Pemprov Papua Barat di Tahun 2024 Masih Komitmen Tekan Angka Stunting, Ini Kata Pj. Sekda Fonataba
MANOKWARI, gardapapua.com — Berdasarkan data e-PPGM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat), Prevalensi stunting Papua Barat hingga diakhir tahun 2023 diketahui berada di angka 24,58 persen atau turun 5,2 persen dari tahun sebelumnya 2022, yang berada di angka 30 persen.
Terkait itu, ditahun 2024 ini, Pemerintah daerah Provinsi Papua Barat masih berkomitmen akan bergerak cepat dengan berbagai upaya, dalam mengurangi tingginya angka stunting yang lebih maksimal dari target secara Nasional yang telah ditetapkan yakni di angka 14 Persen.
Seperti diketahui, bahwa implementasi dan Strategi percepatan penurunan stunting merupakan salah satu program prioritas nasional dan harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu program prioritas Daerah.
Pj. Sekeretaris Daerah (Sekda) Papua Barat, Dr. Ir. Yacob.S. Fonataba.M.Si mengatakan, bahwa dari hasil evaluasi kondisi angka stunting di Papua Barat mengalami penurunan dengan mencapai angka 5 persen dari angka sebelumnya.
“Kondisi stunting kita bersyukur bahwa angkanya turun 5 %. ini di sampaikan dalam rapat, data inventarisasi yang tersebar di daerah atau di tingkat kabupaten – kabupaten telah lengkap. Yang perlu kita benahi adalah pekerjaan intervensi karena datanya sudah ada di masing masing -masing Kabupaten,”Ungkap Pj. Sekda Papua Barat, Yacob Fonataba, saat ditemui usai pelaksanaan apel pagi, senin (15/7/2024).
Terkait itu, sangat dibutuhkan peran aktif dari semua sektor dalam bekerja sama melakukan aksi intervensi baik spesifik maupun sensitif. Sebab, untuk mencapai hasil yang optimal, dibutuhkan dukungan dan bantuan dari semua pihak secara khusus pemerintah kampung dalam melakukan inovasi percepatan penurunan stunting, baik melalui dana desa maupun dengan merangkul mitra terkait yang beroperasi di wilayah kampung.
“Dari hasil rapat benar telah kita evaluasi dengan beberapa instansi teknis pekan lalu, ditemukan Angka Stunting Provinsi Papua Barat masih mencapai 24,58 Persen,”Cecarnya.
Kata sekda papua barat, ini tidak hanya menjadi tugas ditingkat pemerintah provinsi tetapi peran utama ada di Kabupaten untuk melakukan intervensi dan mengatur secara baik, pembiayaan dan perencanaan program terkait.
“Contohnya, sebagaimana mengatur pemberian susu dan melakukan penimbangan untuk mengetahui kondisi dari pada anak-anak, dari ibu-ibunya dan juga intervensi kepada ibu hamil, itu yang kita sementara persiapkan. Sehingga peran pemerintah kabupaten juga harus bergerak bersama, bukan saja di tingkat provinsi,”Imbaunya
“Salah satu contoh lagi, misalnya nanti kita provinsi ditanggal 18 kita berencana ke sumberboga (Distrik Masni) SP 7, Kabupaten Manokwari, untuk melakukan intervensi disana, kemudian tanggal 19 kita akan melakukan intervensi ke Mansel dan Tanggal 20 ke Kampung Minyambouw (Pegaf), nah, dari tiga lokasi ini kita berharap dapat bergerak bersama peran pemerintah daerahnya untuk melakukan ini. Seperti yang telah berjalanndan dilakukan pada tanggal 12 Juli kemarin di Kaimana,”Tukasnya menambahkan.
Sekda menyebutkan, bahwa Pelaksanaan dan Monitoring Implementasi Intervensi Kegiataan Rencana Aksi Strategi Percepatan Penurunan Stunting tetap harus berlanjut dan pemerintah ditingkat kabupaten hingga kampung harus bergerak sinergi agar papua barat bisa mencapai diangka standar nasional sebesar 14 persen.
“Intervensi harus berlanjut. Karena target harus mencapai 14 persen jadi kegiatan ini harus tetap berlanjut sampai posisi kita kalur. Malah kalau boleh kita papua barat jangan di angka 14 persen. Harapannya, kalau boleh tidak ada sama sekali, karena kita butuh program nasional untuk papua sehat. Jadi kita berharap di Papua Barat ini tidak ada yang kena Stunting lagi artinya nol,”Tandasnya. [CR01/RED]
