Pemda Raja Ampat Diminta Segera Realisasikan NPHD untuk Pilkada Serentak 9 Desember 2020
WAISAI, gardapapua.com — Ketua (KPU) Kabupaten Raja Ampat, Steven Eibe S.STP, meminta pemda Raja ampat untuk segera mencairkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak 9 Desember 2020 mendatang.
Hal itu disampaikan usai rapat Sosialisasi tahapan Pilkada serentak 2020
Mengenai kesiapan Pemilukada yang sempat berhenti akibat pandemi Covid-19 di Aula KPU Kabupaten Raja ampat rabu, (17/6/2020).
Dihadiri, Sekretaris Daerah (Sekda) Raja Ampat, Drs. Yusuf Salim, M.Si, Dandim 1805/Raja Ampat, Letkol Inf Josep paulus kaiba, Kapolres Raja Ampat, AKBP Andrew JW Manuputy SIK. Danposal Waisai, Ketua DPRD, Abdul Wahab Warwey, Dukcapil, Kesbangpol dan beberapa Elemen lainnya.
Steven Eibe, seusai rapat di jumpai wartawan di halaman kantor KPU, dalam keterangan persnya dia pertegas, kepada Pemerintah Daerah (Pemda) setempat terkait sisa alokasi anggaran yang semuanya belum di dropping.
Dia juga melaporkan pengalokasian tahap pertama, sebesar Rp. 21,5 miliar dan yang masih ada di pemda sebesar RP. 29,9 miliar.
“Pihaknya ingin agar anggaran bagi penyelenggara Pemilu sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).agar sisa anggaran tersebut secepatnya di dropping,”Ujarnya
“Kita ketahui bersama bahwa jika anggaran ini blum di dropping terus tahapan ini jalan. Alokasi anggaran ini sebagian sudah di pakai, lalu tahapan ini jalan sisa anggarannya ke Pemda ini blum di dropping bisa-bisa tahapan berhenti ditengah jalan, jika berhenti ini sangat di sayangkan. Jadi kami berharap agar di dropping anggaran secepatnya sehingga kami pun maksimal dalam menjalankan tahapan,”Pintanya menambahkan
Selain itu, sebagai catatan yang juga di sampaikan kepada Pemda terkait tahapan pilkada ditengah pandemi Covid. Pihaknya mengakui sudah mengusulkan ke Pemda terkait Alat Pelindung Diri (APD) yang akan digunakan baik itu penyelenggara maupun masyarakat pemilih nantinya ini seperti apa.
“Tekait APD Sekda sudah menegaskan bahwa akan menyikapi dan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Pada intinya pelaksanaan Pilkada ini Pemda bersama TNI dan Polri itu tetap siap,”Paparnya
Ia menambahkan, anggaran sisa yang belum di dropping oleh Pemda kurang lebih Rp.29,9 miliar dan sudah berkoordinasi, namun masih menunggu pemindaan anggaran dari pusat ke pemda setelah itu Pemda menindak lanjuti.
Ketika ditanyai anggaran KPU dalam tahapan Pilkada apakah efektif atau tidak, Ketua KPU menjelaskan, melihat akumulasi dari NPHD Rp. 51,4 miliar, yang sebagiannya sudah dipakai karena sebelum pandemi Covid tahapannya sudah di jalankan.
Dirinya sangat yakin juga karena dana alokasi yang cukup mampu menjalankan tahapan Pilkada di Raja Ampat dengan sukses.
“Catatan kami harus ada keterlibat semua komponen, baik Pemda, TNI, Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama dan juga lebih penting teman-teman insan pers untuk membekap kita dalam memberikan informasi kepada seluruh kalangan masyarakat di Raja Ampat supaya pelaksanaan Pilkada perjalan baik sesuai dengan protoko kesehatan dan kita hindari jangan ada konflik horizontal dan konflik kepentikan itu yang kita usahakan untuk menghindari,”Pungkasnya. [DM/RED]
