Demo di Kantor DPRD Bintuni, Massa Pertanyakan SK PNS K-2 Yang Dibagi ‘Kucing – Kucingan’
Klik Tautan Video Dibawah Ini, Jangan Lupa Like dan Subscribe Chanel Ini :
TELUK BINTUNI, gardapapua.com — Diduga ada unsur kesengajaan dalam hal pembagian SK PNS Kategori K-2, secara tidak transparan alias ‘Kucing – Kucingan’, sejumlah massa terdiri dari PNS K-2, dan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Peduli Masyarakat (FKPM) Kabupaten Teluk Bintuni menggelar aksi demo damai di depan gedung sementara Sekertariat kantor DPRD Bintuni, yang terletak dijalan raya kalikodok, distrik bintuni timur, pada kamis (3/6/2021).
Nomensen W Mirino selaku koordinator dalam aksi ini terpantau turut menyampaikan sejumlah tuntutan dan meminta DPRD Teluk Bintuni untuk segera memanggil Bupati Teluk Bintuni agar menjelaskan pembagian SK PNS K-2, berjumlah sekitar 120 orang yang hingga saat ini belum diterima dan terbagi secara keseluruhan dari total PNS kategori K-2 yang berjumlah 588 orang, yang hingga kini belum ditandatangani dan dibagikan.
Padahal sebagaian besar lainnya, telah ditandatangani dan dibagikan beberapa waktu lalu. Hal ini diduga dan dikuatirkan bilamana tidak diberikan penjelasan yang benar, disinyalir akan ada unsur untuk menggelapkan, menyembunyikan, bahkan sengaja menghilangkan data tersebut dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dalam ruang lingkup Pemerintahan Teluk Bintuni, tanpa sepengetahuan dari Bupati selaku kepala daerah.
“Ini dibagi seperti kucing – kucingan yah, (dalam tanda petik), gelombang ini dikasi, gelombang ini dikasi, ini yang kita pertanyakan kepada pihak yudikatif. Kenapa SK ini tidak diberikan secara serentak tapi bertahap. Kami ingin ada jawaban segera, 120 sisa ini kapan di bagi,”Ungkapnya
Nomensen, dalam penjelasannya juga menekankan, apabila aksi mereka belum juga mendapat respon dan jawaban yang sebagaimana diharapkan dari pihak DPRD maupun Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dan Bupati, maka masa mengancam akan melakukan tindakan aspirasinya selanjutnya dengan memalang kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Teluk Bintuni dalam waktu dekat.
Dalam aspirasinya juga, kepada DPRD Bintuni segera memanggil instansi terkait dalam hal ini BKD untuk dapat menjelaskan permasalahan dan pembagian SK PNS K-2 yang tidak beraturan serta dinilai tidak profesional tersebut, alias tebang pilih.
Sementara itu, kedatangan para pendemo ini, turut diterima dan diapresiasi unsur pimpinan jajaran DPRD Teluk Bintuni sebagai salah satu bentuk penyampaian aspirasi yang sesuai tupoksinya. Sehingga apa yang telah disampaikan oleh masyarakat, akan segera ditindaklanjuti dalam rangka menjawab apa yang dikeluhkan.
“Kami apresiasi kedatangan kalian menyampaikan aspirasinya berkaitan dengaan persoalan yang kalian hadapi. Dan tempatnya menyampaikan sudah tepat adalah ke DPRD selaku tempat representative dari masyarakat saya kira ini sudah tepat. Apa yang sudah diserahkan, kami selaku representative dari kalian akan segera menindaklanjuti ini. Kami akan segera membuat undangan dan melaksanakan pertemuan. Jadi semoga yang kita undang mereka bisa hadir, kiranya ini bisa ada jalan keluar. Harapannya semua bisa ditindaklanjuti aspirasi ini,”Ujar Dan Topan Sarungalo, mendampingi Ketua DPRD Simom Dowansiba disaksikan masyarakat. [DN/RED]
