CPP Apresiasi PAPEDA Summit 2026: Kepemimpinan Masyarakat Adat dan Perempuan Adalah Kunci Pembangunan Papua yang Adil
SORONG, gardapapua.com — Cendekiawan Perempuan Papua (CPP) mengapresiasi pelaksanaan PAPEDA Summit 2026 atau Papua Action for Development, Economy, and Sustainable Nature. Forum multipihak ini dinilai sebagai bukti nyata bahwa kepemimpinan masyarakat adat dan perempuan merupakan bagian penting dalam mengawal arah pembangunan Tanah Papua yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Diskusi tersebut menjadi salah satu agenda utama pada hari kedua PAPEDA Summit yang berlangsung di Hotel Vega Prime, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, pada Kamis (3/9/2026).
PAPEDA Summit 2026 sengaja mempertemukan unsur birokrat, organisasi masyarakat sipil, perwakilan adat, dunia usaha, hingga akademisi dari berbagai universitas di Papua dan 6 provinsi di Tanah Papua.
Kehadiran akademisi, termasuk peneliti perempuan, menjadi penguat dalam merumuskan kebijakan pembangunan berbasis data, riset terintegrasi, dan evaluasi lapangan.
Dr. Meliayana Pugu, selaku akademisi Universitas Cenderawasih sekaligus Wakil Ketua III CPP menegaskan, bahwa keberagaman di Papua harus menjadi fondasi utama dalam merancang pembangunan.
“Dari perspektif akademik dan kebudayaan, tingginya keragaman bahasa, struktur sosial, dan sistem kepemimpinan masyarakat adat tidak dapat disederhanakan dalam satu pendekatan pembangunan,”Ujarnya.
Menurutnya, penguatan masyarakat adat harus berangkat dari struktur kepemimpinan yang hidup di komunitas. Di banyak wilayah Papua, kepemilikan dan pengelolaan tanah, sungai, hutan, serta sumber daya alam berada pada tataran marga, kemudian terhubung dengan sub-suku, suku, hingga struktur sosial yang lebih luas.
Dr. Meliayana juga menilai PAPEDA Summit sebagai momentum strategis, dan menjadi ruang pertemuan para stakeholder dan pemimpin di Tanah Papua Raya untuk bersama-sama membicarakan masa depan Papua khususnya dalam membangun Masyarakat Adat dan Perempuan Papua.
“Saya sangat mengapresiasi kegiatan PAPEDA Summit ini. Kegiatan seperti ini sangat baik apabila dapat dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Ini menjadi ruang pertemuan para stakeholder dan pemimpin di Tanah Papua Raya untuk bersama-sama membicarakan masa depan Papua, secara khusus mengawal hak-hak adat dan membangun perempuan Papua ke depan,”Tegasnya.
Dalam Plenary Session 3 dengan tema kepemimpinan masyarakat adat, para pembicara sepakat bahwa pembangunan di Tanah Papua tidak dapat dilepaskan dari peran masyarakat adat sebagai pemilik wilayah, penjaga alam, sekaligus aktor utama di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik.
Diskusi menghadirkan sejumlah tokoh, di antaranya Stella T.U. Misiro, selaku Anggota DPR Papua Tengah; Elai Giban, S.E., M.M., Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Papua Pegunungan; Yustina Ogoney, Tokoh Perempuan Adat dan Kepala Distrik Merdey, Kabupaten Teluk Bintuni; serta Yusuf Sawaki, Wakil Rektor IV Universitas Papua.
Stella T.U. Misiro menyoroti pentingnya keterwakilan perempuan adat dan generasi muda dalam pengambilan kebijakan. Ia menekankan bahwa perempuan Papua hadir di berbagai lini kehidupan, namun masih menghadapi tantangan besar, termasuk dampak konflik yang paling dirasakan oleh perempuan dan anak.
Sebagai langkah konkret, Stella mencontohkan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Papua Tengah. Selain itu, ia mendorong penguatan agenda gizi, pangan lokal, dan pengawasan sosial sebagai bagian pembangunan yang menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
Senada, Yustina Ogoney tokoh muda perempuan papua dari wilayah Moskona Teluk Bintuni itu menegaskan, bahwa perempuan adat memiliki hubungan langsung dengan wilayah adat, hutan, tanah ulayat, ekonomi keluarga, hingga proses pengambilan keputusan di komunitas.
“Perempuan adat bukan hanya bagian dari komunitas. Kami hadir dengan peran yang berbeda, tetapi dengan tujuan yang sama: membangun komunitas dan memastikan masyarakat mendapat manfaat dari pembangunan di wilayahnya sendiri,”Ungkapnya.
Yustina mencontohkan inisiatif ekonomi berbasis komunitas, seperti pembangunan pondok-pondok pinang sebagai ruang usaha. Model ini bertujuan agar perputaran ekonomi tetap berada di dalam masyarakat.
“Menjadi perempuan adat Papua itu berat. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bisa membangun komunitas dan daerah,”Ucap Yustina Ogoney.
Ia juga berbagi pengalaman ketika mendapat kepercayaan menjadi ketua marga. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki ruang penting dalam kepemimpinan adat ketika ada kesempatan, pengakuan, dan kepercayaan.
Melalui forum ini, CPP berharap PAPEDA Summit dapat menjadi agenda rutin tahunan. Tujuannya untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara pemerintah, legislatif, masyarakat adat, akademisi, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat.
Bagi CPP, masa depan Tanah Papua hanya dapat diwujudkan jika aspirasi dan harapan perempuan Papua dikawal bersama. Dengan menempatkan masyarakat adat dan perempuan sebagai subjek pembangunan, maka keadilan sosial dan keberlanjutan sumber daya alam di Papua dapat terwujud secara nyata. [RV/TIM/RED]
