Soroti Perbaikan SPM, Kemiskinan Ekstrem dan Percepatan Penanganan Stunting, Pj. Sekda Fonataba : ‘Perlu Kerja Keras, dan Kerjasama’
MANOKWARI, gardapapua.com — Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Barat, Dr. Ir.Yacob S. Fonataba,M.Si, kembali mengingatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pemerintah daerah yang penting dilakukan sinkronisasi antara rencana pemenuhan kebutuhan, dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk bersama membuat rencana aksi penerapan serta pencapaian SPM oleh perangkat daerah pengampu SPM.
Hal ini menyoroti pentingnya perbaikan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di seluruh Papua Barat, yang saat ini berada dalam kategori merah, dengan pencapaian di bawah standar yaitu hanya 11% persen.
Padahal sebagai penyelenggara negara, Pemerintah didaerah memiliki kewajiban dalam rangka memberi pelayanan yang baik, rasa aman, dan tentram kepada masyarakat.
“Ini berarti bahwa kita perlu bekerja lebih keras lagi, dan kerja sama untuk meningkatkan pelayanan di Papua Barat agar mencapai standar yang diharapkan,”Ucap Pj. Sekda Yacob Fonataba
Yacob menuturkan, Pemerintah Daerah sangat berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan minimal didaerah sebab ini merupakan hak warga negara yang wajib dipenuhi.
Seperti diketahui, SPM urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial dengan berbagai indikatornya. Standar pelayanan minimal (SPM) juga merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
Selain itu, waktu yang terbatas, upaya percepatan program stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta peningkatan pelayanan minimal juga menjadi prioritas bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam menyongsong akhir tahun 2024.
Dalam Apel pada Senin (7/10/2024), pagi, di halaman perkantoran gubernur arfai, manokwari, papua barat, dia juga menegaskan, bahwa pentingnya percepatan program untuk menurunkan angka stunting dan perhatian akan program mengatasi kemiskinan ekstrem dalam dua bulan terakhir di tahun 2024 ini haruslah maksimal.
“Waktu efektif kita tinggal dua bulan, sementara angka stunting masih belum turun di bawah 14%. Kita masih di atas, dan ini kebetulan baru melaksanakan pelantikan pejabat baru, sehingga OPD terkait agar segera memperhatikan hal ini,”Ucap Yacob Fonataba.
Dalam rangka membekali para pejabat baru terkait upaya penurunan angka stunting, Yacob menyampaikan bahwa akan diadakan pertemuan pada hari Selasa pukul 08.00 WIT.
“Kita akan menjelaskan kepada pejabat baru tentang stunting, yaitu kekurangan gizi, serta bagaimana pola intervensi kita berdasarkan satu lesi yang ada. Penyelenggara IPTGM dan SKI perlu diperhatikan,”Tambahnya.
Selain stunting, Yacob juga mengingatkan agar kepada seluruh perangkat pemprov papua barat bersatu padu terkaiy program pengentasan kemiskinan ekstrem yang harus mencapai 0% dalam dua bulan ke depan. Dimana saat ini, angka kemiskinan ekstrem di Papua Barat masih berada di angka 6%.
“Kita harap delapan OPD yang ada bisa bekerja cepat untuk mengatasi kemiskinan ekstrem ini,”Tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengendalian inflasi, khususnya pada bulan ke bulan (month-to-month), yang masih menunjukkan angka tinggi meski secara tahunan (year-on-year) telah menurun.
“Potensi tertentu masih menyumbang pada angka inflasi yang tinggi, dan ini perlu intervensi dari kepala OPD terkait. Saya harap tindakan cepat dilakukan agar angka inflasi kita dapat dikendalikan,”Imbuh Yacob.
Yacob juga mengingatkan, agar para pejabat eselon II atau pimpinan OPD terkait evaluasi laporan kinerja Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat, yang dipercepat berdasarkan edaran dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, pada 18 Oktober 2024, agar juga menjadi perhatian dan kerjasama.
“Saya minta Bapak-Ibu yang terlibat dalam penyusunan 106 indikator, yang nantinya dirangkum menjadi 10 indikator terkait pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, agar mempersiapkan data yang dibutuhkan,”Tukasnya. [CR-01/RED]
