Ahmad Kuddus Komitmen Kawal Jaminan Kesehatan Rakyat Papua Barat di Forum Pemangku Kepentingan JKN-KIS
MANOKWARI, gardapapua.com – Dalam suasana penuh tanggung jawab dan koordinasi lintas sektor, Ketua Komisi II DPR Papua Barat, Ahmad Kuddus, menegaskan komitmennya dalam mengawal kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) bagi masyarakat Papua Barat, pada selasa (18/03/2025).
Adapun Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Program JKN-KIS 2025 yang digelar di Kantor Gubernur Papua Barat menjadi ajang strategis untuk mengevaluasi capaian Universal Health Coverage (UHC) yang telah dicapai sejak 2018, sekaligus menyiapkan langkah konkret agar layanan kesehatan semakin optimal.
Demikian menyatukan Visi Demi Keberlanjutan JKN-KIS, Ahmad Kuddus yang kolaborasi saat berdampingan dengan Wakil Gubernur Papua Barat, Sekretaris Daerah, dan perwakilan BPJS Kesehatan, Ahmad Kuddus tampak aktif menyimak paparan terkait capaian program kesehatan. Ia sesekali berdiskusi dengan pejabat eksekutif, memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Kami di DPR Papua Barat, khususnya di Komisi II, terus mengawasi implementasi JKN-KIS ini. Jangan sampai ada satu pun warga Papua Barat yang seharusnya mendapat layanan kesehatan, tetapi terhambat oleh regulasi atau keterbatasan anggaran,”Ucap Ahmad Kuddus dalam diskusi forum.
Dengan cakupan kepesertaan JKN Papua Barat yang hampir mencapai 100 persen, forum ini menyoroti tantangan utama, seperti ketersediaan tenaga medis di daerah terpencil, peningkatan kualitas layanan di fasilitas kesehatan, serta validasi data kepesertaan agar tidak ada masyarakat yang kehilangan status JKN karena masalah administrasi.
Dukungan Legislasi dan Anggaran untuk Jaminan Kesehatan Berkelanjutan :
Ahmad Kuddus tak hanya hadir sebagai peserta forum, tetapi juga sebagai pengambil keputusan yang berperan dalam kebijakan anggaran dan regulasi daerah terkait kesehatan. Dalam forum ini, ia menyoroti pentingnya pengawasan anggaran yang dialokasikan untuk program JKN, terutama subsidi iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang didanai dari APBD dan Dana Otonomi Khusus (Otsus).
“Program ini bukan hanya soal cakupan, tapi juga soal keberlanjutan. Kita harus memastikan bahwa anggaran yang disediakan benar-benar cukup dan digunakan secara efektif. Kalau ada daerah yang fasilitas kesehatannya masih minim, harus kita dorong supaya mereka bisa mengakses dana yang sudah disiapkan,”Tegasnya.
Dari materi yang dipaparkan oleh Dinas Kesehatan Papua Barat, diketahui bahwa pada tahun 2024, APBD yang dialokasikan untuk JKN mengalami kenaikan signifikan, namun masih ada beberapa kendala teknis dalam realisasi anggaran, terutama terkait perubahan dokumen yang menyebabkan keterlambatan eksekusi program. Menanggapi hal ini, Ahmad Kuddus berjanji akan memperketat pengawasan di DPR dan mendorong percepatan realisasi anggaran agar pelayanan kesehatan tidak terganggu.
Perjuangan untuk Layanan Kesehatan yang Lebih Baik :
Selain fokus pada anggaran, Kuddus juga menyoroti kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dalam forum ini, ia menekankan pentingnya peningkatan rekredensialing rumah sakit dan puskesmas agar layanan kesehatan bisa memenuhi standar yang lebih baik.
Dari data yang dipaparkan, beberapa rumah sakit di Papua Barat masih berada dalam kategori C dalam rekredensialing, termasuk RSUD Teluk Wondama dan RSUD Fakfak. Kondisi ini menjadi perhatian serius, karena dapat berpengaruh terhadap kualitas layanan yang diberikan kepada pasien JKN.
“Kami ingin masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara dan bermutu, tidak boleh ada kesenjangan antara kota dan daerah terpencil. Untuk itu, saya akan mengawal agar ada percepatan dalam rekredensialing dan pengadaan tenaga kesehatan,” kata Ahmad Kuddus.
Salah satu langkah yang akan didorong oleh Komisi II DPR Papua Barat adalah alokasi anggaran khusus untuk peningkatan kapasitas tenaga medis dan insentif bagi dokter serta tenaga kesehatan yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil. Hal ini dinilai penting, mengingat masih ada beberapa puskesmas yang kekurangan tenaga medis, terutama dokter spesialis.
Dari Forum Menuju Implementasi: Komitmen Bersama untuk Papua Barat Sehat :
Acara ditutup dengan sesi foto bersama yang penuh semangat. Ahmad Kuddus dan para pemangku kepentingan lainnya menunjukkan simbol komitmen mereka dalam mendukung kebijakan kesehatan di Papua Barat. Forum ini bukan sekadar pertemuan seremonial, melainkan momen penting untuk menyatukan langkah antara eksekutif, legislatif, BPJS, serta tenaga medis demi layanan kesehatan yang lebih baik.
Dengan peran legislatif yang kuat, dukungan anggaran yang tepat, serta komitmen pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan, Papua Barat bertekad untuk tidak hanya mempertahankan UHC, tetapi juga memastikan bahwa setiap warganya mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan berkualitas.
Dan di balik semua itu, Ahmad Kuddus tetap teguh dalam misinya yakni siap mengawal kepentingan rakyat agar hak atas kesehatan tidak hanya sebatas program, tetapi benar-benar terwujud dalam layanan nyata di setiap sudut Papua Barat. [TIM/RED]
