Indonesia Calonkan Diri Sebagai Dewan HAM PBB ?
JAKARTA, gardapapua.com — Pemerintah Indonesia akan maju mencalon diri sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) mewakili Asia Pasifik.
Pemilihan Dewan HAM ini akan diselenggarakan pada November 2019 mendatang. Adapun tema pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM adalah “A True Partner for Democracy, Development and Social Justice”.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Arrmanatha Nasir mengungkapkan, melalui Kementerian Luar Negeri (Menlu) RI Retno LP Marsudi akan mengkampanyekan pencalonan Indonesia tersebut dalam sidang HAM ke-40 yang dilaksanakan pada 25-28 Januari 2018 di Jenewa, Swiss.
“Selain menghadiri sidang dewan Jam Ibu Menteri akan memanfaatkan untuk melakukan kampanye pencalonan Indonesia sebagai anggota dewan Ham periode 2020-2022,”Ungkap Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Arrmanatha Nasir.
Sementara oleh Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan (HAMKA) Kementerian Luar Negeri, Achsanul Habib di kantor Kemlu RI, Jakarta Pusat, Kamis (21/2/2019) mengatakan kehadiran Menlu Retno di Sidang HAM tersebut sebagai bentuk komitmen Indonesia memajukan dan melindungi nilai hak asasi manusia.
“Kehadiran Ibu Menlu di sidang Dewan Ham ini, sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam kemajuan dan perlindungan nilai nilai HAM,”Ucap Achsanul Habib di kantor Kemlu RI di Jakarta Pusat,
Kendati demikian, isu yang akan disampaikan Indonesia tersebut disesuaikan dengan kepentingan nasional Indonesia.
“Tentunya kita ajukan selaras dengan kepentingan nasional, kepentingan Indonesia,”Imbuhnya.
Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan (HAMKA) Kementerian Luar Negeri, Achsanul Habib turut menjelaskan, Indonesia merupakan negara berkembang yang paling maju dalam hal perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karenanya, Indonesia merupakan contoh bagu negara-negara di Asia Pasifik dalam kemajuan nilai-nilai HAM
“Isu Ham Indonesia memang salah satu tolak ukur dan contoh Asia Pasifik sebagai negara paling maju dalam kemajuan nilai nilai Ham,”Jelasnya
Habib menjelaskan bahwa pengakuan dunia atas kemajuan Ham Indonesia dan menjadi contoh negara Asia Pasifik tidak muncul begitu saja, tetapi melalui proses yang cukup panjang. Misalnya, pembentukan Komnas Ham pada tahun 1993. Indonesia adalah negara pertama di Asia Pasifik yang memiliki lembaga Komnas Ham.
Selain itu, Indonesia menjadi inisiator pembentukan lembaga permanent di Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang memperjuangkan nilai Ham. Hal ini terlihat dengan sering ditunjukkannya Indonesia mewakili Asia Pasifik untuk berbicara mengenai Ham di forum-forum internasional.
“Komnas Ham kita dibangun tahun1993. Jadi pada saat itu Indonesia masih berada dalam rezim yang lama, kita punya terobosan,”Bebernya
Sebelumnya berdasarkan penyelenggaraan Bali Demokrasi Forum (BDF), telah menjadi nilai positif Indonesia di mata dunia internasional. Setiap kali penyelenggaraan BDF, PBB maupun negara lain di dunia tetap mencatatnya.
“Bisa juga kita contohkan bahwa kita adalah negara yang tercatat sangat legal dalam kemujan demokrasi karena itu setiap kali kita menyelenggarakan Bali Demokrasi Forum, ini juga dicatat dengan baik oleh banyak negara maupun forum PBB,” tandasnya.
Ia menambhakan, sejak Dewan Ham didirikan, Indonesia telah menjadi anggota sebanyak empag kali.
“Kita sudah empat kali sebetulnya menjadi anggota di dewan Jam. Dalam setiap pemilihan kita mendapatkan dukungan yang mayoritas,” tukas dia.
Sekedar informasi, Indonesia akan kembali mencalonkan diri sebagai anggita dewan Ham periode 2020-2022 mewakili Asia Pasifik. Pemilihan Dewan HAM ini akan diselenggarakan pada November 2019 mendatang. Adapun tema pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM adalah “A True Partner for Democracy, Development and Social Justice”.[Mad/Red]
