Alfons Manibui Komitmen, Akan Serius Tangani Pemerataan Listrik di Papua Barat
MANOKWARI, gardapapua.com — Anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Papua Barat, drg. Alfons Manibui,DESS, berkomitmen akan memperjuangkan pemerataan listrik di provinsi Papua Barat, karena masih ada daerah yang belum teraliri listrik.
Alfons Manibui, yang tergabung di Komisi XII mengatakan, bahwa pihaknya terus mendorong pemerintah pusat, agar daerah penghasil Minyak dan Gas Bumi ini mendapatkan perhatian lebih terkait infrastruktur energi, terutama listrik.
Hal itu disampaikannya usai berdialog dengan sejumlah aktivis dan warga Manokwari, pada sabtu (14/6/2026), di Hotel Aston Niu Manokwari, Papua Barat.
Menurut Alfons, hingga saat ini masih banyak distrik di Papua Barat yang belum teraliri listrik dari PLN dan hanya mengandalkan pembangkit mandiri, salah satunya di Wilayah distrik yang berada di Kabupaten Teluk Bintuni, dan Fakfak, serta beberapa daerah lainnya misalnya.
“Masih cukup banyak daerah di Papua Barat yang belum menikmati listrik dari PLN. Hampir setiap distrik menggunakan pembangkit mandiri,”Ucap Alfons.
Dia mengungkapkan, sebagai wakil rakyat, dirinya telah dua kali menggelar rapat dengan General Manager PLN Papua guna membahas solusi jangka menengah dan panjang, khususnya untuk wilayah selatan Teluk Bintuni.
“Dalam rapat, kami bicara bagaimana kesepakatan yang dulu bisa dilanjutkan kembali agar daerah selatan di Bintuni bisa mendapat pasokan listrik dari kelebihan daya LNG Tangguh,” jelas Alfons.
Politisi partai Golkar Papua Barat itu menilai bahwa PLN harus mengambil alih secara penuh pengelolaan distribusi listrik di wilayah-wilayah yang selama ini masih mandiri, agar terjadi pemerataan akses energi yang layak bagi masyarakat.
“Ke depan, PLN harus ambil alih semua daerah yang belum dijangkau. Ini soal keadilan dan hak dasar masyarakat untuk mendapatkan energi,”Tegas mantan Bupati Teluk Bintuni tersebut.
Alfons menyatakan akan terus mendorong agenda tersebut dalam sidang-sidang bersama Kementerian ESDM maupun dalam rapat kerja Komisi XII DPR RI bersama pihak terkait. [TIM/RED]
