Begini Respon Amin Ngabalin Soal Pembagian DBH Migas Papua Barat yang Tidak Berimbang
MANOKWARI, gardapapua.com – Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat menyoroti ketidakseimbangan dalam pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas (Migas) yang diterima oleh provinsi papua barat.
Itu diungkapkan Juru bicara Fraksi Golkar, Amin Ngabalin, kepada sejumlah awak media saat ditemui di Hotel Aston Manokwari, pada Rabu (18/12/2024).
Kata Ngabalin, total hasil dari sektor Migas di Papua Barat diperkirakan mencapai sekitar Rp.800 miliar, namun hanya sekitar Rp.1,5 miliar yang dialokasikan untuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Papua Barat, yang merupakan dinas penghasil utama.
Merespon hal itu, Amin Ngabalin mengungkapkan, bahwa Fraksi Golkar prihatin atas anggaran yang diterima Dinas ESDM, yang dianggap sangat jauh dari seharusnya.
Menurutnya, pembagian anggaran ini sangat tidak proporsional, mengingat kontribusi besar sektor migas terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua Barat.
“Dengan besaran anggaran yang diterima Dinas ESDM, yang hanya Rp. 1,5 miliar, sangat jauh dari seharusnya. Kami merasa pembagian ini tidak adil,”Ucap Amin Ngabalin.
Fraksi Golkar juga menilai, bahwa Dinas ESDM, sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menghasilkan PAD terbesar dari sektor migas, seharusnya mendapatkan alokasi dana yang lebih besar untuk mendukung kinerja mereka. Anggaran sebesar Rp. 1,5 miliar dinilai sangat kecil jika dibandingkan dengan kontribusi yang dihasilkan sektor migas di Papua Barat.
Fraksi Golkar juga berharap agar Gubernur Papua Barat memberikan perhatian lebih terhadap hal ini dengan menambah anggaran untuk Dinas ESDM, mengingat dana yang cukup sangat penting untuk mendukung berbagai program, termasuk program nasional ‘Papua Terang’, yang bertujuan untuk memperluas akses listrik ke rumah-rumah di wilayah tersebut.
Selain itu, Golkar juga menekankan pentingnya perhatian terhadap dinas-dinas lain yang terlibat dalam pengembangan sektor riil di Papua Barat. Meskipun provinsi ini kaya akan sumber daya alam, Golkar menilai penerimaan daerah masih tergolong rendah dan tidak sebanding dengan potensi kekayaan yang ada.
“Kita punya sumber daya yang melimpah, tetapi kalau alokasi anggaran untuk pengelolaan sektor riil rendah, ini sangat disayangkan,”Jelas Amin Ngabalin.
Fraksi Golkar berharap ada kebijakan yang lebih berpihak pada pengelolaan sumber daya alam yang maksimal, guna mendorong kemajuan Papua Barat yang lebih baik di masa depan. [JW/RED]
