Depidar SOKSI Papua Barat Apresiasi Komisi IX DPR RI, Desak Pembenahan Layanan RSUD Provinsi Jadi Perhatian
MANOKWARI, gardapapua.com – Dewan Pimpinan Daerah Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia atau DEPIDAR SOKSI Papua Barat mengapresiasi langkah Anggota Komisi IX DPR RI, Ranny Fahd Arafiq, yang terus memperjuangkan pemerataan layanan kesehatan.
Apresiasi itu disampaikan menyusul komitmen Ranny dalam pengadaan alat kesehatan modern di rumah sakit daerah serta mendorong agar layanan tersebut dijamin BPJS Kesehatan.
Terkait itu, Ketua Bidang Penggalangan DEPINAS SOKSI sekaligus Plt Ketua DEPIDAR SOKSI Papua Barat, Mozes Rudy F. Timisela, ST, angkat bicara.
Rudy menyebut, bahwa setiap langkah perhatian bagi sektor pendidikan mestinya sejalan dengan cita-cita menghadirkan layanan kesehatan yang berkualitas, modern, dan merata.
“Kami mengapresiasi perjuangan Ibu Ranny Fahd Arafiq di Komisi IX DPR RI. Semangat itu kini harus diwujudkan juga di Papua Barat,”Ucap Mozes Rudy Timisela di Manokwari, pada Selasa (14/7/2026).
Meski mengapresiasi, SOKSI Papua Barat menilai kondisi RSUD Provinsi Papua Barat masih jauh dari harapan. Berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan masih terus diterima.
“Modernisasi alat kesehatan harus benar-benar dirasakan manfaatnya. Alat canggih tidak akan berarti jika tidak bisa dioperasikan karena keterbatasan tenaga medis, kerusakan alat, lemahnya manajemen, dan sistem pelayanan yang belum maksimal,” tegas Mozes.
Berdasarkan laporan yang masuk ke SOKSI, hingga saat ini, dalam periodesasi pelayanan RSUD Provinsi sebagai rumah sakit sejumlah persoalan yang disorot antara lain terdapat sejumlah alat kesehatan yang rusak, hingga belum tersedia tenaga teknis yang berkompeten.
Oleh sebab itu, ada 7 Poin masukan Soksi Papua Barat, guna mendesak segera dilaksanakannya pembenahan.
SOKSI Papua Barat meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama Kementerian Kesehatan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap RSUD Provinsi, diantaranya adalah terkait ketersediaan dan kondisi alat kesehatan modern, tingkat operasional seluruh alat yang telah diadakan, ketersediaan dokter spesialis, tenaga kesehatan, radiografer, dan teknisi, sistem pelayanan pasien BPJS dan pasien umum, ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai, sistem pemeliharaan alat agar tidak rusak atau mangkrak, pembenahan manajemen dan tata kelola rumah sakit secara total.
SOKSI juga meminta Direktur RSUD Provinsi memberikan klarifikasi resmi kepada publik terkait kondisi alat, kendala operasional, ketersediaan SDM, hingga langkah pembenahan yang sedang berjalan.
Sebagai partai yang ketuanya menjabat unsur pimpinan DPR Papua Barat, sebagai Ketua, SOKSI mendorong Fraksi Partai Golkar DPRPB, khususnya yang membidangi kesehatan, untuk tidak tinggal diam.
“Partai Golkar memiliki tanggung jawab moral dan politik. Gunakan fungsi pengawasan DPR Papua Barat untuk memastikan pelayanan di RSUD Provinsi berjalan sebagaimana mestinya,”Harap Rudy.
Hal senada juga ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat selaku penanggung jawab Program Papua Barat Sehat. Program peningkatan derajat kesehatan harus diwujudkan melalui rumah sakit yang profesional, SDM memadai, alat optimal, dan sistem pelayanan cepat serta aman.
SOKSI menyoroti kondisi ironis di mana RSUD Provinsi justru dinilai tertinggal dibanding RSUD kabupaten. Berdasarkan masukan masyarakat, RSUD Teluk Bintuni, Fakfak, dan Manokwari dinilai sudah lebih baik dalam manajemen, pemanfaatan alat, dan kualitas pelayanan.
“RSUD Provinsi seharusnya jadi contoh bagi seluruh rumah sakit di Papua Barat. Sangat ironis jika justru tertinggal. Ini tidak boleh dianggap biasa, harus jadi perhatian serius,” tegasnya.
SOKSI mengingatkan, sektor kesehatan mendapat alokasi anggaran besar dari APBD dan Pemerintah Pusat. UU Otsus Nomor 2 Tahun 2021 juga menempatkan kesehatan sebagai prioritas pembangunan di Tanah Papua.
“Oleh sebab itu, setiap anggaran harus berdampak nyata. Jika ada kendala seperti kerusakan alat, kurang dokter spesialis, atau anggaran pemeliharaan, sampaikan secara terbuka beserta solusinya. Transparansi adalah bagian dari pelayanan publik yang baik,”Pungkas Mozes.
SOKSI berharap RSUD Provinsi Papua Barat bisa menjadi rumah sakit rujukan terbaik di Tanah Papua. “Rakyat Papua Barat berhak mendapat pelayanan kesehatan modern, profesional, bermutu, dan setara dengan daerah lain. Ini amanat konstitusi dan Otsus, serta tanggung jawab kita bersama,”Tutupnya. [Ian/Red]
