Bahas Komitmen Penanganan Pangan Bersama, Pj. Gubernur ABT dan Pangdam Kasuari serta OPD Gelar Rakor
MANOKWARI, gardapapua.com — Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat, Drs. H. Ali Baham Temongmere,M.TP, memimpin jalannya Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Ilyas Alamsyah, S.E., M.Tr.(Han)., CGCAE., serta jajaran unsur Forkopimda di daerah, terkait agenda rapat koordinasi (Rakor,red) dalam langkah pembangunan ketahanan pangan di wilayah Provinsi Papua Barat secara khusus, dan Papua Barat Daya (PBD).
Kegiatan tersebut dilaksanakan bertempat diruang rapat Lt.3, Kantor Gubernur, Arfai, Manokwari, Papua Barat, pada Selasa (19/3/2024).
Upaya pembangunan ketahanan pangan di wilayah Papua Barat ini, secara umum adalah dengan pengembangan sistem pertanian modern, melalui gerakan tanam padi di lahan tadah hujan di Papua Barat dan Papua Barat Daya (PBD), dengan memperhatikan pompanisasi pengairan irigasi yang mumpuni.
Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Ilyas Alamsyah, S.E., M.Tr.(Han)., CGCAE., menegaskan, bahwasannnya pertemuan ini menjadi langkah awal dalam orkestrasi untuk kebersamaan, kolaborasi dan memastikan upaya-upaya penanganan ketahanan pangan di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya (PBD) bisa berjalan dengan baik.
Pada rapat ini ia menyampaikan bahwa sebelumnya lewat Menteri Pertanian mengatakan sudah ada puluhan negara yang mengalami masalah pangan, selain itu pada bulan Juni atau Juli 2024 ini akan ada isu ancaman Gorila El Nino.
“Mentan menjelaskan, dalam keadaan tersebut cuaca sangat kering dan mungkin kita tidak bisa menanam padi pada saat musim tersebut, sehingga menjadikan cadangan pangan kita khususnya beras mengalami suatu permasalahan, untuk itu saya menggugah kepada kita semua bahwa persoalan areal tanam dan penanaman ini harus kita genjot dari sekarang,”Ucap Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Ilyas Alamsyah, S.E., M.Tr.(Han)., CGCAE.
Sesuai dengan informasi yang didapatkan, bahwa di Manokwari memiliki masa tanam setahun hanya dua kali dan tentunya itu harus dirubah minimal tiga kali dalam setahun dengan potensi air yang ada serta bagaimana mendampingi dan membantu para petani yang perlu adanya bimbingan, dan dukungan dari instansi teknis terkait dilapangan.
“Jadi saya ingin mengajak kepada kita semua bahwa Kodam dan jajarannya semua akan melakukan pendampingan untuk menyikapi hal tersebut, sehingga saya tidak bisa bekerja sendirian, memang sebelumnya saya sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pertanian Provinsi bahwa semangat ini sudah ada, namun ada sedikit kendala yaitu dengan lahan luas untuk mencetak sawah namun petaninya kurang. Saya juga inginkan masyarakat lokal kita untuk diajak untuk ikut bertani di sawah. Untuk itu saya harapkan kita harus sabar dan juga berjuang untuk menangani masalah pangan ini secara bersama-sama,”Kata Pangdam.
Menyikapi yang disampaikan Pangdam Kasuari, Pj. Gubernur Papua Barat, Drs. H. Ali Baham Temongmere, M.TP, menuturkan bahwa melihat situasi dan kondisi yang akan dihadapi saat ini semua komponen harus mampu untuk bersinergi dan berkolaborasi.
“Sehubungan dengan hal itu, maka selaku Penjabat Gubernur bahwa perlu adanya gerakan bersama yang melibatkan semua komponen, terutama Pemerintah yang menjadi penggerak utama baik itu TNI-Polri, Pemda dan seluruh jajaran baik dari pusat maupun daerah yang tentunya diharapkan serius untuk kemudian bisa bersama-sama mengantisipasi ini,”Tuturnya.
Disamping itu, ia berharap adanya peraturan Gubernur tentang tim yang berhubungan dengan pengantisipasian serta terkait dengan apa yang akan dilaksanakan.
“Kepada semua, agar langkah awal yang harus dilakukan adalah mengoptimalkan semua kegiatan yang sudah melekat dan sudah tersusun di dalam anggaran masing-masing, kalau seandainya diperlukan harus adanya penanganan darurat dari sisi penganggaran nanti akan kita petunjuk atau persetujuan daripada Menteri Dalam Negeri dan lain sebagainya untuk kemudian Bagaimana bisa kita lakukan,”Jelas Pj. Gubernur Ali Baham Temongmere (ABT).
Ikut dalam rakor ini, Aster Kasdam, Sekda Provinsi Papua Barat, Pimpinan kementerian lembaga terkait yakni Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua Barat, serta pimpinan OPD terkait, juga diikuti secara virtual oleh para Danrem, Dandim dan Bupati se-Provinsi Papua Barat. [TIM/RED]
