Insentif Nakes Kota Sorong Belum Terealisasi, Yoseph Titirlobi : ‘Pak Walikota Anggaran Dana Covid-19 Kemana?’
SORONG, gardapapua.com — Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Gerakan Papua Optimus (Gerimis), Yoseph Titirlolobi,SH, menduga ada indikasi tindak pidana korupsi dalam kejadian belum terbayarnya insentif tenaga kesehatan (Nakes) yang menangani pasien Covid-19 di Kota Sorong.
Itu dikatakannya, mengingat sudah cairnya anggaran penanganan Covid-19 Kota Sorong untuk tahun 2020 dan 2021.
“Waktu baca beritanya saya sendiri kaget, kok bisa insentif para nakes ini belum terbayar dari bulan Desember 2020? padahal setau saya anggaran penanganan Covid-19 Kota Sorong untuk tahu 2020 dan 2021 itu sudah cair, dan cairnya setiap bulan Maret. Yang jadi pertanyaan sekarang, kemana dana-dana itu? makanya saya kemudian menduga bahwa sudah ada indikasi korupsi di sini,”Ungkap Yoseph Titirlobi, SH, (30/7).
Disebutkan Yoseph, ada anggaran senilai Rp 40 miliar lebih yang dapat digunakan seorang kepala daerah untuk menangani Covid-19 di wilayah kepemimpinan mereka. Bahkan menurut Yoseph, karena telah mendapat persetujuan dari pusat, pencairan anggaran penanganan Covid-19 itu, tidak lagi harus menunggu persetujuan DPRD Kota Sorong.
“Makanya seperti yang saya bilang tadi, dana sebesar itu dikemanakan? masa untuk bayar insentif Tenaga Kesehatan harus nunggak sampai 7 bulan. Mereka ini seharusnya yang diperhatikan duluan karena mereka adalah garda terdepan dalam penanganan virus Covid-19 loh, sampai-sampai mereka harus bertaruh demi nyawanyawanya untuk membantu masyarakat kota Sorong yang terkena Covid 19,”Sesal Yoseph.
“Mirisnya lagi, berdasarkan keterangan salah satu tenaga kesehatan kemarin, sudah banyak teman-teman seprofesinya yang mengundurkan diri karena insentif mereka tidak kunjung cair, sebenarnya ini keterlaluan sekali menurut saya,” sambung Yoseph.
Dalam wawancaranya, Yoseph juga meminta Wali Kota Sorong untuk bertanggung jawab dan menjamin bahwa dalam waktu dekat, insentif dari para nakes harus segera terbayarkan kalau tidak membayar kami akan laporkan secepatnya ke Jaksa Agung dan KPK.
“Jangan terlalu banyak alasan, sistem lah, ini lah, itulah, omong kosong. Yang dibutuhkan para nakes ini adalah hak-hak mereka, bukan alasan. Jadi saya minta wali kota untuk bertanggung jawab, jangan hanya tahu mengurus kepentingan politik praktis saja, pemilihan Gubernur masih di tahun 2024, jadi jangan ambisi, apalagi jabatan walikota sisa 11 bulan lagi selesai tahun depan, untuk itu Walikota harus berani ambil langkah untuk telusuri anggaran itu atau jangan-jagan walikota suda tahu ada yang tidak beres dengan anggaran Covid tapi memang malas tahu atau pura-pura tidak tahu,”Kesal Yoseph.
Yoseph juga meminta agar pihak kepolisian serta kejaksaan untuk tidak tutup mata, dan segera mengambil tindakan atas kejadian yang sudah jelas terpampang nyata di depan mata penegak hukum.
“Mengingat daerah-daerah dikabupaten sepapua barat suda mencairkan intensif untuk tenaga kesehatan mereka ko kota sampai masuk 8 bulan ini belum dibayarkan,”Tegas Yosep.
“Saya sendiri tidak tau yah polisi dan kejaksaan ini kenapa? padahal sudah ada perintah dari Kejagung dan Kapolri untuk mengawasi penggunaan anggaran Covid-19. Tolong jangan diam-diam sajalah rakyat lagi susa karena Covid, Sekali-sekali dua institusi penegak hukum itu harus tunjukkan taringnya lah masa diam terus ini ada apa?, coba diselidiki kejadian ini, jangan sampai benar ada tindak pidana korupsi di dalamnya,”Harapnya menambahkan. [TIM/RK/RED]
