Citra Reformasi Birokrasi Pemda Bintuni Antara ‘Harapan dan Kepentingan’

TELUK BINTUNI, gardapapua.com — Kepala Departemen bidang Organisasi DPC GSBI Teluk Bintuni Ilham Refideso mengungkapkan bahwa perlu mengubah citra birokrasi pemerintah melalui reformasi birokrasi yang berpihak pada kepentingan publik.

Ia mengungkapkan bahwa reformasi birokrasi ini tidak mudah dicapai, namun perlu mengupayakan kembalinya kepercayaan masyarakat pada Pemda dengan melibatkan seluruh stakeholder.

“Selama ini masih ada kritik yang muncul tentang birokrasi yang melayani kepentingan sepihak atau tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara baik, Selain itu, belum utamanya etos budaya, penggunaan anggaran yang belum maksimal dan sebagainya masih menjadi ganjalan maka diperlukan pendayagunaan mengubah wajah birokrasi dibintuni segera cepat melakukan perombakan atau Reshuffle Kabinet,”Ucap Ilham Refideso,Sabtu (23/2/2019).

Sehingga dengan Reformasi birokrasi tersebut mampu mewujudkan keteladanan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perbaikan struktur dari hulu dan hilir yang menjadi budaya kerja birokrasi dengan strukturisasi ke arah penyesuaian, kerjasama lintas fungsi, perubahan struktur diikuti pembaharauan tata laksana, SDM,hukum dan tata nilai budaya tentu berpedoman untuk melayani rakyat, bukam sebaliknya.

“Sehingga harapan dan rakyat serta kepentingan elite politik jangan dicampur aduk dalam birokrasi,”Cetusnya

selaku anak muda teluk, Bung Bule sapaannya meminta kepada Bupati Teluk Bintuni dengan cepat melakukan perombakan atau Reshuffle Kabinet sehingga secara cepat mewujutkan Visi dan Misi dlm kurung waktu dua tahun ini.

” Reformasi birokrasi bisa dicapai dengan kepemimpinan inspiratif dan teladan yang membangun sistem perubahan, perubahan paradigma seluruh pihak yang melaksanakan program, bukti pelayanan publik yang lebih baik untuk layanan hak masyaarakat serta pembiayaan disertai reformasi untuk efisensi anggaran baik dari pemerintah maupun masyarakat guna terwujudnya kinerja pemerintahan yang lebih baik,”Harapnya

Agar dengan melakukan penilaian terhadap kinerja, maka upaya untuk memperbaiki kinerja bisa dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. Informasi mengenai kinerja juga penting untuk menciptakan tekanan bagi para Pejabat penyelenggaraan pelayanan untuk melakukan perubahan – perubahan dalam organisasi.

“Dengan adanya informasi mengenai kinerja, maka benchmarking dengan mudah bisa dilakukan dan dorongan untuk memperbaiki kinerja bisa diciptakan,”Tukasnya. [ian]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *