Musrenbangnas, Pemprov Papua Barat Usulkan RSUD Rujukan Bisa Segera Dioperasikan

MANOKWARI, gardapapua.com — Pemerintah Provinsi Papua Barat mendorong agar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) rujukan dapat dioperasikan.

Hal itu masuk poin usulan yang disampaikan pemprov papua barat dalam musyawarah perencanaan dan pembangunan nasional tahun 2021, yang dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo melalui video conference di Istana Merdeka, Kamis (30/4), Akibat masa pandemi virus corona (Covid-19).

Dalam kegiatan Musrenbangnas yang diikuti oleh kepala daerah dan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melalui aplikasi rapat virtual tersebut, menjadi dasar bagi pembangunan tahun yang akan datang.

Oleh karena itu Jokowi meminta pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020 menjadi pertimbangan dalam menyusun program di daerah.

” Dari video conference ada hadir bapak gubernur dan unsur pimpinan OPD dan asisten, yang intinya adalah menyangkut ditengah wabah Covid19 ini, kegiatan pemerintahan pembangunan tetap jalan tetapi tentu berfokus pada upaya – upaya untuk melakukan pencegahan dan mengantisipasi dampak – dampak yang timbul akibat beberapa kebijakan pembatasan yang sudah diterapkan atau dilakukan pemerintah dalam rangka upaya pencegahan penyebarluasan covid19,”Sebut Wagub Papua Barat, Mohamad Lakotani, Kamis (30/4), kepada wartawan, usai mengikuti kegiatan video conference.

Terkait Musrenbangnas poin – poin isu yang diangkat atau diusulkan salah satu konteknsya adalah pemprov papua barat minta perhatian dibidang kesehatan terkait perizinan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) rujukan provinsi papua barat yang dibangun sejak medio 2015 lalu bisa dioperasikan.

” Kita minta dipercepat, makanya bapak gubernur masih tindak lanjut dengan kepala badan pertanahan, PTSP Kabupaten, untuk proses perijinannya dari bawah. Lalu kemudian peralatan untuk bisa dilakukan pengujian sample swab test juga diminta agar kementerian kesehatan supaya kalau boleh dapat dilaksanakan di rumah sakit provinsi nantinya,”Terangnya

” Memang ada sejumlah tahapan jikalau kita mendengar penjelasan dari kemenkes, memang tidak bisa serta merta namun ini situasinya darurat dan tentunya kita ajukan permintaan agar kalau bisa diizinkan kemenkes dan ada proses pendampingan dilakukan kepada tenaga kesehatan kita di wilayah pemerintahan provinsi papua barat, terkait cara atau tahapan pelaksanaan pengujian sample tersebut,”Tambahnya menjelaskan.

Dicercai rencana pembangunan laboratorium sebagai bagian kelengkapan fasilitas kesehatan khususnya ditengah wabah covid19, wagub menjelaskan, sementara hal itu tidak masuk dalam usulan optimal segera.

” Kita masih mengoptimalkan langkah – langkah cepat seputar bagaimana rumah sakit provinsi ini bisa segera dioperasikan dan dioperasionalkan. Lalu kemudian tadi regent pemeriksaan atau alat PCR sedikit kendala. Karena muaranya harus melalui kementerian kesehatan jadi memang ada tahapan dulu dan berjenjang,”Bebernya

Selain itu, beberapa program prioritas pembangunan yang akan tetap berjalan dan di bebankan pada APBN adalah Pembangunan program strategisnya pembangunan Bandara, konektivitas pembangunan ruas jalur darat, pembangunan jembatan penghubung yang strategis, pembangunan kembali balai latihan kerja (BLK).

“Sudah menjadi bagian proyek strategis yang akan dibiayai oleh APBN. Tinggal kita nanti sinergitaskan dengan setiap unsur pimpinan bupati/walikota tingkat kabupaten papua barat,”Sebutnya

Atensi lainnya adalah meminta agar seluruh unsur pimpinan daerah Bupati /Walikota, dan para Gubernur agar bersama serius dalam langkah hal penanganan covid19.

“Juga pada kesempatan itu, wagub menyebutkan, gubernur juga sudah melakukan pengecekan kembali kesiapan relokasi anggaran agar pemanfataannya bisa terkontrol dan tersampaikan setiap laporannya secara baik,”Tukasnya menjelaskan. [TIM/RED]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *