Anggap Sebagai Kontrol Publik, Begini Penuturan Daud Indouw Luruskan Anggaran PON XX Tahun 2021, Rp. 67 Miliar
MANOKWARI, gardapapua.com —- Mantan Ketua Harian KONI Papua Barat, Daud Indouw, menanggapi pernyataan dari salah satu advokat di Manokwari terkait audit anggaran PON XX senilai 67 Milyar tahun 2021.
Hal itu sekaligus meluruskan informasi di publik terkait penggunaan anggaran oleh KONI Papua Barat dalam membiayai kegiatan PON XX.
“Saya berikan apresiasi kepada Kaka tuan Yan Ch. Warinusssy,SH yang setiap hari sudah soroti anggaran KONI di media massa. Sebenarnya saya tidak mau tanggapi apa yang disampaikan karena tidak benar, tapi supaya jangan masyarakat anggap informasi tersebut benar, maka saya harus meluruskan di publik,”Kata Daud Indouw,SH, mantan Ketua Harian KONI Papua Barat, saat di konfirmasi awak media, Kamis (21/7/2022).
Daud menerangkan, bahwa apa yang diutarakan oleh Advokat Yan Ch Warinusssy adalah sebagai bentuk kontrol sosial agar para pejabat publik menggunakan anggaran tepat sasaran.
“Saya pikir apa yang disuarakan pak Warinusssy itu baik, hanya saran saya, sebagai advokat senior, semestinya mengantongi data awal yang cukup valid. Jangan baru dengar orang cerita langsung publikasi masalah [indikasi penyalahgunaan anggaran, red] sebab ini menyangkut nama baik orang,”Katanya
Daud memaparkan, bahwa pernyataan yang terus dipublikasi terkesan membangun pendapat masyarakat untuk menjustifikasi pengurus KONI Papua Barat.
“Masyarakat akan berprasangka bahwa pengurus KONI gunakan uang tidak tepat sasaran. Karena terkesan, hendak menggiring opini publik untuk memojokan pengurus KONI, baik saya sebagai Ketua (Mantan) Harian maupun Bapak Ketua Umum KONI,”Beber Daud.
Daud juga memintanya untuk melakukan kroscek data laporan anggaran di Inspektorat Papua Barat sehingga memiliki data yang valid.
“Silahkan pak Warinusssy cek and ricek data laporan KONI di inspektorat agar miliki data yang valid sehingga tidak asal bunyi buat pernyataan di media massa. Saya pikir sebagai seorang advokat senior tentu mengetahui prosedur pelaporan di BPK dan Inspektorat. Saya merasa laporan kami sudah diaudit Inspektorat dan BPK,”Terang Daud.
“Kalau dana senilai Rp. 67 Miliar itu tidak digunakan tepat sasaran maka akan berdampak pada pelaksanaan PON XX. Tetapi PON XX sudah terlaksana dan semua berjalan baik sampai selesai,”Sambungnya.
Selanjutnya, Daud memaparkan penyerapan anggaran KONI dalam persiapan dan pelaksanaan PON XX di Provinsi Papua pada Oktober 2021 lalu.
Dimana saat itu, KONI mengajukan anggaran senilai Rp. 100 Miliar untuk membiayai kegiatan PON XX kemarin. Namun disetujui Pemda sekitar 60-an milyar yang dicairkan secara bertahap untuk belanja Persiapan, pelaksanaan Treaning Center (TC), Peralatan olahraga dan Pelaksanaan PON XX di Provinsi Papua termasuk Gaji dari 242 Atlit, para Official dan Pelatih selama sekian bulan setelah mereka lolos pra PON XX,” Paparnya
Tahap pertama, dicairkan Rp. 50 Miliar melalui Rekening Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat. Lalu KONI mengajukan tagihan hanya dicairkan Rp. 48,5 Miliar, sementara 1,5 Miliar digunakan untuk membiayai atlit disabilitas atau Paralimpiade. Nanti setelah PON berlangsung, dicarikan Rp. 19 Miliar lagi untuk membiayai sisa belanja KONI saat pelaksanaan PON XX di Papua,”Jelasnya.
Daud mengungkap dukungan anggaran yang minim tersebut membuat KONI Papua Barat memanfaatkannya secara baik agar bisa menangani berbagai kendala selama pelaksanaan PON XX.
“Kami merasa mungkin anggaran KONI Papua Barat paling terkecil dari semua KONI dalam PON XX kemarin. Semua yang direncanakan, tidak sesuai. Pengurus harus putar balik cari tempat nginap atlit yang dekat dengan area pertandingan sebab tempat nginap yang disediakan PB PON jauh dari lokasi pertandingan,” Cetusnya
“Pengurus juga kerja keras untuk sediakan makanan kepada atlit sebab makanan yang disediakan kadang terlambat, kadang basi dan sebagainya. Belum ditambah lagi dengan biaya lain – lain baik para tamu undangan dan para pimpinan forkopimda yang berkunjung dalam pelaksanaan PON XX. Kami berusaha memanfaatkan anggaran tersebut secara baik untuk bisa menangani semua pembiayaan dalam pelaksanaan PON XX,”Jelasnya menambahkan.
“Saya harap tolong menghargai mereka yang bekerja keras dan tulus untuk mensukseskan pelaksanaan PON XX tahun 2021 kemarin,”sambungnya.
Daud menambahkan bahwa KONI Papua Barat juga belajar dari masalah – masalah sebelumnya terkait keluhan atlit atas honorer dan hak – hak mereka.
“Saya rubah prosedur pembayaran Honorarium Atlit. Sebelumnya dibayarkan melalui Rekening Pengprov Cabor, dialihkan langsung dibayar ke rekening pribadi Atlit, Pelatih dan Official. Sampai saat ini saya belum dengar ada atlit yang mengeluh terkait hak – hak mereka, karena semua sudah dibayarkan,”Tuturnya.
Sedangkan bonus medali, lanjut Daud tidak diusulkan dalam anggaran KONI tahun 2021. Disisi lain, bonus medali dijanjikan setelah DPR Papua Barat dan Pemerintah telah mengesahkan APBD 2022 sehingga belum sempat diusulkan dalam APBD Induk 2022. Kemarin, sudah didorong di perubahan karena itu janji Pemerintah.
“Bonus medali itu tanggungjawab Pemerintah Provinsi Papua Barat kepada para atlit yang sudah mengharumkan nama baik Provinsi Papua Barat. Bapak [mantan] Gubernur, Dominggus Mandacan mengucapkan janji itu atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat saat pergi mengunjungi para atlit di Jayapura, sekaligus memberikan semangat kepada para atlit untuk bekerja keras mengharumkan nama Papua Barat di kanca Nasional. Beliau berjanji atas nama Pemerintah Provinsi untuk memberikan bonus kepada Para Atlit. Karena itu, saya harap masyarakat jangan salah berpendapat bahwa KONI tidak bayarkan bonus medali kepada para atlit yang sudah mengharumkan nama baik Provinsi Papua Barat,”Harapnya. [TIM/RED]
