Ketersediaan Air Minum dan Sanitasi Mampu Cegah Stunting, Dinas PUPR Gelar FGD Perencanaan Teknis di Kota Sorong
SORONG, gardapapua.com —- Pemerintah Provinsi Papua Barat, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bidang Cipta Karya, dan unsur pemerintah kabupaten/kota perwakilan se-Wilayah Sorong Raya, menggelar Focus Group Discussion (FGD).
FGD yang dilaksanakan bertempat di Vega Hotel, Kota Sorong, pada Rabu (20/7/2022), bersama forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dalam rangka membahas peran serta semua pihak untuk bersinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan Detail Engineering Design (DED) pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sanitasi melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD).
Turut hadir Kabid Cipta Karya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Sorong, Charly Djitmau dan Sekretaris Bappeda Kota Sorong, Riduand Gultom, serta pihak keterwakilan lainnya.
Kepala Dinas PUPR Papua Barat, Yohanis Momot,ST.,MT, saat dikonfirmasi gardapapua.com, membenarkan adanya pertemuan FGD itu. Singkat dijelaskannya, bahwa maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan itu, adalah terkait bagaimana Pemerintah Provinsi Papua Barat, mampu membangun sinergitas dengan jajaran pemerintah daerah di tingkat kabupaten /kota dalam rangka merencanakan penyediaan air minum dan sanitasi yang baik kepada Masyarakat.
Tujuannya, agar efisiensi penggunaan air, dan pengelolaan sumber air yang mana memiliki peran penting dalam penurunan stunting karena berhubungan erat dengan upaya pencegahan infeksi penyakit, dapat disediakan kepada Masyarakat tepat sasaran.
Itu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, mengamanatkan bahwa penyelenggaraan SPAM terdiri dari pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM. Pengembangan SPAM terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM, sedangkan Pengelolaan SPAM terkait dengan kebermanfaatan sarana dan prasarananya.
Terpisah, Kabid Cipta Karya PUPR Papua Barat, Eduardus Haleserens, menjelaskan, bahwa mengakses air minum dan pelayanan sanitasi adalah wajib dibutuhkan oleh masyarakat.
Sebagaimana diketahui, bahwa akses dasar yang harus dipenuhi pemerintah daerah adalah kebutuhan air minum dan sanitasi bagi warganya. Terlebih saat ini Pemerintah khususnya di Provinsi Papua Barat tengah berupaya agar angka stunting diwilayah se-papua barat di tahun 2024 bisa mencapai atau berada diangka 14%.
” Kegiatan ini adalah terkait penyusunan perencanaan teknis rinci air minum dan sanitsi di Kabupaten /Kota di Papua Barat. Jadi ini sebagai bentuk mendukung pemerintahan program pemerintah pusat terkait bagaimana penurunan stunting atau Gizi Buruk di Papua Barat yang masih cukup tinggi. Sementara ditahun 2024 kita wilayah Provinsi Papua Berat, ditargetkan angka stunting ini bisa turun sampai 14%. Dimana dalam mendukung arah kebijakan tersebut tentu, Dinas PUPR juga bergerak melalui perencanan peningkatan akses air minum dan sanitasi. Sehingga langkah – langkah kami dari Pemprov Papua Barat dapat membantu rekan – rekan di daerah khususnya tingkat Kabupaten / Kota agar dapat bersama – sama satu padu sesuatu dengan arah kebijakan pembangunan air minum dan sanitasi itu tepat sasaran,”Ungkap Kabid Cipta Karya PUPR Papua Barat, Eduardus Haleserens.
Hal itu, lanjut eduardus, dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan fisiknya yang terintegrasi, efisien, dan efektif bagi seluruh pihak yang terlibat. Dimana salah satu caranya yaitu dengan mengikutsertakan dan membangun komunikasi partisipasi warga.
“Jadi ini inisiatif untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam meningkatkan akses air minum dan layanan sanitasi, kami di papua barat sudah mulai melaksanakaan perencanaan teknis rinci air minum dan sanitasi. yang mana lokasinya akan ditempatkan di daerah atau kampung yang terdeteksi tinggi angka stunting. Jadi kita akan masuk sementara disitu nanti, dan melalui perencanaan yang tepat, dari segi realisasi pembangunan kita akan buat segera di tahun depan,”Ungkap Eduardus.
“Harapannya agar Masyarakat bisa merasakan air minum dan sanitasi tersebut secara dekat, dan melalui pembangunan infrastruktur yang tepat dan sehat dapat juga menciptakan kesehatan lingkungan yang baik bagi Masyarakat,”Tambahnya
Diharapkan, melalui perencanaan teknis rinci air minum dan sanitasi yang matang, di tahun 2023 mendatang pembangunan penyediaan Air Minum dan Sanitasi ini bisa segera dilakukan.
” Langkah awal perencanaan ini kita lakukan di laksanakan untuk wilayah Sorong Raya, kemudian di wilayah kabupaten / kota lainnya. Intinya ini gerakan dan sinergitas pemerintah untuk bersama – sama, bahu membahu turunkan angka stunting,”Tukasnya.
Sementara itu, Mewakili Forum OPD se-Sorong Raya, melalui Sekretaris Bappeda Kota Sorong, Riduand Gultom, menyampaikan ungkapan apresiasi dan harapannya, agar melalui pembahasan pertemuan ini kedepan bisa segera mendorong peningkatan terwujudnya SPAM dan Sanitasi (SPALD) di wilayah Sorong.
“Kami dari Bappeda Kota Sorong tentunya mengapresiasi kegiatan ini tentang perencanaan SPAM dan Sanitasi untuk kedepan menekan bersama tingginya angka stunting dipapua barat, secara khusus di wilayah sorong raya. Kami harapkan kemudian kedepan kegiatan ini bisa ditingkatkan dan jalur koordinasi dengan pihak OPD terkait semakin kompleks, agar semua bisa bersinergi,”Ucap Riduand Gultom. [Ian/Red]
