Tak Berpihak, Kontraktor Pengusaha OAP Palang Sejumlah OPD di Wondama

WASIOR, gardapapua.com — Aksi protes oleh sejumlah pengusaha kontraktor Orang Asli Papua (OAP) berujung penyegelan terhadap sejumlah kantor OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kabupaten Teluk Wondama juga terjadi.

Aksi itu sebagai wujud agar Pemerintah Daerah, Kabupaten Teluk Wondama harus konsisten terhadap instruksi implementasi Perpres 17 Tahun 2019 yang sudah dikeluarkan agar paket pekerjaan Penunjukan Langsung (PL) bagi kontraktor OAP (khusus) diproses melalui satu pintu pada Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah.

Terlebih sampai hari ini, memasuki pertengahan tahun 2021, pembagian Paket PL bagi OAP di Kabupaten Teluk Wondama belum dilucurkan merata kepada pengusaha asli papua,

“Aksi kami mempertanyakan pemerintah daerah untuk bagaimana pengusaha papua di teluk wondama. Sesuai Perpres 17 tahun 2019, tentang keberpihakan kepada pengusaha OAP itu tentang penunjukan langsung dan keberpihakan itu. Kami sudah tunggu dan sebelumnya aspirasi ini kami sudah masukan kepada pemerintah daerah. Namun sampai saat ini kami tunggu tidak ada tanggapan dari pemerintah daerah,”Ungkap Alexander Samberi, Sekertaris ASPAP Kabupaten Teluk Wondama, senin (19/7), kepada gardapapua.com.

Aksi Pemalangan Kantor PU Wondama

Menurut dia selaku sekertaris ASPAP ada sekitar 152 pengusaha asli papua yang menunggu harapan dari pemerintah daerah kabupaten teluk wondama.

“Kami terakhir itu sudah ketemu dengan Bupati dan dia akan memanggil OPD – OPD untuk tindak lanjuti, namun sampai hari ini nihil kebijakannya,”Tuturnya

Berdasarkan informasi dihimpun, aksi yang dilaksanakan pada senin, (19/7/2021) itu, sejumlah massa diketahui mendatangi kantor OPD setempat dan langsung melalukan aksi penyegelan dengan memalang pintu masuk kantor setempat, menggunakan kayu. Beberapa diantaranya seperti Kantor ULP/Pokja PUPR Kabupaten Teluk Wondama, Dinas Pendidikan, Dinas Perindagkop, Dinas Pariwisata dan Dinas Kesehatan Teluk Wondama, serta Kantor Sekretariat DPRD Teluk Wondama.

Masa menilai bahwa program afirmasi paket Penunjukan Langsung (PL) harus mendapat perhatian Bupati Teluk Wondama, dengan mengakomodir segera para pengusaha Asli Papua, yang berada di Kabupaten Teluk Wondama Sesuai dengan klasifikasinya. [TIM/RED]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *