Perkuat Pencegahan Korupsi, Pemkab Teluk Bintuni Ikuti Peluncuran IPKD MCP 2025 Secara Daring
TELUK BINTUNI, gardapapua.com — Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni mengikuti Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD), Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2025, melalui Virtual Zoom atau secara daring yang dilaksanakan pada Rabu, (5/3/2025), di Kantor Dinas Kominfo Teluk Bintuni, SP V.
Kegiatan dipimpin Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, S.E.,M.H, didampingi oleh Ketua DPRD Teluk Bintuni, Romilus Tatuta dan Plt. Sekda Teluk Bintuni Drs. Frans Awak. Hadir pula jajaran kepala OPD terkait dikesempatan itu.
Bupati Teluk Bintuni, melalui Inspektur Kabupaten Teluk Bintuni, I Wayan Sidia, ST, M.Ling, saat dikonfirmasi gardapapua.com, pada Rabu (5/3/2025) menjelaskan, bahwa IPKD MCP 2025 masih mengacu pada delapan area utama pencegahan korupsi, meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), optimalisasi pendapatan, serta penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Demikian untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi di tingkat pemerintah daerah, membangun komitmen pencegahan korupsi di tingkat Pusat dan Daerah, meningkatkan kesadaran kepala daerah dalam pengawasan penyelenggaraan Pemda, hingga membangun kesamaan persepsi kebijakan pengelolaan keuangan di daerah khususnya di Teluk Bintuni semakin maksimal.
Terlaksananya kegiatan ini berdasarkan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) perihal Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP Tahun 2025, bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi di tingkat daerah.
” Benar, tadi kita launching perdana MCP. Ini perlu diketahui serentak se-indonesia. Jadi kita Teluk Bintuni hadir dipimpin Bapak Bupati Teluk Bintuni, Bapak. Yohanis Manibuy, juga ada Ketua DPRD Teluk Bintuni, Bapak. Romilus Tatuta, Plt. Sekda Teluk Bintuni, Bapak Frans Awak dan jajaran kepala OPD terkait. Pada prinsipnya, proses MCP ini mempunyai hambatan, mempunyai tantangan tersendiri. Hal inilah yang dipaparkan dan disampaikan melalui zoom meeting tadi. Yang pada intinya kita kedepan dalam mendukung jalannya roda pemerintahan Bupati dan Wabup periode 2025 – 2030 ini akan selalu siap dan patuh sesuai ketentuan perundangan dan akan berkomitmen untuk berkolaborasi supaya penggunaan anggaran didaerah ini bisa berjalan baik,”Ucap Inspektur I Wayan Sidia, ST, M.Ling.
Dengan penerapan MCP yang optimal, Kata I Wayan, daerah dapat memperoleh manfaat signifikan, seperti peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah, serta memperkuat pengawasan internal yang baik.
“Intinya kita nanti kedepankan komunikasi yang baik. Mengingat secara garis besar, MCP untuk Teluk Bintuni, kita di Papua Barat berada di posisi yang baik secara keseluruhan. Ini kan, bentuk monitoring atau pengawasan sebagai upaya pencegahan. Karena didalamnya telah diprioritaskan penggunaan anggaran daerah harus sesuai regulasi teknis atau acuan – acuan yang telah ada. Sehingga hal – hal inilah yang kemudian kedepan kita dalam mendukung dan gerak cepat akan terus saling berkomunikasi dan berkolaborasi, mengingat kedepannya ditengah instruksi efisiensi anggaran maka perlu pengawasan yang ketat agar tidak ada lagi penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran,”Tegasnya.
Peluncuran IPKD MCP 2025 diharapkan semakin memperkuat komitmen daerah dalam pencegahan korupsi serta meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran dan pelayanan publik di Kabupaten Teluk Bintuni.
Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mendukung MCP KPK 2025, penetapan proyek strategis daerah, pemenuhan indikator yang menjadi area pencegahan korupsi, pendataan rencana aksi setiap area, koordinasi atau kolaborasi yang baik antara seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). [TIM/Ian/Red]
