Garda ManokwariGarda Papua BaratHeadline news

Sah, Pemprov Papua Barat Serahkan Aset P3D ke Pemprov PBD

MANOKWARI, gardapapua.com — Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat, Drs. H. Ali Baham Temongmere, M.TP, secara sah menandatangani Penyerahan pengalihan Status, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D) sejumlah aset kepada Pemerintah provinsi Papua Barat Daya (PBD).

Demikian usai penandatanganan Dokumen P3D, Pj. Gubernur Papua Barat, Drs. Ali Baham Temongmere, M.Si, lalu menyerahkan kepada Pj. Gubernur PBD Dr. Muhammad Musa’ad, M.Si.

Kegiatan tersebut berlangsung di gedung auditorium PKK, Arfai, Manokwari, pada Rabu (24/1/2024). Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur PBD Muhammad Musa’ad mengatakan bahwa pihaknya memberi apresiasi dan terima kasih kepada Pemprov Papua Barat yang telah menyelesaikan tahapan aset.

Namun demikian, diharapkan bahwa semua aset yang diserahkan telah bebas secara administrasi, sebagaimana ketentuan yang mengatur dan berlaku.

“Tentu kami masih butuh dukungan dan bimbingan dari provinsi induk Papua Barat. Dengan penyerahaan kali ini, semua tanggung jawab saya sebagai Pj gubernur hanya menyisakan penyerahan P3D, dilanjutkan dengan DPR pengangkatan dari 12 tugas yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri,”Ucap Musa’ad.

Selain penyerahan aset dari pemerintah Papua Barat ke Papua Barat Daya (PBD), dilangsungkan pula prosesi penandatanganan kesepakatan bersama tentang kerja sama pembangunan daerah yang bertujuan untuk mensinergikan program – program potensi dan sumber daya yanh dimiliki, masing – masing provinsi serta dalam rangka pembangunan daerah serta mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan daerah.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere menyampaikan, bahwa sebagai provinsi induk tentu akan selalu menjalin kerjasama dengan provinsi Papua Barat Daya (PBD).

Pj. Gubernur Papua Barat juga berharap sinergitas yang selama ini telah dibangun untuk terus terjalin demi pembangunan kedua daerah. Sebab, ads beberapa hal yang perlu dilakukan secara teknis yakni persoalan hal teknik kepegawaian dan juga kerjasama pembangunan. [AN/RED]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *