Dinilai Tidak Berpihak, Ketum HIPMI Kaimana Tolak Pembangunan Smelter Freeport di Gresik
KAIMANA, gardapapua.com — Dinilai tidak berpihak kepada Orang Asli Papua (OAP) secara khusus dalam memberikan peluang kerja sebesar – besarnya kepada Orang Asli Papua, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Kaimana, William Heinich menolak keras pembangunan smelter di Gresik, Provinsi Jawa Timur.
Ini menanggapi telah diresmikannya groundbreaking atau dimulainya pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di kawasan ekonomi khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur, pada Selasa (12/10/2021), oleh Presiden Joko Widodo.
Menurut William Heinrich, pembangunan pabrik pemurnian dan pengolahan (smelter) tembaga milik PT Freeport Indonesia di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sangat merugikan Orang Asli Papua (OAP), dan cenderung tidak menghargai kekayaan Alam dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Tanah Papua.
Apalagi proses pembangunannya akan melibatkan banyak tenaga kerja. setidaknya dalam masa kontruksi pembangunan smelter Freeport akan menyerap sekira 40.000 tenaga kerja.
Padahal dalam konteks ini, harusnya setiap investasi asing dan dalam negeri di Indonesia khususnya yang berada di Tanah Papua wajib menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran yang berkelanjutan bagi rakyat Papua.
“Nilai Investasi tembaga, emas, dan perak yang dieksploitasi Freeport, Saya sebagai Pengusaha Asli Papua, Lahir Besar di Tanah Papua, menilai berarti tidak seriusnya Pemerintah Pusat bersama Investasi Asing menumbuhkan ekonomi wilayah. Bagaimana Orang Asli Papua di sekitar kawasan penambangan bisa benar – benar merasakan manfaat kehadiran investasi asing ini kalau tidak diberikan kesempatan kerja seluas – luasnya. Sedangkan aliran sungai dan kawasan berburu mereka telah menjadi rusak,”Ungkap William Heinrich.
Dalam keterangan pers di ruang kerjanya, Rabu (13/10/2021), William Heinrich, mengharapkan kejelian berbagai pihak terkait dan mempertanyakan mengapa pengelolaannya dilakukan di Gresik sementara seluruh kekayaan alamnya berasal dari Tanah Papua.
“Sebagai Ketua HIPMI Kabupaten Kaimana, sekaligus sebagai pengusaha yang lahir dan besar di Papua, menolak keras pembangunan smelter di Gresik,”Tegas William Heinrich,
Penolakan yang dilontarkan William tentu mempunyai alasan utama. dirinya menilai jikalau pembangunan smelter tersebut, dibangun di Wilayah Papua, tentunya akan berdampak besar pada perekonomian daerah dan juga masyarakat, apalagi melihat nilai investasi dan penyerapan jumlah tenaga kerja.
“Komoditas alam yang dihasilkan dari Tanah Papua seharusnya dikelola di Papua, dan jangan dikelola di daerah luar Papua. Sehingga dampak dari pembangunan tersebut, sudah pasti dirasakan oleh daerah tersebut. Kami meminta pemerintah untuk adil,”Cetusnya
Dilihat pada beberapa daerah di Indonesia, kata Pengusaha Muda ini, seharusnya sebagai penghasil tambang, sepantasnya smelter itu dibangun pada daerah penghasil, atau paling tidak berada di Wilayah Tanah Papua.
“Smelter PT. Freeport Indonesia di Gresik, padahal daerah penghasil tambang berada di Papua. Kenapa tidak di Papua, Jadi kami meminta pemerintah pusat membatalkan proses pembangunan smelter di Gresik, dan dipindahkan pembangunannya di Papua,”Ujarnya.
Lelaki yang juga sebagai calon tunggal ketua HIPMI Papua Barat ini menjelaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan dibangunnya smelter di Jawa Timur, berbanding terbalik, karena perhatian pemerintah saat ini yakni membangun Papua.
“Kita berbicara tentang kesetaraan, tentang keadilan untuk orang Papua. Bagaimana pemerintah Indonesia mau bangun Papua, kalau komuditas yang ada di Papua diolah di tempat lain,”Cetusnya.
“Padahal kalau dibangun di Papua, akan tumbuh pusat-pusat ekonomi baru, tumbuh kota mandiri. Berapa banyak tenaga kerja yang akan diserap, dan meningkatkan perekonomian Papua. Kenapa di daerah lain kok kita di Papua tidak bisa,”Tambahnya
Ditambahkan William, bahwa daerah di Papua sangat siap untuk pembangunan smelter milik PT. Freeport Indonesia. Dimana ada beberapa daerah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga di tanah papua.
Sehingga sebagai pengusaha dirinya dan rekan-rekan pengusaha asli Papua, siap mendukung pemerintah pusat guna mengsukseskan program pemerintah pusat di Papua.
“Kita usulkan ada Kaimana contohnya, karena Kaimana dan Timika itu berbatasan serta satu lereng atau gunung. Kaimana siap juga untuk pembanguan smelter atau di daerah lain yang ada di Papua, yang penting smelter ada di Papua dan Papua Barat,”Terangnya
Diakhir keterangannya pengusaha muda sukses ini juga meminta kepada pemerintah pusat, khususnya kepada Presiden Jokowi untuk memberikan perhatian atas masalah ini. [JO/RED]
