikalau tidak ada keberpihakan, kami selaku anak – anak Papua minta agar segera Copot Menteri BUMN & Menteri BKPM & Investasi. Karena mereka Menteri yang dinilai paling bertanggung jawab atas pembangunan smelter di Gresik Jawa Timur,”Tandas Novie Marani. [TIM/RED]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *